PKS Klarifikasi soal Poster Deklarasikan Anies-Ganjar di Pilpres 2024 Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Foto : Dok/Man/dpr.go.id

MerahPutih.com - Beredar poster deklarasi Anies Baswedan-Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024-2029. Deklarasi itu menyertakan dukungan dari beberapa partai. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi menyampaikan klarifikasi tersebarnya poster deklarasi Anies-Ganjar yang mencantumkan logo PKS adalah Hoaks. Pria yang akrab disapa Aboe ini menyatakan pihaknya tidak mengetahui perihal deklarasi pasangan tersebut.

Baca Juga

Pengamat Yakin Tidak Ada Skenario Jokowi Jadikan Andika Capres

“PKS tidak pernah terlibat dalam diskusi pengusungan pasangan Anies-Ganjar dengan partai manapun,” jelas Aboe kepada wartawan, Senin (8/11).

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa sampai saat ini PKS belum memutuskan nama untuk diusung sebagai Capres.

“Dalam mekanisme internal PKS nama capres akan kami tetapkan dalam Musyawarah Majelis Syuro,” ujar Aboe.

Poster deklarasi Anies-Ganjar di Pilpres 2024. Foto: Istimewa

Sebagai informasi, bahwa dalam putusan terakhir yaitu dalam Musyawarah Majelis Syuro Ke V, diputuskan untuk mendorong Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri untuk tampil dalam kepemimpinan nasional.

Dorongan dari Majelis Syuro ini karena dinilai Aboe, bangsa ini sedang menghadapi banyak masalah.

Termasuk COVID-19, pemberantasan korupsi, masalah penegakan hukum, masalah ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.

“Oleh karenanya kita perlu menampilkan tokoh yang bisa dijadikan teladan. Untuk itu, kami mendorong agar Salim Segaf Al-Jufri tampil di situ” pungkas Aboe. (Knu)

Baca Juga

Cegah Polarisasi, Komnas HAM Minta Ambang Batas Pencalonan Capres Diturunkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Terpidana Mati Harus Keluarkan Biaya Eksekusi Rp200 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Terpidana Mati Harus Keluarkan Biaya Eksekusi Rp200 Juta

Pada Februari 2015, pelaksanaan eksekusi hukuman mati menghabiskan Rp 2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menghukum 10 orang terpidana dengan vonis hukuman mati.

KPK Jemput Walikota Tanjungbalai ke Jakarta
Indonesia
KPK Jemput Walikota Tanjungbalai ke Jakarta

MS sudah tiba di ibu kota Sabtu pagi

Kemenag Lepas 419 Jamaah Umrah
Indonesia
Kemenag Lepas 419 Jamaah Umrah

Kementerian Agama melepas sebanyak 419 orang untuk melaksanakan ibadah umrah. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta.

Seratus Lebih Pedagang dari Zona Merah Jualan di Solo, 4 Positif COVID-19
Indonesia
Seratus Lebih Pedagang dari Zona Merah Jualan di Solo, 4 Positif COVID-19

Sebanyak 153 pedagang dari zona merah COVID-19 nekat berjualan di kawasan Alun-alun Utara (Alut) kawasan Keraton Kasunanan Surakarta.

PLN Pulihkan Gardu Induk Sulawesi Barat
Indonesia
PLN Pulihkan Gardu Induk Sulawesi Barat

pasca diguncang gempa, jaringan transmisi dan gardu induk yang ada di Mamuju dan Majene, masih dapat beroperasi normal, serta ketersediaan pasokan daya listrik juga dipastikan cukup.

Pangdam Jaya Kerahkan Anak Buahnya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Setelah Lebaran
Indonesia
Pangdam Jaya Kerahkan Anak Buahnya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Setelah Lebaran

Anggota TNI-Polri mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran. Mencegah hal itu, jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya akan memperketat tracing terhadap pendatang.

Polisi Sebut Ada Perusahaan yang Akan Jual Oksigen Melebihi HET
Indonesia
Polisi Sebut Ada Perusahaan yang Akan Jual Oksigen Melebihi HET

Hengki menjelaskan bahwa barang bukti tersebut baru sebagian yang disita dari kasus tersebut

Delapan Fokus Jenderal Andika Perkasa saat Jabat Panglima TNI
Indonesia
Delapan Fokus Jenderal Andika Perkasa saat Jabat Panglima TNI

Diakuinya, tugas-tugas TNI memang sudah diatur dalam UU

Pandangan Mahfud Terkait Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Pandangan Mahfud Terkait Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Selama atau di dalam 2 tahun ada kebijakan yang dikeluarkan lagi tentu tidak boleh strategis

Berkas Perkara Terdakwa Azis Syamsuddin Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Indonesia
Berkas Perkara Terdakwa Azis Syamsuddin Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Kasus perkara terdakwa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin segera di persidangkan.