Rapat pemandangan umum fraksi terhadap raperda APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12). (Foto: MP/Asropih) MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengomentari pemprov terkait lambatnya penetapan penghuni rumah susun sederhana milik (rusunami) DP 0 persen di Klapa Village, Jakarta Timur.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin saat rapat pemandangan umum fraksi terhadap raperda APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).
Baca Juga:
DPRD Larang Pemprov DKI Beli Lahan Baru Buat Rumah DP 0 Persen
Lambatnya penetapan itu, menurut dia, karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas terkait unit fasilitasi pemilikan rumah sejahtera (UFPRS).
Tak hanya itu, kata Arifin, banyak pemohon hunian rumah tanpa DP ini tidak jelas status pengajuannya baik di UPRS maupun proses di perbankan.
"Padahal ini program yang sangat baik dan ditunggu banyak warga yang ingin memiliki hunian layak dengan DP nol ini," papar dia.
Arifin menuturkan, UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami DP 0 persen, namun tetap berhati-hati agar menghindari kemacetan pembayaran cicilan.
Baca Juga:
Mengenai dana talangan untuk uang muka pembelian rumah DP Rp 0 yang dipangkas Rp1,5 triliun, PKS berharap agar tak mempengaruhi pengembangan program prioritas Gubernur DKI Anies Baswedan ini.
"PKS mendukung dikuranginya alokasi anggaran pinjaman untuk uang muka sambil terus mendukung upaya mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," tutup dia.
Seperti diketahui, dana talangan yang akan tersedia untuk rusunami DP 0 rupiah hanya Rp500 miliar. Program DP 0 persen ini baru terjual 100 unit. Padahal, rusunami tersebut memiliki 780 unit. (Asp)
Baca Juga:
Anggaran Dipotong Jadi Rp500 Miliar, Bagaimana Kelanjutan Program Andalan Anies DP 0 Persen?
Berita Lainnya
-
Pemprov DKI Dapat Penghargaan Transportasi Terbaik di Dunia, Anies: Alhamdulillah
-
Maulid Saat Pandemi, Anies Berharap Tidak Timbulkan Klaster Baru
-
[HOAKS atau FAKTA]: Media Mainstream Ogah Beritakan Anies Dapat Penghargaan
-
Anies Diminta Gandeng Polisi Amankan Begal Sepeda di Jakarta
-
Anies Diminta Ikuti Menaker, Baco: Gimana Ceritanya Minus Mau Dinaikin
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
20 Orang Sudah Diperiksa Polisi Terkait Kematian Editor Metro TV
Salah satu saksi yang diperiksa adalah kekasih korban
Netizen Ramai Bicarakan Suara Dentuman, PVMBG: Bukan dari Letusan Anak Krakatau
Saya sudah konfirmasi petugas pos pengamatan, mereka tidak mendengar karena letusannya juga kecil
Puluhan Butir Disita Saat Cokok Vannesa Angel, Suaminya dan 1 Perempuan Lain
Polisi belum menjelaskan obat-obatan terlarang itu jenis apa
Pemerintah Diminta Tak Terlalu Lama Berikan Bantuan untuk Terdampak COVID-19
Trubus meragukan kebijakan ini bakal tidak efektif jika pemerintah bergerak lamban dalam penyaluran bantuan.
Sehari Tambah 43 Kasus COVID-19, Pemkot Solo Test Swab Massal di Balai Kota
Total ada tambahan pasien sebanyak 43 orang selama sehari.
Pasar Wage Purwokerto Kebakaran
Petugas kebakaran mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran guna mengatasi si jago merah yang melahap Pasar Wage Purwokerto.
1.237 Nyawa Warga Jakarta Melayang Gegara COVID-19
Jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 9.325 (orang yang masih dirawat/isolasi).
Dituding Berbohong Soal Harun Masiku, Praktisi Hukum Tuntut Menteri Yasonna Dicopot
"Dampak dari sikap tidak hati-hati bahkan cenderung sembrono maka kasus Harun Masiku akan menyeret PDIP ke dasar yang paling dalam, sehingga logis kalau ada suara meminta PDIP bubarkan saja, pecat Hasto, pecat Yasonna dan reshuffle Yasonna dan lain-lain yang berkaitan dengan sinisme publik," imbuh Petrus.
KAMI Keluarkan Delapan Maklumat
KAMI juga mengeluarkan delapan maklumat, yang dibacakan oleh masing-masing tokoh dengan berbagai persoalan.
