PKS: Kasihan Pengusaha Penginapan bila Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan Rapat anggota DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Eksekutif bersama legislatif hari ini akan mengesahkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan COVID-19.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli optimistis perda ini mampu meningkatkan efektifitas dinas terkait dalam penanganan pandemi di Jakarta.

"Kita berharap, raperda atau perda ini nantinya akan benar-benar membuat kinerja semua dinas dan lembaga di DKI Jakarta semakin seirama lagi, sehingga hasilnya semakin baik," kata MTZ sapaan akrab Muhammad Taufik Zoelkifli di Jakarta, Senin (19/10).

Baca Juga:

Sudah Terlambat, Rencana Anies Bikin Raperda COVID-19 Dinilai Lucu

Menurut MTZ, hal penting yang disoroti dalam raperda ini yaitu sanksi tegas dan mengikat bagi para pelanggar protokol kesehatan.

“Itu diperlukan, kenapa? Ya kita lihat saja, sekarang pamong praja dan aparat keamanan butuh jaminan dasar hukum yang kuat untuk menindak masyarakat, kan," jelasnya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MTZ menyampaikan, pembentukan raperda menjadi perda ini untuk memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah DKI dalam menindak para pelanggar PSBB. Bila Pemda DKI tak tegas, maka pelanggar akan semakin banyak. Dengan demikian, kasus corona bakal meningkat.

"Kasihan lah para pengusaha kuliner dan penginapan. Kalau masyarakat tak patuh selama protokol kesehatan masih diwajibkan, kapan mereka bisa buka dengan normal? Biar ekonomi juga cepat berjalan, maka kita pun harus tegas," ucapnya. (Asp)

Baca Juga:

Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Faktor Birokrasi Jadi Biang Lambannya Deteksi Virus Corona di Indonesia
Indonesia
Faktor Birokrasi Jadi Biang Lambannya Deteksi Virus Corona di Indonesia

“Kita membutuhkan payung hukum atau peraturan daerah (perda) yang akhirnya punya implikasi terhadap anggaran tentang bagaimana menangani persoalan seperti virus corona,” papar Idris.

'ODOL' Dilarang Masuk 26 Tol Sepanjang Tanjung Priok-Bandung
Indonesia
'ODOL' Dilarang Masuk 26 Tol Sepanjang Tanjung Priok-Bandung

Pengawasan dan penegakan hukum dimaksud akan dilakukan 24 jam

Gelar Operasi PSBB, Polisi Sasar Pangkalan Ojek dan Pengemudi Ojol
Indonesia
Gelar Operasi PSBB, Polisi Sasar Pangkalan Ojek dan Pengemudi Ojol

“Giat tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan giat preventif di tengah pandemi COVID-19,” kata Fahri

KCI Tegaskan Operasional KRL Masih Ikuti Aturan PSBB
Indonesia
KCI Tegaskan Operasional KRL Masih Ikuti Aturan PSBB

Adli mengatakan nantinya PT KCI akan menaati keputusan akhir yang tercipta dalam pembahasan bersama yang dilakukan dengan pemerintah daerah terkait serta PT KAI.

Kubu Muchdi PR Temui Menkumham, Laporkan Hasil Munaslub Partai Berkarya
Indonesia
Kubu Muchdi PR Temui Menkumham, Laporkan Hasil Munaslub Partai Berkarya

kubu Muchdi PR juga meminta arahan Menkumham Yasonna Laoly terkait pengesahan perubahan AD/ART dan perubahan struktur Partai Berkarya di tingkat pusat.

Fakta Sidang Suap: Riezky Aprilia Benarkan Dipaksa Eks Anak Buah Hasto
Indonesia
Fakta Sidang Suap: Riezky Aprilia Benarkan Dipaksa Eks Anak Buah Hasto

Saksi Riezky Aprilia mengaku saat ditanya Jaksa Penuntut KPK.

 Pimpinan KPK Berharap Caleg PDIP Harun Masiku Menyerahkan Diri
Indonesia
Pimpinan KPK Berharap Caleg PDIP Harun Masiku Menyerahkan Diri

"Kami berharap yang bersangkutan sukarela menyerahkan diri. Datanglah baik-baik ke KPK, kami akan sambut. Kan cuma diperiksa, pertanggungjawabkan perbuatan itu," kata Alex

Omnibus Law Dianggap Bikin Gaduh Pekerja
Indonesia
Omnibus Law Dianggap Bikin Gaduh Pekerja

Wacana pemerintah tentang omnibus law cipta lapangan kerja berpotensi membuat keresahan bagi kalangan buruh dan pekerja di Indonesia.

PSI Nilai Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemprov DKI 2019 Mengecewakan
Indonesia
PSI Nilai Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemprov DKI 2019 Mengecewakan

Data yang diminta oleh PSI untuk APBD 2019 di antaranya adalah penyerapan anggaran yang rinci per kegiatan dan per rekening dalam format excel.

 DPR Tuntut Keberanian Pemerintah Tekan Tiongkok Evakuasi WNI di Wuhan
Indonesia
DPR Tuntut Keberanian Pemerintah Tekan Tiongkok Evakuasi WNI di Wuhan

WNI mengalami banyak keterbatasan di Wuhan dan kota-kota lainnya yang terisolir dari dunia luar.