PKS: Kasihan Pengusaha Penginapan bila Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan Rapat anggota DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Eksekutif bersama legislatif hari ini akan mengesahkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan COVID-19.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli optimistis perda ini mampu meningkatkan efektifitas dinas terkait dalam penanganan pandemi di Jakarta.

"Kita berharap, raperda atau perda ini nantinya akan benar-benar membuat kinerja semua dinas dan lembaga di DKI Jakarta semakin seirama lagi, sehingga hasilnya semakin baik," kata MTZ sapaan akrab Muhammad Taufik Zoelkifli di Jakarta, Senin (19/10).

Baca Juga:

Sudah Terlambat, Rencana Anies Bikin Raperda COVID-19 Dinilai Lucu

Menurut MTZ, hal penting yang disoroti dalam raperda ini yaitu sanksi tegas dan mengikat bagi para pelanggar protokol kesehatan.

“Itu diperlukan, kenapa? Ya kita lihat saja, sekarang pamong praja dan aparat keamanan butuh jaminan dasar hukum yang kuat untuk menindak masyarakat, kan," jelasnya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MTZ menyampaikan, pembentukan raperda menjadi perda ini untuk memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah DKI dalam menindak para pelanggar PSBB. Bila Pemda DKI tak tegas, maka pelanggar akan semakin banyak. Dengan demikian, kasus corona bakal meningkat.

"Kasihan lah para pengusaha kuliner dan penginapan. Kalau masyarakat tak patuh selama protokol kesehatan masih diwajibkan, kapan mereka bisa buka dengan normal? Biar ekonomi juga cepat berjalan, maka kita pun harus tegas," ucapnya. (Asp)

Baca Juga:

Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tempat Wisata Ditutup, Warga Sebut Pemprov DKI Plin-Plan
Indonesia
Tempat Wisata Ditutup, Warga Sebut Pemprov DKI Plin-Plan

Mereka menilai Pemprov DKI plin-plan membuka tempat wisata di masa libur Lebaran.

Kang Emil Larang Warga DKI Jakarta Berwisata ke Bandung
Indonesia
Kang Emil Larang Warga DKI Jakarta Berwisata ke Bandung

“Saya imbau wisatawan yang biasanya dari DKI, kami minta tidak datang selama 7 hari ke depan ke wilayah Bandung Raya, sehingga kondisi siaga 1 ini dipahami secara jelas bahwa kami sedang mengerem, menarik rem darurat, untuk mengendalikan situasi (pandemi),” terang Kang Emil

Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis
Indonesia
Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Saleh

Angka Kesembuhan Dua Kali Lipat Penambahan Kasus COVID-19 Nasional
Indonesia
Angka Kesembuhan Dua Kali Lipat Penambahan Kasus COVID-19 Nasional

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah.

Polisi Ultimatum Mafia Tanah yang Danai Sekelompok Preman untuk Intimidasi Warga
Indonesia
Polisi Ultimatum Mafia Tanah yang Danai Sekelompok Preman untuk Intimidasi Warga

Polisi tengah memburu otak pelaku yang mengerahkan sekelompok preman untuk mengintimidasi warga terkait sengketa lahan di kawasan Bungur Besar no 50, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Resepsi Pernikahan di Solo Berkonsep Standing Party dan Makanan Dibawa Pulang
Indonesia
Resepsi Pernikahan di Solo Berkonsep Standing Party dan Makanan Dibawa Pulang

acara hajatan pernikahan di Solo hanya boleh digelar dengan konsep standing party dan hidangan pun harus dikemas dan wajib dibawa pulang.

Malaysia Kembali Sekolah Tatap Muka 1 Maret
Dunia
Malaysia Kembali Sekolah Tatap Muka 1 Maret

Pemerintah Malaysia mengumumkan akan mengawali sekolah tatap muka bagi para siswa prasekolah, kelas satu dan dua pada 1 Maret.

Tim SAR Pelabuhan Merak Lanjutkan Cari Penumpang Kapal Terjun Sabtu Pagi
Indonesia
Tim SAR Pelabuhan Merak Lanjutkan Cari Penumpang Kapal Terjun Sabtu Pagi

Seorang pria penumpang kapal Ferry KMP Nusa Jaya melompat terjun ke laut saat kapal melaju dari Pelabuhan Merak.

Koalisi Antikorupsi Sebut Ruwatan KPK untuk Hilangkan Roh Jahat
Indonesia
Koalisi Antikorupsi Sebut Ruwatan KPK untuk Hilangkan Roh Jahat

Ruwatan merupakan tradisi upacara adat untuk membuang sial atau menyelamatkan orang dari gangguan tertentu.

Laporan terhadap Jokowi Soal Kerumunan di NTT Kembali Kandas
Indonesia
Laporan terhadap Jokowi Soal Kerumunan di NTT Kembali Kandas

Bareskrim Polri kembali menolak laporan soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke NTT.