PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19 Distribusi vaksin sinovac. (Foto: Dinkes Jawa Timur).

MerahPutih.com - Sejak tiga hari lalu Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyalurkan vaksin COVID-19 ke berbagai daerah.

Meski sudah didistribusikan ke setiap daerah vaksin tersebut tidak bisa langsung disuntikan kepada masyarakat sebelum ada izin dari BPOM.

Baca Juga

Jokowi Akan Divaksin COVID-19 Pertama dan Disiarkan Langsung

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto meminta BPOM bekerja profesional dan obyektif menilai kelayakan vaksin tersebut.

Dia berharap BPOM tidak terpengaruh pada tekanan pihak tertentu dalam memproses pemberian izin edar dan Emergency Use Authorization (EUA). BPOM harus berani menetapkan hasil pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

"Di tengah kondisi pandemi nasional sekarang ini, Pemerintah mesti tetap dingin dan rasional dalam bertindak terkait vaksinisasi COVID-19 kepada masyarakat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (5/1).

Vaksin COVID-19 buatan Sinovac dibawa menuju Bio Farma di Kota Bandung, Senin dini hari, 7 Desember 2020. (ANTARA/BPMI Setpres/Muchlis Jr/pri.)
Vaksin COVID-19 buatan Sinovac dibawa menuju Bio Farma di Kota Bandung, Senin dini hari, 7 Desember 2020. (ANTARA/BPMI Setpres/Muchlis Jr/pri.)

Meski keadaan genting karena pandemi ini makin meningkat, kata dia, pemerintah harus berpegang pada prinsip perlindungan masyarakat, yakni tidak menyuntik masyarakat menggunakan vaksin yang belum jelas khasiat, keamanan dan kehalalannya.

"Yang disuntikan ke masyarakat hanyalah vaksin yg sudah lulus uji klinis tahap III serta mendapat izin edar dari BPOM," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR ini meminta BPOM transparan dalam melakukan uji kelayakan vaksin sebelum mengeluarkan izin. BPOM harus berpatokan pada kaidah ilmiah dalam menetapkan status kelayakan vaksin, bukan berdasarkan tekanan pihak yang berkepentingan.

BPOM, lanjut Mulyanto, punya tanggungjawab moral untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk bebas dari COVID-19. Untuk itu BPOM harus melaksanakan proses pengujian dengan cara yang akurat dan tepat.

"Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu BPOM terpaksa mengeluarkan izin edar meskipun sebenarnya vaksin tersebut tidak layak pakai," tegas dia.

Mulyanto berharap, BPOM tidak menghianati hati nurani dan kepercayaan masyarakat yang ada selama ini. BPOM, lanjut dia, harus memeriksa hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac secara profesional, obyektif dan transparan.

"Selain itu BPOM tidak boleh bekerja atas dasar tekanan dan pesanan produsen atau pedagang vaksin," tutup Mulyanto.

Untuk diketahui sebelumnya Pemerintah telah membeli vaksin anticovid dari perusahaan China sebanyak 3 juta dosis. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari China telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta (6/12). Sisanya 1,8 juta dosis baru tiba di tanah air awal tahun ini.

Vaksin tersebut diimpor dari Sinovac Life Science Corporate Ltd, Tiongkok, dalam bentuk vero cell dengan nama penerima PT Bio Farma (Persero). (Pon)

Baca Juga

BPOM Periksa Kualitas Mutu dan Keamanan Vaksin Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tahap Kedua, 959 Ribu Warga Telah Terima BST Pemprov DKI
Indonesia
Tahap Kedua, 959 Ribu Warga Telah Terima BST Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada 959,37 ribu penerima dari total penyaluran sebanyak 1.055.216 warga.

Polisi Duga Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Terjadi Oktober 2015
Indonesia
Polisi Duga Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Terjadi Oktober 2015

Keterangan awal pertama saudara MSA ini tidak pernah membuat rilis tersebut

Kapolri Kirim Makanan, Vitamin Hingga Ratusan Personil Tangani Dampak Siklon Seroja
Indonesia
Kapolri Kirim Makanan, Vitamin Hingga Ratusan Personil Tangani Dampak Siklon Seroja

Kepolisian mengirimkan 52 anggota Brimob Mabes Polri ditambah 94 anggota Brimob Polda Jawa Timur dan 100 anggota Brimob Polda Bali ke kawasan bencana.

DPR Minta Pemerintah Utamakan Guru Masuk Prioritas Dapat Vaksin COVID-19
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Utamakan Guru Masuk Prioritas Dapat Vaksin COVID-19

Hal itu sangat penting karena guru kerap berinteraksi dengan banyak siswa terutama ketika Pembelaharan Tatap Muka (PTM) dimulai tahun depan.

DPR Minta Pemerintah Perbaiki Kualitas dan Turunkan Harga Tes PCR
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Perbaiki Kualitas dan Turunkan Harga Tes PCR

Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati

Ubah Kebijakan Trump, Biden Dinilai Lakukan Perselisihan Eksekutif
Dunia
Ubah Kebijakan Trump, Biden Dinilai Lakukan Perselisihan Eksekutif

Profesor madya di Marquette University Julia Azari menegaskan, tindakan Biden menandakan bahwa pemerintahannya akan bertentangan dengan Trump.

Aturan Baru PPKM Luar Jawa-Bali, Kantor Picu Klaster Baru Ditutup 5 Hari
Indonesia
Aturan Baru PPKM Luar Jawa-Bali, Kantor Picu Klaster Baru Ditutup 5 Hari

Aturan berlaku 9 November sampai 22 November 2021.

Penambahan Pasien Sembuh Lampaui Konfirmasi Positif COVID-19
Indonesia
Penambahan Pasien Sembuh Lampaui Konfirmasi Positif COVID-19

Kasus positif virus corona (COVID-19) di Indonesia pada hari ini, Jumat (6/8), bertambah 39.532.

Lonjakan COVID-19, Menkes Pastikan Kesiapan Ruang Perawatan hingga Tenaga Medis
Indonesia
Lonjakan COVID-19, Menkes Pastikan Kesiapan Ruang Perawatan hingga Tenaga Medis

Lonjakan kasus COVID-19 pasca-libur Lebaran berpotensi bakal terjadi.

Pelaku Parodi Lagu Indonesia Raya Ditangkap, Berstatus Pelajar
Indonesia
Pelaku Parodi Lagu Indonesia Raya Ditangkap, Berstatus Pelajar

Bareskrim Polri menangkap MDF terduga pemilik akun Youtube MY ASEAN terkait parodi lagu 'Indonesia Raya'. Ia dibekuk di rumahnya di Cianjur, Jawa Barat.