PKS Kaget Prabowo Dituduh Pelindung Kelompok Khilafah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Maret 2019
PKS Kaget Prabowo Dituduh Pelindung Kelompok Khilafah

Ketua Dewan Syuro PKS, Salim Aseggaf Aljufri (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Dewan Syuro PKS, Salim Aseggaf Aljufri mengaku kaget saat Capres Prabowo Subianto disebut sebagai pelindung kelompok khilafah. Habib Salim menilai, semua elemen termasuk kubunya menentang Indonesia dijadikan negara khilafag.

"Saya juga kaget kenapa dimunculkan seperti itu? Pancasila sudah final. Jadi, siapapun yang melanggar itu akan diimpeachment, rakyat sudah cerdas..jangan dimunculkan yang lain," kata Habib Salim di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Menurut dia, isu itu adalah upaya menjatuhkan kubunya. Ia harap, pihak yang menuduh segera membuktikan.

"Kalau ada yang bertentangan, buktikan dari partai koalisi ini siapa? Demokrat sudah memimpin 10 tahun dan PKS ikut disitu PAN juga begitu. Buktikan siapa?," kata Habib Salim dengan nada tinggi.

Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al Jufri di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (12/3). (Antaranews/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Habib Salim menganggap, isu yang menyebut Pilpres adalah Pancasila vs Khilafah adalah pandangan yang tak sehat. Apalagi, isu tersebut sempat diungkapkan mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) Hendropriyono.

"Harusnya dia beri contoh yang baik untuk bangsa ini. Berilah contoh yang baik apalagi generasi yang sangat berpengalaman, mantan BIN. jangan membuat keresahan pak Prabowo siapa sih? Perjuangan dia dari sejak muda untuk NKRI sudah selesai jadi kalau mau menuju itu, mana buktinya? Ada tidak di lapangan?," sesal dia.

"Munculkan. Jadi, saya pikir berilah demokrasi yang baik. Menang kalah dalam demokrasi itu biasa yang menang tidak boleh takabur yang kalah legowo," tutup Habib Salim. (Knu)

#PKS #Debat Capres-cawapres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Bagikan