PKS Minta Anies Tetap Berkomitmen Tolak Reklamasi Rapat DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta melakukan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dalam pandangan, Fraksi PKS meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk tetap berkomitmen menolak reklamasi atau perluasan daratan di Jakarta sesuai dengan janji kampanye Pilkada 2017 lalu.

Baca Juga

Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

"Tetap berkomitmen untuk menolak reklamasi dengan tidak memberikan ruang ataupun peruntukan zonasi khususnya dalam bentuk pulau baru yang terpisah dengan wilayah daratan," ujar Muhammad Taufik Zoelkifli di Rapat Paripurna gedung DPRD, Senin (14/12).

Pria yang akrab disapa MTZ itu menuturkan, PKS juga mendesak Anies untuk berani menolak pihak lain yang mau membuat reklamasi baru di wilayah Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Adapun saat ini ada empat reklamasi yang sudah ada bangunannya yakni Pulau C, D, G, dan N.

"Dan tidak memberikan izin reklamsi baru selain yang sudah terbangun," tuturnya.

Fraksi PKS juga mengkritik pembangunan reklamasi Pulau C dan D yang diperuntukan zona perumahan sedang dan besar serta zona campuran.

Padahal, Anies pernah bilang bila pemanfaatan pulau reklamasi yang sudah terbangun diperuntukan untuk masyarakat bukan komersil.

"Gubernur sudah berkomitmen pemanfaatan pulau reklamasi yabg sudah terbangun untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi warga Jakarta," tuturnya. (Asp)

Baca Juga

PAN Desak Anies Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setahun Kerja DPR 2019-2024, Kinerjanya Dinilai Jauh dari Harapan
Indonesia
Setahun Kerja DPR 2019-2024, Kinerjanya Dinilai Jauh dari Harapan

Tolok ukur kinerja DPR kali ini adalah bagaimana mereka mampu menghadapi pandemi COVID-19.

Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum
Indonesia
Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum

TNI dan Polri untuk menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum

Kecewa dengan Pemprov DKI, Orang Tua Siswa: PPDB Kejamnya Melebihi Corona
Indonesia
Kecewa dengan Pemprov DKI, Orang Tua Siswa: PPDB Kejamnya Melebihi Corona

Kekecewaan itu mereka sampaikan melalui karangan bunga yang terpajang di depan kantor Gubernur Anies Baswedan Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

DKI Belum Putuskan Belajar Tatap Muka di Awal Tahun 2021
Indonesia
DKI Belum Putuskan Belajar Tatap Muka di Awal Tahun 2021

Pihaknya tidak mau seperti negara-negara lain yang lebih dulu membuka sekolah tatap muka dan menjadi klaster baru kasus COVID-19.

Dua Alasan Polri Tak Perlu Beri Izin Kelanjutan Liga 1 dan 2
Indonesia
Dua Alasan Polri Tak Perlu Beri Izin Kelanjutan Liga 1 dan 2

Belum lagi jumlah kasus virus corona yang terus meningkat di Indonesia

PB SEMMI Minta Pemerintah tidak Hanya Bubarkan FPI
Indonesia
PB SEMMI Minta Pemerintah tidak Hanya Bubarkan FPI

“Nah, melihat kondisi ini kenapa hanya FPI yang dibubarkan? Negara harus adil dalam menyikapi persoalan ini,” jelas dia.

Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya
Indonesia
Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya

Panti pijat merupakan usaha yang bersentuhan langsung antara pekerja dengan pelanggan.

Sehari Setelah Pilkada, 6.033 Orang Terjangkit COVID-19
Indonesia
Sehari Setelah Pilkada, 6.033 Orang Terjangkit COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan orang tertular virus corona masih terus bertambah hingga Kamis (10/12).

Kereta Api Tak Terdampak Banjir Jakarta, Beroperasi Sesuai Jadwal
Indonesia
Kereta Api Tak Terdampak Banjir Jakarta, Beroperasi Sesuai Jadwal

Untuk perjalanan KR saat ini terpantau normal di semua lintasan

Pemerintah Bantah 'Grasa Grusu' Hadapi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Bantah 'Grasa Grusu' Hadapi COVID-19

Pemerintah menempuh gaya kebijakan yang gradual namun berlanjut