PKS Kritik Dibukanya Tempat Wisata saat Mudik Dilarang Ilustrasi - Lagoi Bay, salah satu objek wisata berskala internasional di Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Antara/Nikolas Panama)

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka destinasi wisata, tapi di sisi lain melarang masyarakat untuk mudik. Menurutnya, hal tersebut akan membuat masyarakat bingung dan membandel untuk tetap mudik.

"Kebijakan ini tujuannya apa? Kalau pelarangan mudik untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, kenapa destinasi wisata justru dibuka dan diperbolehkan?" kata Netty dalam keterangannya, Selasa, (13/4).

Netty meminta pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan karena saat ini kasus COVID-19 Indonesia masih tinggi. Data 11 April 2021, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.566.995 orang. Menurut Netty, jika memang pemerintah ingin mengendalikan COVID-19, maka seharusnya tempat wisata jangan dibuka.

Baca Juga:

Larangan Mudik, Pemprov Jateng Tidak Akan Tutup Objek Wisata

"Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut. Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah terjadi kerumunan warga masyarakat di lokasi wisata? Padahal vaksinasi yang disebut-sebut sebagai game changer untuk mengatasi COVID-19 juga masih berjalan lambat," ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, hingga Senin (05/4), Indonesia telah menyuntikkan 12,7 juta dosis vaksin. Pemerintah dalam keterangannya juga menyebut pembukaan wisata akan tetap memerhatikan protokol kesehatan.

Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)
Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)

Akan tetapi, bagi istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher ini, sangat sulit menerapkan prokes di tempat-tempat wisata.

"Misalnya saja di pantai atau kolam renang yang pastinya akan diserbu oleh pengunjung, bagaimana penerapan prokesnya? Apa mungkin bisa menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu? Apalagi masyarakat dilarang mudik, maka sudah pasti tempat wisata akan membludak," bebernya.

Baca Juga:

Soal Mudik Dilarang Pariwisata Dibuka, DPR: Kebijakan Jangan Tumpang Tindih

Menurut Netty, kebijakan pembukaan tempat wisata ini justru akan sangat membebani pemerintah daerah. Pasalnya, pemda memiliki keterbatasan sumber daya untuk menjaga tempat wisata.

"Saya pribadi tidak yakin seluruh tempat wisata bisa diawasi agar tetap menjalankan prokes. Hal itu sangat sulit karena tidak mungkin satu petugas menjaga satu wisatawan agar tetap menjaga jarak," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Libur Paskah, Kunjungan Wisatawan ke Sleman Melonjak Tajam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PHRI Berharap Pada Wisatawan Lokal
Indonesia
PHRI Berharap Pada Wisatawan Lokal

Sebagian besar wisatawan yang membatalkan reservasi kamar hotel berasal dari Jawa Tengah serta DKI Jakarta.

PKL Pasar Klitikan Solo Nekat Jualan, Tim Satpol PP Diadang
Indonesia
PKL Pasar Klitikan Solo Nekat Jualan, Tim Satpol PP Diadang

Mereka tetap nekat berjualan di luar pasar dan berkerumun. Hal itu juga membuat jalanan menjadi macet.

Pemprov DKI Cairkan BST PPKM Darurat pada Minggu ke-3 Juli
Indonesia
Pemprov DKI Cairkan BST PPKM Darurat pada Minggu ke-3 Juli

Pemprov DKI Jakarta akan mulai mencairkan bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat terdampak COVID-19 sama PPKM Darurat pada minggu ke-3 bulan Juli 2021 ini.

Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos
Indonesia
Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos

Tri Rismaharini mengaku telah berkirim surat kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, serta Universitas Indonesia, meminta pengawalan pengelolaan bantuan sosial.

Waspada, Persentase Angka Kematian COVID-19 Alami Kenaikan
Indonesia
Waspada, Persentase Angka Kematian COVID-19 Alami Kenaikan

Penanganan COVID-19 belum menemui titik terang. Meskipun angka kasus positif menurun, namun angka kematian naik sampai 3,7 persen.

Biar Tidak Dibayar Dana BOS, Jatim Minta Guru Honorer Daftar PPPK
Indonesia
Biar Tidak Dibayar Dana BOS, Jatim Minta Guru Honorer Daftar PPPK

Pemeritah Provinsi Jawa Timur membuka 11.220 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Waktu Pelaksanaan Ganjil-Genap di Bogor Dipersingkat
Indonesia
Waktu Pelaksanaan Ganjil-Genap di Bogor Dipersingkat

Diubahnya jam pelaksanaan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor, mulai pukul 09:00 WIB hingga 18:00 WIB, maka pedagang yang berdagang pada pagi hari dan malam hari, masih tetap bisa beroperasi.

Sekolah Tatap Muka di Bandung Digelar setelah Seluruh Guru dan Murid  Divaksin
Indonesia
Sekolah Tatap Muka di Bandung Digelar setelah Seluruh Guru dan Murid Divaksin

"Saya lihat (PTM) ini bisa memungkinkan. Kita lakukan bertahap (setelah vaksinasi covid-19)," katanya.

Komite Pemberantasan Mafia Hukum Jadi Wadah Rakyat Kecil Cari Keadilan
Indonesia
Komite Pemberantasan Mafia Hukum Jadi Wadah Rakyat Kecil Cari Keadilan

Ia berharap agar kehadiran Komite PMH bisa menjadi wadah yang positif bagi masyarakat untuk mencari keadilan di Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA]: Moderna Vaksin Ketiga untuk Masyarakat Umum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Moderna Vaksin Ketiga untuk Masyarakat Umum

Moderna booster dosis tiga disuntikkan untuk masyarakat umum, selain untuk SDM Kesehatan