PKS Minta Komisi B Panggil Dinas Pariwisata Terkait 107 Pengunjung Diskotek Crown Positif Narkoba Operasi pengawasan dan pemeriksaan oleh BNN RI dan BNN Provinsi DKI Jakarta di Golden Crown, Jakarta Barat, Kamis (6-2-2020) malam. ANTARA/HO-BNN

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Arifin mengaku pihaknya akan meminta Komisi B untuk memanggil Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dugaan peredaran narkoba di Diskotek Golden Crown.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menggelar razia di Diskotek Golden Crown pada Kamis (6/2) dini hari. Dalam razia, petugas melakukan tes urine terhadap 184 orang. Alhasil, BNN mendapati sebanyak 107 pengunjung terindikasi menggunakan narkoba.

Baca Juga:

PKS Desak Pemprov DKI Tutup Diskotek Crown

"Ya harus dipanggil. Dan itu kewenangan Komisi B untuk memanggil," kata Arifin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (7/2).

Anggota Komisi E ini juga mendesak Pemprov DKI untuk aktif dalam melakukan pengawasan tempat hiburan malam. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali.

Ilustrasi: Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menghadiri pemusnahan puluhan kilogram narkoba jenis sabu halaman gedung BNN di Cawang, Jakarta Timur, Selasa. (ANTARA/HO)
Ilustrasi: Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menghadiri pemusnahan puluhan kilogram narkoba jenis sabu halaman gedung BNN di Cawang, Jakarta Timur, Selasa. (ANTARA/HO)

"Agar jangan menyalahkangunakan izin tempat hiburan untuk hal-hal yang melanggar hukum dan kesusilaan seperti narkoba, prostitusi, judi dan minum-minuman keras," tuturnya.

Ia juga menyarankan Pemda DKI untuk menutup Diskotek Golden Crown bila BNN terbukti mendapati 107 pengunjung diduga positif narkoba.

Baca Juga:

Pemprov DKI Ancam Tutup Diskotek Venue dan Crown

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata terkait sanksi administratif terhadap pelanggaran narkotika, prostitusi dan perjudian.

Pasal 54 Ayat 1 Pergub ini tegas menyatakan bahwa setiap manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam satu manajemen dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara langsung.

"Jika benar seperti itu harus ditutup karena izinnya sudah disalahgunakan," tutup Arifin. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra Dorong Anies Agar Berani Tutup Diskotek yang Edarkan Narkoba



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH