PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Oji/Man

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut perubahan-perubahan istilah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 terbukti dapat membingungkan. Bahkan pejabat pemerintah sendiri dibuat kesulitan menjelaskan, apalagi masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengaku tidak mudah menjelaskan tentang PPKM berlevel ke masyarakat.

Baca Juga

Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Turun Drastis

"Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana New Normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Oleh karena itu, Sukamta mahfum jika beberapa ahli khawatir Indonesia bisa masuk dalam jebakan pandemi. Pasalnya, sejak awal kebijakan pemerintah membingungkan dan tanpa arah yang jelas yang terlihat dari berganti-gantinya istilah.

Sukamta menduga, kebingungan pemerintah ini karena sejak awal tidak menggunakan panduan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU, ada dua pendekatan besar dalam pengendalian wabah, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Foto : Geraldi/Man
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Foto : Geraldi/Man

"Ini kesannya pemerintah ubah-ubah istilah yang sekarang ini disebut PPKM berlevel karena ingin menghindari kebijakan karantina yang diatur di UU, karena tidak mau membayar kompensasi ke warga," ujarnya.

"Di sisi lain pemerintah selalu bimbang antara kepentingan ekonomi dengan kesehatan, akhirnya banyak RS yang kolaps, kematian jumlahnya masih tinggi, dan ekonomi jeblok lagi," sambung politikus Partai Dakwah ini.

Sukamta berharap pemerintah menggunakan UU sebagai panduan karena kepatuhan pada UU yang dibuat pada masa longgar, pasti hasilnya akan lebih baik daripada keputusan sesaat saat kondisi buruk.

"Kita tentu tidak ingin semakin banyak rakyat yang menjadi korban pandemi. Pemerintah jangan lagi membuat istilah dan kebijakan yang membingungkan, yang bisa mengarah terjadinya jebakan pandemi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bambang-Dhony Pimpin IKN, Duet Birokrat Ulung dan Sosok di Balik Sukses BSD City
Indonesia
Bambang-Dhony Pimpin IKN, Duet Birokrat Ulung dan Sosok di Balik Sukses BSD City

Duet Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe kombinasi ideal dari segi profesionalisme.

Berkah WSBK: Rumah Warga Disulap Jadi 'Homestay', Hotel dan Penginapan Full Booking
Indonesia
Berkah WSBK: Rumah Warga Disulap Jadi 'Homestay', Hotel dan Penginapan Full Booking

Artinya sebagian penonton ada yang menginap di luar Lombok Tengah

Polisi Korek Keterangan Petugas Stadion GBLA Terkait Kematian 2 Bobotoh
Indonesia
Polisi Korek Keterangan Petugas Stadion GBLA Terkait Kematian 2 Bobotoh

Polda Jawa Barat (Jabar) memeriksa sejumlah petugas stadion sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Ridwan Kamil Minta Anies Ikut Investasi Penanggulangan Banjir di Bogor
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Anies Ikut Investasi Penanggulangan Banjir di Bogor

Peran Jakarta misalnya dengan menyisihkan sedikit APBD-nya untuk pengendalian banjir di Bogor.

Selain Muhammad Kece, Bareskrim Cari Pelaku Lain dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama
Indonesia
Selain Muhammad Kece, Bareskrim Cari Pelaku Lain dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Rusdi mengungkap tim penyidik juga akan mendalami keterlibatan pihak lain dalam proses pembuatan konten YouTube oleh Muhammad Kece.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kini di Bawah Angka 600 Pasien
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kini di Bawah Angka 600 Pasien

Kasus positif harian COVID-19 di Indonesia kembali menurun. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus baru positif hari ini, Senin (18/4) mengalami penurunan.

Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum
Indonesia
Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Dewas juga perlu meneruskan hasil pemeriksaan ke KPK

[HOAKS atau FAKTA]: Masyarakat Terdampak COVID-19 Diberi Bantuan Rp 1,2 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Masyarakat Terdampak COVID-19 Diberi Bantuan Rp 1,2 Juta

Beredar pesan berantai Telegram, berisi pemberitahuan terkait bantuan voucer pulsa senilai Rp 1,2 juta untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang mengatasnamakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gibran Bolehkan 1.000 Jemaat Ibadah di Gereja saat Paskah
Indonesia
Gibran Bolehkan 1.000 Jemaat Ibadah di Gereja saat Paskah

Jelang pelaksaan ibadah Paskah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melakukan pengecekan tiga gereja, Selasa (12/4).

Contoh AS, Menkominfo Larang Frekuensi 5G Yang Ganggu Penerbangan
Indonesia
Contoh AS, Menkominfo Larang Frekuensi 5G Yang Ganggu Penerbangan

5G di Indonesia akan memanfaatkan pita frekuensi yang lebih rendah, yaitu di pita frekuensi 3,5 GHz pada rentang 3,4 GHz - 3,6 GHz.