PKS Khawatir Rencana Pembangunan Jakarta Berantakan Jika Pilkada  Digelar 2024 Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin. Foto: PKS DKI Jakarta

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk untuk menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2022.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, bila Pilkada diadakan 2024 maka ada jeda yang terlalu panjang untuk dijabat oleh penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dari Kemendagri RI.

Baca Juga

PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022

Karena, disebutkan Khoirudin, dua tahun itu hampir separuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, sementara Plt tidak dapat membuat kebijakan strategis.

“Khawatirnya, bisa-bisa dua tahun pembangunan di ibu kota tanpa arahan yang jelas karena tidak ada RPJMD untuk jadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD," terang Khoirudin melalui keterangan tertulis Selasa (16/2).

Padahal, menurut dia, Jakarta masih menghadapi tantangan yang besar dalam pembangunan daerah. Kemudian masih ada persoalan-persoalan pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat yang perlu dituntaskan.

"Ini membutuhkan kepempinan yang tetap, bukan sementara,” terangnya.

Simulasi TPS
Simulasi TPS. (Bawaslu)

Menanggapi hasil lembaga Riset Media Survei Nasional (Median) Senin (15/2) kemarin, kata Khoirudin, tidak merubah sikap PKS untuk tetap fokus bekerja melayani rakyat. Dan fokus mendukung program-program Gubernur Anies Baswedan

“Mulai dari serap aspirasi, advokasi masyarakat dengan permasalahan-permasalahannya terus kita lakukan dan perjuangkan,” jelas anggota DPRD DKI Jakarta (16/2).

Yang lebih penting menurutnya, sebagai partai pengusung, Fraksi PKS ingin memastikan Gubernur sudah dan terus berusaha memenuhi janji kerjanya yang disampaikan dalam kampanye lalu melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan di DPRD.

“Fraksi PKS tidak segan mengingatkan Gubernur jika program-programnya tidak berpihak kepada rakyat Jakarta,” ungkapnya. (Asp)

Baca Juga

Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK
Indonesia
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK

Saut mengaku saat memimpin KPK, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan. Sehingga, masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.

Mayoritas Yang Ingin Jokowi 3 Periode Hanya Pemilih PDIP
Indonesia
Mayoritas Yang Ingin Jokowi 3 Periode Hanya Pemilih PDIP

Sebanyak 74 persen responden menyatakan UUD 1945 tidak perlu diubah lagi, alias masa jabatan presiden 2 periode dipertahankan. Sebanyak 13 persen menjawab perlu diubah.

1.280 Pasien COVID-19 dari Kudus Dipindahkan ke Asrama Haji Donohudan
Indonesia
1.280 Pasien COVID-19 dari Kudus Dipindahkan ke Asrama Haji Donohudan

Pangdam IV Diponegoro Mayjen (TNI) Rudianto dan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi melakukan inspeksi di Asrama Haji Donohudan, Senin (7/6).

Saksi JPU Sebut Ponpes Agrokultural Markaz Milik Rizieq Shihab Ilegal
Indonesia
Saksi JPU Sebut Ponpes Agrokultural Markaz Milik Rizieq Shihab Ilegal

Syarat lainnya yakni harus mempunyai rekomendasi Kemenag hingga harus mempunyai surat pernyataan cinta NKRI

Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker
Indonesia
Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker

RUU ini juga mengandung sistem easy hiring but easy firingUMKM, Ima Mayasari, RUU Cipta kerja, RUU Ciptake, Omnibus Law

Badan POM Terus Kawal Vaksin COVID-19 Sampai Disuntikkan ke Masyarakat
Indonesia
Badan POM Terus Kawal Vaksin COVID-19 Sampai Disuntikkan ke Masyarakat

Vaksin yang dikirim langsung dari Tiongkok akan diperiksa oleh BPOM

Kasus Abu Janda Jadi Ujian Pertama Kapolri Jenderal Listyo
Indonesia
Kasus Abu Janda Jadi Ujian Pertama Kapolri Jenderal Listyo

Abu Janda dilaporkan dengan dugaan ujaran rasialisme lewat akun Twitter-nya terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

MA Tolak Gugatan Uji Materiil Pegawai KPK
Indonesia
MA Tolak Gugatan Uji Materiil Pegawai KPK

Aturan TWK dalam Perkom 1/2021 merupakan sarana berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK

Tangerang Uji Coba Daftar Online Vaksin Khusus Pelajar Pakai Gawai
Indonesia
Tangerang Uji Coba Daftar Online Vaksin Khusus Pelajar Pakai Gawai

Akan membantu dalam percepatan proses vaksinasi yang dilakukan setiap hari

Anak-anak Ikut Demo Omnibus Law, Kapolda Metro Adakan Pertemuan dengan Anies dan Pangdam
Indonesia
Anak-anak Ikut Demo Omnibus Law, Kapolda Metro Adakan Pertemuan dengan Anies dan Pangdam

Topik pertemuan membahas pelajar yang turut berbuat rusuh saat demo menolak omnibus law beberapa pekan lalu.