MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengomentari pemprov terkait lambatnya penetapan penghuni rumah susun sederhana milik (rusunami) DP 0 persen di Klapa Village, Jakarta Timur.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin saat rapat pemandangan umum fraksi terhadap raperda APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).
Baca Juga:
DPRD Larang Pemprov DKI Beli Lahan Baru Buat Rumah DP 0 Persen
Lambatnya penetapan itu, menurut dia, karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas terkait unit fasilitasi pemilikan rumah sejahtera (UFPRS).
Tak hanya itu, kata Arifin, banyak pemohon hunian rumah tanpa DP ini tidak jelas status pengajuannya baik di UPRS maupun proses di perbankan.
"Padahal ini program yang sangat baik dan ditunggu banyak warga yang ingin memiliki hunian layak dengan DP nol ini," papar dia.
Arifin menuturkan, UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami DP 0 persen, namun tetap berhati-hati agar menghindari kemacetan pembayaran cicilan.
Baca Juga:
Mengenai dana talangan untuk uang muka pembelian rumah DP Rp 0 yang dipangkas Rp1,5 triliun, PKS berharap agar tak mempengaruhi pengembangan program prioritas Gubernur DKI Anies Baswedan ini.
"PKS mendukung dikuranginya alokasi anggaran pinjaman untuk uang muka sambil terus mendukung upaya mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," tutup dia.
Seperti diketahui, dana talangan yang akan tersedia untuk rusunami DP 0 rupiah hanya Rp500 miliar. Program DP 0 persen ini baru terjual 100 unit. Padahal, rusunami tersebut memiliki 780 unit. (Asp)
Baca Juga:
Anggaran Dipotong Jadi Rp500 Miliar, Bagaimana Kelanjutan Program Andalan Anies DP 0 Persen?
