PKS Minta Anies Tambah Anggaran Budidaya Ikan dan Tanaman di APBD 2021 Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli. Foto: PKS DKI Jakarta

MerahPutih.com - Wabah COVID-19 yang menyerang Jakarta membuat masyarakat berkreatif tinggi dalam menambah penghasilan dengan bercocok tanam melalui hidroponik dan budidaya ikan di halaman lingkungan rumah.

Maka dari itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli menyarankan kepada Pemprov DKI untuk menambahkan anggaran yang dialokasikan untuk bantuan peralatan hidroponik, benih, dan bahkan pelatihan dalam APBD DKI Tahun Anggaran 2021.

Menurutnya, dengan campur tangan pemerintah dapat meringankan masyarakat dalam permodalan dan membantu penghasilan warga di tengah kesulitan ekonomi saat ini.

Baca Juga

Persahabatan Ormas Islam Ajak Seluruh Pihak Atasi Pandemi COVID-19

Kebiasaan warga meningkatkan penghasilan dari tanaman dan perikanan itu dilihat M Taufik Zoelkifli atau akrab disapa MTZ dari konstituennya di Jakarta Timur. Hal ini, terus dikawal MTZ, agar APBD 2021 memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan urban farming.

"Sekarang, urban farming seperti hidroponik sayur-mayur dan juga budidaya ikan di rumahan, misalnya dalam ember, menjadi salah satu penopang konsumsi pangan dan perekonomian Jakarta," ujar MTZ dihadapan Eksekutif saat sidang pembahasan RAPBD 2021 di Bogor.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli. Foto: PKS DKI Jakarta

"Anggaran untuk sektor bantuan peralatan hidroponik, benih, dan bahkan pendampingan serta pelatihan harus ditingkatkan lagi," sambungnya.

Politisi PKS ini pun mendorong PD Pasar Jaya untuk bisa menangkap geliat tersebut dengan cara memberikan ruang pemasaran bagi hasil urban farming masyarakat.

Baca Juga

Komunikasi Pemerintah Soal COVID-19 Minta Diperjelas

Lebih lanjut, MTZ juga meminta agar warga DKI bisa mengakses dan memanfaatkan aset Pemda seperti situ atau dan danau, serta lahan-lahan yang menganggur untuk urban farming dengan budidaya perikanan dan pertanian. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Diminta Gunakan Hak Angket dalam Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
DPR Diminta Gunakan Hak Angket dalam Kasus Djoko Tjandra

Mudahnya Djoko Tjandra untuk mendapat akses layanan publik maupun keluar masuk Indonesia, hampir tak mungkin dilakukan tanpa bantuan pihak berwenang

KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia Pungky Purnomo Terkait Kasus Mafia Migas
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia Pungky Purnomo Terkait Kasus Mafia Migas

"Yang bersangkutan (Pungky Purnomo Wibowo) diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka BI (Bambang Irianto)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Ramai Aksi Boikot Produk Prancis, Berikut Tanggapan Danone Indonesia
Indonesia
Ramai Aksi Boikot Produk Prancis, Berikut Tanggapan Danone Indonesia

Danone Indonesia menanggapi kampanye aksi boikot produk Prancis yang ada di Indonesia pasca pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam.

Masjid Istiqlal tak Selenggarakan Salat Idul Fitri
Indonesia
Masjid Istiqlal tak Selenggarakan Salat Idul Fitri

Masjid Istiqlal masih tetap membuka kesempatan bagi para Muzaki (orang wajib berzakat)

Petugas Lapas Sampit Gagalkan Penyelundupan  Sabu dalam Kaleng Cat
Indonesia
Lima Provinsi Ini tak Alami Penambahan COVID-19
Indonesia
Lima Provinsi Ini tak Alami Penambahan COVID-19

Total pasien positif mencapai 75.699 orang.

Konsumen Minta Hotel dan Restoran Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Konsumen Minta Hotel dan Restoran Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenparekraf dapat membantu para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terkena dampak pandemi COVID-19.

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Indonesia
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Ali menuturkan KPK saat ini belum bisa memberikan informasi spesifik siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Warga Ditangkap Gegera Posting Guyonan Gus Dur, DPR Sebut Polisi Otoriter
Indonesia
Warga Ditangkap Gegera Posting Guyonan Gus Dur, DPR Sebut Polisi Otoriter

"Kok masih berani bilang negara demokrasi,” kritik Fadli

Pemerintah Dituntut Buka Data Perjalanan Menhub Budi Karya
Indonesia
Pemerintah Dituntut Buka Data Perjalanan Menhub Budi Karya

"Misalnya menteri ini yang kena corona kan kita gak tau dia pernah ketemu siapa aja. Harus digali betul siapa saja," jelas Boni.