PKS Minta Anies Tetap Berkomitmen Tolak Reklamasi Rapat DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta melakukan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dalam pandangan, Fraksi PKS meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk tetap berkomitmen menolak reklamasi atau perluasan daratan di Jakarta sesuai dengan janji kampanye Pilkada 2017 lalu.

Baca Juga

Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

"Tetap berkomitmen untuk menolak reklamasi dengan tidak memberikan ruang ataupun peruntukan zonasi khususnya dalam bentuk pulau baru yang terpisah dengan wilayah daratan," ujar Muhammad Taufik Zoelkifli di Rapat Paripurna gedung DPRD, Senin (14/12).

Pria yang akrab disapa MTZ itu menuturkan, PKS juga mendesak Anies untuk berani menolak pihak lain yang mau membuat reklamasi baru di wilayah Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Adapun saat ini ada empat reklamasi yang sudah ada bangunannya yakni Pulau C, D, G, dan N.

"Dan tidak memberikan izin reklamsi baru selain yang sudah terbangun," tuturnya.

Fraksi PKS juga mengkritik pembangunan reklamasi Pulau C dan D yang diperuntukan zona perumahan sedang dan besar serta zona campuran.

Padahal, Anies pernah bilang bila pemanfaatan pulau reklamasi yang sudah terbangun diperuntukan untuk masyarakat bukan komersil.

"Gubernur sudah berkomitmen pemanfaatan pulau reklamasi yabg sudah terbangun untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi warga Jakarta," tuturnya. (Asp)

Baca Juga

PAN Desak Anies Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, AHY Ngadu ke Jokowi
Indonesia
Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, AHY Ngadu ke Jokowi

AHY meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan pengesahan terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Manokwari Ekspor Perdana Kepiting Bakau Hidup
Indonesia
Manokwari Ekspor Perdana Kepiting Bakau Hidup

Kementerian Kelautan dan Perikanan dukung terhadap kesuksesan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perikanan di Manokwari, Papua, yang berhasil melakukan ekspor kepiting bakau hidup perdana ke Singapura.

Selama PSBB, Terjadi Penurunan Luar Biasa Pelanggaran Penggunaan Masker
Indonesia
Selama PSBB, Terjadi Penurunan Luar Biasa Pelanggaran Penggunaan Masker

37.863 pelanggar penggunaan masker telah dijaring oleh para petugas dari enam wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta

Mulai Hari Ini, Pelabuhan Patimban Beroperasi
Indonesia
Mulai Hari Ini, Pelabuhan Patimban Beroperasi

Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dilaksanakan melalui pendanaan dari Official Development Assistance (ODA Loan) Pemerintah Jepang.

Vaksinasi Mandiri Tidak Tambah Beban Anggaran Negara
Indonesia
Vaksinasi Mandiri Tidak Tambah Beban Anggaran Negara

Vaksinasi mandiri ini disertai aturan-aturan detilnya yang dipastikan tidak akan bentrok dengan vaksin program pemerintah.

Ekonomi Turun, Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Belum Resesi
Indonesia
Ekonomi Turun, Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Belum Resesi

Dengan berbagai kebijakan ekonomi pada triwulan III tahun ini dapat tumbuh pada kisaran 0-0,5 persen dan triwulan IV 2020 dapat tumbuh hingga mendekati 3 persen.

Munas MUI Bakal Keluarkan Fatwa Vaksin COVID-19 Sampai Komunisme
Indonesia
Munas MUI Bakal Keluarkan Fatwa Vaksin COVID-19 Sampai Komunisme

Pembahasan fatwa mengerucut pada tiga bidang, yaitu masalah sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah.

KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari Amri dan Bahtiar

Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR
Indonesia
Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 194 laporan pembayaran THR selama kurun waktu 20 sd 23 April 2021.

MAKI Laporkan Firli ke Dewas KPK Soal Dugaan Pakai Helikopter Milik Swasta
Indonesia
MAKI Laporkan Firli ke Dewas KPK Soal Dugaan Pakai Helikopter Milik Swasta

MAKI juga melaporkan Firli ke Dewas KPK karena diduga tidak mematuhi terhadap protokol kesehatan COVID-19