PKS Khawatir Rencana Pembangunan Jakarta Berantakan Jika Pilkada  Digelar 2024 Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin. Foto: PKS DKI Jakarta

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk untuk menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2022.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, bila Pilkada diadakan 2024 maka ada jeda yang terlalu panjang untuk dijabat oleh penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dari Kemendagri RI.

Baca Juga

PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022

Karena, disebutkan Khoirudin, dua tahun itu hampir separuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, sementara Plt tidak dapat membuat kebijakan strategis.

“Khawatirnya, bisa-bisa dua tahun pembangunan di ibu kota tanpa arahan yang jelas karena tidak ada RPJMD untuk jadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD," terang Khoirudin melalui keterangan tertulis Selasa (16/2).

Padahal, menurut dia, Jakarta masih menghadapi tantangan yang besar dalam pembangunan daerah. Kemudian masih ada persoalan-persoalan pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat yang perlu dituntaskan.

"Ini membutuhkan kepempinan yang tetap, bukan sementara,” terangnya.

Simulasi TPS
Simulasi TPS. (Bawaslu)

Menanggapi hasil lembaga Riset Media Survei Nasional (Median) Senin (15/2) kemarin, kata Khoirudin, tidak merubah sikap PKS untuk tetap fokus bekerja melayani rakyat. Dan fokus mendukung program-program Gubernur Anies Baswedan

“Mulai dari serap aspirasi, advokasi masyarakat dengan permasalahan-permasalahannya terus kita lakukan dan perjuangkan,” jelas anggota DPRD DKI Jakarta (16/2).

Yang lebih penting menurutnya, sebagai partai pengusung, Fraksi PKS ingin memastikan Gubernur sudah dan terus berusaha memenuhi janji kerjanya yang disampaikan dalam kampanye lalu melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan di DPRD.

“Fraksi PKS tidak segan mengingatkan Gubernur jika program-programnya tidak berpihak kepada rakyat Jakarta,” ungkapnya. (Asp)

Baca Juga

Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Enam Bulan Ditutup, Bioskop CGV Dibuka dengan 25 Persen Penonton
Indonesia
Enam Bulan Ditutup, Bioskop CGV Dibuka dengan 25 Persen Penonton

CGV sudah mengajukan izin beroprasi kembali sejak sebulan lalu

SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat
Indonesia
SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

"Sehingga memberikan rasa keadilan untuk masyarakat," katanya

PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19
Indonesia
PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19

"Selain itu BPOM tidak boleh bekerja atas dasar tekanan dan pesanan produsen atau pedagang vaksin," tutup Mulyanto.

Peringatan HUT ke-75 TNI  Diisi Pemberian Kue dan Tumpeng dari Personel Polri
Indonesia
Peringatan HUT ke-75 TNI Diisi Pemberian Kue dan Tumpeng dari Personel Polri

Peringatan HUT ke-75 TNI ditandai dengan adanya pemberian kue ulang tahun dari sejumlah personel Polri.

[HOAKS atau FAKTA]: PM Tiongkok Peringatkan Pemerintah Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PM Tiongkok Peringatkan Pemerintah Indonesia

Dokumentasi yang digunakan dalam video yang dibagikan merupakan dokumentasi ketika Xi Jinping dan Li Keqiang menghadiri Kongres Rakyat Nasional pada 18 Maret 2018 .

BPJS Kesehatan Evaluasi Pengajuan Klaim Pasien COVID-19
Indonesia
BPJS Kesehatan Evaluasi Pengajuan Klaim Pasien COVID-19

Agar memudahkan rumah sakit rujukan pasien COVID-19.

PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi
Indonesia
PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi

DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah tengah pandemi COVID-19

Hari Ini, Komjen Agus Andrianto Dilantik jadi Kabareskrim
Indonesia
Hari Ini, Komjen Agus Andrianto Dilantik jadi Kabareskrim

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal melantik Komjen Agus Andrianto sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim), Rabu (24/2).

PN Jaksel Gelar Sidang PK Djoko Tjandra, ICW Minta Hakim Tolak Permohonan
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang PK Djoko Tjandra, ICW Minta Hakim Tolak Permohonan

Djoko Tjandra mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Sidang pertamanya dilangsungkan pada Senin, 29 Juni 2020. Namun, Djoko tidak hadir .

Rahayu Saraswati Sebut 2 Akar Permasalahan Narkoba di Indonesia
Indonesia
Rahayu Saraswati Sebut 2 Akar Permasalahan Narkoba di Indonesia

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus komprehensif dan lintas sektor.