PKS Minta Diajak Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 24 Juli 2024
PKS Minta Diajak Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berkelakar kepada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengenai komposisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran.

Syaikhu menilai PKS perlu diajak masuk ke dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Hal ini sebagaimana diucapkan Dasco mengenai perlu adanya kolaborasi untuk membangun negeri, sehingga dalam konteks pemerintahan, tidak mungkin dilakukan oleh satu partai politik saja.

Baca juga:

Lewat Pantun, PKS Ajak PKB Dukung Anies-Sohibul Iman

“Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasco khususnya, dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekadar ajak Partai NasDem dan PKB, PKS ditinggal sendirian,” ujar Syaikhu dikutip Antara, Rabu (24/7).

Hal itu diucapkan Syaikhu usai menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) Ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa di Balai Sidang Jakarta, Selasa (23/7) malam. Hadir mewakili Prabowo Subianto, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan beberapa pimpinan partai politik lainnya.

Baca juga:

PKS Jatim Siap 'All Out' Dukung Khofifah-Emil Dardak

Oleh sebab itu, Syaikhu sembari tertawa kembali berkelakar bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatur tempat duduk agar dirinya tidak berdekatan dengan Dasco dalam acara tersebut.

“Makanya Bang Surya (Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh), Gus Muhaimin ini rupanya takut, makanya tempat duduk saya dipisahkan di sebelah sana,” katanya.

#PKS #Gerindra #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Muzani, Sugiono, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres, Begini Respons Kabakom RI
Syahganda Nainggolan menilai Ahmad Muzani, Sugiono, dan Sufmi Dasco Ahmad memahami pemikiran Prabowo. Keputusan cawapres disebut berada di tangan Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 November 2026
Ahmad Muzani, Sugiono, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres, Begini Respons Kabakom RI
Indonesia
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Indonesia
Cak Imin Usulkan Wapres Diisi Dari Partai Gerindra
sulan tersebut tidak dilandasi tendensi suka atau tidak suka terhadap sosok tertentu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Cak Imin Usulkan Wapres Diisi Dari Partai Gerindra
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Seluruh partai koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden yang diusung Gerindra. Bocoran nama pengganti Wapres Gribran.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Indonesia
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Menurut Sugiono, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu diusut tuntas.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Bagikan