PKS Kritik Setahun Jokowi-Ma'ruf: Gaduh, Gagap, Gagal! Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin lebih banyak diwarnai dengan kegaduhan dan kegagapan. Kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah, padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi.

"Para menteri pembantu presiden pada periode ini kesannya hanya pandai bikin gaduh," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).

Sukamta mencontohkan, para menteri yang kerap bikin gaduh. Di antaranya, Menteri Agama Fachrul Razi yang membuat pernyataan larangan cadar dan celana cingkrang, juga wacanakan sertifikasi penceramah.

Baca Juga

Ketua DPR: Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf, Indonesia Hadapi Banyak Tantangan

Kemudian Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang mewacanakan Pilkada tak langsung serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang membuat pernyataan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin.

"Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statemennya. Termasuk pak Menkes (Terawan Agus Putranto) yang sering buat pernyataan yang terkesan sepelekan virus Corona," ujarnya.

"Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," sambung dia.

Sukamta memandang dengan banyaknya kegaduhan, situasi ekonomi yang sudah buruk akan semakin sulit teratasi. Apalagi, menurut dia, pemerintah dalam penanganan pandemi ini terlihat gagap dan seadanya. Sejak awal, kata dia, pemerintah terlihat tidak punya konsep, lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment).

"Menurut worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1000 penduduk. Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan," ungkapnya.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini lebih lanjut menyebut satu tahun Jokowi-Ma'ruf bisa dikatakan gagal penuhi target pembangunan terutama di sektor ekonomi. Menurutnya pandemi COVID-19 tidak bisa menjadi alibi atas kegagalan penuhi target.

Sebelum pandemi datang, kata dia, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Tak hanya itu, selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp2.833,14 triliun sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun.

Sementara, lanjut Sukamta, banyak petani dan nelayan yang menjerit karena harga jual yang sangat rendah baik sebelum dan saat pandemi. Saat ini yang jadi fokus pemerintah adalah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan UU Cipta Kerja. Dia pun berharap pemerintah segera menyadari kelemahan dan kekeliruan yang terjadi.

Baca Juga

5 Capaian Strategis Jokowi-Ma'ruf Dalam Satu Tahun

"Pilihannya hanya satu harus segera berbenah, selesaikan persoalan prioritas saat ini yaitu pandemi, perkuat ekonomi rakyat dan siapkan lompatan dengan inovasi berbasis teknologi. Orientasi pemerintah harus jadikan Indonesia negeri produsen, bukan mengandalkan hutang, investasi asing dan impor seperti yang terjadi selama ini," tutup Sukamta. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini Sebagian Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan Siang Hingga Malam
Indonesia
Hari Ini Sebagian Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan Siang Hingga Malam

Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi mengalami cuaca yang beragam

Hingga Juni 2021, KKB Lakukan Puluhan Gangguan Keamanan hingga Tewaskan 22 Orang
Indonesia
Hingga Juni 2021, KKB Lakukan Puluhan Gangguan Keamanan hingga Tewaskan 22 Orang

Jumlah korban meninggal dunia akibat ulah dari kelompok kriminal bersenjata dalam periode bulan Januari sampai Juni 2021 yaitu, 22 orang meninggal dunia

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Izinkan Pesta Nikah Artis, Larang Hajatan Warga
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Izinkan Pesta Nikah Artis, Larang Hajatan Warga

Pihak WO (Wedding Organizer) acara pernikahan Atta Aurel ini telah menyatakan bahwa mereka telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Gibran Buka Layanan Isi Ulang Oksigen Gratis di Rumah Dinas
Indonesia
Gibran Buka Layanan Isi Ulang Oksigen Gratis di Rumah Dinas

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memberikan layanan isi ulang oksigen gratis di Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Solo, Sabtu (31/7).

Lansia Antusias Ikuti Vaksinasi COVID-19 yang Digelar Rotary District 3410
Indonesia
Lansia Antusias Ikuti Vaksinasi COVID-19 yang Digelar Rotary District 3410

Sejumlah kaum lanjut usia (lansia) kembali mendapatkan vaksinasi COVID-19. Program ini digelar oleh The Rotary Foundation District 3410 di Lantai 3 Mall Kelapa Gading 5, Jakarta Utara, Kamis (25/3).

Indonesia Kembali Dapatkan 1 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca
Indonesia
Indonesia Kembali Dapatkan 1 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak semua pihak termasuk masyarakat terlibat dalam kegiatan vaksinasi karena Kementerian Kesehatan tidak bisa melakukan sendiri untuk menangani pandemi COVID-19.

Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat
Indonesia
Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat

Padahal, setelah hakim mengetok palu baru denda tilang yang harus dibayar

Penghuni Lapas Anak dan Perempuan di Bandung Dapat KTP Elektronik
Indonesia
Penghuni Lapas Anak dan Perempuan di Bandung Dapat KTP Elektronik

E-KTP diberikan kepada warga binaan yang sedang menjalani pidana baik yang berdomisili di Kota Bandung, maupun tidak.

Kemendagri Klaim Kepatuhan Paslon Pilkada Pada Prokes Membaik
Indonesia
Kemendagri Klaim Kepatuhan Paslon Pilkada Pada Prokes Membaik

Kementerian Dalam Negeri terus memantau secara cermat frekuensi harian maupun mingguan keadaan di seluruh daerah