PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Oji/Man

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut perubahan-perubahan istilah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 terbukti dapat membingungkan. Bahkan pejabat pemerintah sendiri dibuat kesulitan menjelaskan, apalagi masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengaku tidak mudah menjelaskan tentang PPKM berlevel ke masyarakat.

Baca Juga

Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Turun Drastis

"Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana New Normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Oleh karena itu, Sukamta mahfum jika beberapa ahli khawatir Indonesia bisa masuk dalam jebakan pandemi. Pasalnya, sejak awal kebijakan pemerintah membingungkan dan tanpa arah yang jelas yang terlihat dari berganti-gantinya istilah.

Sukamta menduga, kebingungan pemerintah ini karena sejak awal tidak menggunakan panduan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU, ada dua pendekatan besar dalam pengendalian wabah, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Foto : Geraldi/Man
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Foto : Geraldi/Man

"Ini kesannya pemerintah ubah-ubah istilah yang sekarang ini disebut PPKM berlevel karena ingin menghindari kebijakan karantina yang diatur di UU, karena tidak mau membayar kompensasi ke warga," ujarnya.

"Di sisi lain pemerintah selalu bimbang antara kepentingan ekonomi dengan kesehatan, akhirnya banyak RS yang kolaps, kematian jumlahnya masih tinggi, dan ekonomi jeblok lagi," sambung politikus Partai Dakwah ini.

Sukamta berharap pemerintah menggunakan UU sebagai panduan karena kepatuhan pada UU yang dibuat pada masa longgar, pasti hasilnya akan lebih baik daripada keputusan sesaat saat kondisi buruk.

"Kita tentu tidak ingin semakin banyak rakyat yang menjadi korban pandemi. Pemerintah jangan lagi membuat istilah dan kebijakan yang membingungkan, yang bisa mengarah terjadinya jebakan pandemi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Pilih Adik Jadi Calon Wagub
Indonesia
Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Pilih Adik Jadi Calon Wagub

Sejauh ini belum diketahui jadwal pasti pembahasan khusus tentang penetapan satu nama Cawagub itu oleh Majelis Tinggi partai.

Lakukan Tes Acak Pemudik, Kasus Harian COVID-19 Naik Lagi
Indonesia
Lakukan Tes Acak Pemudik, Kasus Harian COVID-19 Naik Lagi

Kasus konfirmasi positif COVID-19 kumulatif mencapai 1.718.575 orang. Angka tersebut mendapat penambahan kasus positif terpapar SARS-CoV-2 sebanyak 4.891 orang dalam selang waktu sehari.

KPK Panggil Istri Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Panggil Istri Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Ekspor Benur

Selain Iis, ada tiga saksi lain yang akan diperiksa untuk tersangka Edhy Prabowo

Politisi Pendukung Jokowi Minta Penarikan RUU Yang Bakal Kenakan PPN Sembako
Indonesia
Politisi Pendukung Jokowi Minta Penarikan RUU Yang Bakal Kenakan PPN Sembako

RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Kemenkeu gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi.

Sistem Penggunaan Senjata di Lingkungan Polri Perlu Diperbaiki
Indonesia
Sistem Penggunaan Senjata di Lingkungan Polri Perlu Diperbaiki

Selalu ada evalusi, terutama terhadap personil yang sudah menunjukkan tanda- tanda aneh

Pemerintah Kucurkan Rp 39,19 Triliun untuk Bansos PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Kucurkan Rp 39,19 Triliun untuk Bansos PPKM Darurat

Subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt juga diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021

Penyitas COVID-19 di Cirebon Diminta Donorkan Plasma Darah
Indonesia
Penyitas COVID-19 di Cirebon Diminta Donorkan Plasma Darah

Donor plasma sama seperti melakukan donor darah.Namun perbedaannya, terjadi pada proses pengolahan darahnya.

Geledah Rumah Ihsan Yunus PDIP, Penyidik KPK Bawa 2 Koper
Indonesia
Geledah Rumah Ihsan Yunus PDIP, Penyidik KPK Bawa 2 Koper

Penyidik KPK membawa dua koper usai menggeledah rumah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus.

Pasca-pengeboman di Makassar, DKI Tingkatkan Keamanan Gereja Jelang Paskah
Indonesia
Pasca-pengeboman di Makassar, DKI Tingkatkan Keamanan Gereja Jelang Paskah

Pemprov DKI Jakarta mengaku akan melakukan peningkatan keamanan di gereja-gereja ibu kota menjelang perayaan Paskah yang jatuh pada Jumat, 2 April 2021 mendatang.

Kelangkaan Tabung Oksigen, Wagub DKI: Sudah Diatasi Tidak Ada Masalah
Indonesia
Kelangkaan Tabung Oksigen, Wagub DKI: Sudah Diatasi Tidak Ada Masalah

"(Pemprov DKI) mengatasinya, tidak ada masalah," ujar Riza