PKS Klaim Muhammadiyah, NU Hingga MUI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. (ANTARA/Istimewa)

Merahputih.com - Fraksi PKS DPR mengklaim sejumlah ormas besar, seperti Muhammadiyah, MUI, organisasi otonom NU, dan berbagai kalangan meminta pembahasan RUU HIP dihentikan karena berbagai catatan subtantif dan rawan membuka polemik ideologis yang kontraproduktif.

"Kami mempelajari dengan cermat naskah akademik maupun pasal-pasal RUU dan menyimpulkan bahwa RUU bermasalah secara filosofis, yuridis, dan sosiologis," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Jakarta, Selasa (16/6).

Baca Juga

Hidayat Nur Wahid Sebut Pernyataan Kepala BPIP Agama Musuh Pancasila Irasional

"Konstruksinya mengarah pada reduksi makna sila-sila Pancasila yang utuh yang disepakati dan termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945," sambung dia.

Menurut Dede, RUU HIP tidak mencerminkan nilai Pancasila
Ilustrasi Pancasila

Jazuli mengatakan bahwa sikap tegas Fraksi PKS sejalan dengan kritisi ormas-ormas besar dan publik secara luas sehingga DPR mau mendengar karena ini soal dasar negara yang sangat fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia.

Salah satunya, sebagaimana dikutip Antara, yakni memasukkan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 sebagai konsiderans.

Baca Juga

PPP Minta DPR Akomodasi Pandangan Ormas Keagamaan dalam RUU HIP

"FPKS dengan tegas RUU HIP harus memasukkan usul perbaikan fundamental yang hari ini menjadi catatan kritis ormas-ormas dan publik secara luas. Jika tidak, sebaiknya RUU ditarik atau dibatalkan pembahasannya," jelas dia.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019
Indonesia
ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019

Penurunan penindakan menyebabkan penurunan jumlah tersangka kasus korupsi.

Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia
Indonesia
Rakernas Perkin Ke-XIV Angkat Tema Bersatu untuk Kemajuan Kinologi Indonesia

Perkumpulan Kinologi Indonesia (Perkin) menyelenggarakan Rakernas Ke-XIV di JHL Solitaire Hotel Serpong, Tangerang, 20 dan 21 Maret 2021.

Lonjakan Kasus COVID-19 di India Jadi Pelajaran Berharga Bagi Warga Indonesia
Indonesia
Lonjakan Kasus COVID-19 di India Jadi Pelajaran Berharga Bagi Warga Indonesia

Lonjakan kasus COVID-19 di India bisa jadi pelajaran berharga bagi warga Indonesia

ICW Desak Pemerintah dan DPR Setop Pembahasan RUU Pemasyarakatan
Indonesia
ICW Desak Pemerintah dan DPR Setop Pembahasan RUU Pemasyarakatan

Kurnia mengungkapkan sejumlah poin dalam RUU-Pas yang perlu dikritisi

 3 Tantangan Megaproyek Pembangungan 'Bukit Algoritma' Sukabumi
Indonesia
3 Tantangan Megaproyek Pembangungan 'Bukit Algoritma' Sukabumi

Tantangan terbesar adalah ketimpangan digital hanya dinikmati kalangan berada dan berpusat di Pulau Jawa

Restrukturisasi Kredit Capai Rp987,5 triliun
Indonesia
Restrukturisasi Kredit Capai Rp987,5 triliun

Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 atau periode Januari hingga Maret 2021.

Polri Bantah Jadikan KAMI 'Target'
Indonesia
Polri Bantah Jadikan KAMI 'Target'

Yani akan diperiksa sebagai saksi dalam rangka pengembangan kasus tersangka Anton Permana

Golkar Solo Aktifkan Mesin Politik Demi Wujudkan Target 80 Persen Suara Gibran-Teguh
Indonesia
Golkar Solo Aktifkan Mesin Politik Demi Wujudkan Target 80 Persen Suara Gibran-Teguh

"Kita rapatkan barisan bersama DPD II Golkar Solo akan mengaktifkan mesin politik dari arus bawah sampai atas. Semua itu demi memenangkan Gibran-Teguh," katanya.

9 Efek Samping Vaksin COVID Sinovac Hasil Uji Klinis Bandung
Indonesia
9 Efek Samping Vaksin COVID Sinovac Hasil Uji Klinis Bandung

Bahwa vaksin COVID-19 CoronaVac menunjukan, pembentukan antibodi dalam tubuh dan kemampuan dalam membunuh atau menetralkan virus (imunogenisitas).

Para Jenderal Diminta Enggak Usah Lobi Sana-sini, Jokowi Tahu Kapolri yang Bagus
Indonesia
Para Jenderal Diminta Enggak Usah Lobi Sana-sini, Jokowi Tahu Kapolri yang Bagus

Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun akhir Januari 2021