PKS: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis Tes PCR Bisa di Bawah Rp 100 Ribu Ilustrasi - Tes usap (swab test) COVID-19. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tarif tes swab polymerase chain reaction (PCR) yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diturunkan menjadi Rp 300 ribu masih memberatkan masyarakat.

Menurut anggota Komisi IX DPR Faksi PKS Netty Prasetya Aher, jika tidak ada kepentingan bisnis, harga tes PCR bisa di bawah Rp 100 ribu.

Baca Juga

Harga Tes PCR Rp 300 Ribu dan Berlaku 3x24 Jam Harus Segera Direalisasikan

"Harga Rp 300 ribu itu masih tinggi dan memberatkan. Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. India mematok harga di bawah Rp 100 ribu, kenapa kita tidak bisa?” kara Netty kepada wartawan, Rabu (27/10).

Apalagi, kata Netty, ada wacana PCR akan diwajibkan untuk seluruh moda transportasi. Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes COVID-19 lainnya, seperti swab antigen tidak berlaku.

"Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabene-nya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani. Foto: Istimewa
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani. Foto: Istimewa

Netty juga menyoroti soal mekanisme pelaksanaan PCR sebagai screening method. Seharusnya, kata dia, dalam masa menunggu hasil tes PCR keluar, setiap orang wajib karantina.

"Banyak kasus justru orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut," imbuhnya.

Dalam kondisi itu, kata politikus Partai Dakwah ini, ada peluang orang yang berkeliaran dalam masa menunggu hasil tes keluar terpapar virus.

"Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif COVID-19," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah tentang keterbatasan kemampuan laboratorium dalam melakukan uji PCR dan kemungkinan pemalsuan surat PCR. Jika pemerintah mewajibkan PCR, seharusnya perhatikan ketersediaan dan kesiapan laboratorium di lapangan.

"Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak," ujar Netty. (Pon)

Baca Juga

Legislator PKS Sebut Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dandim 0508 Depok Klarifikasi Video Oknum Anggota TNI AD Memiting Warga
Indonesia
Dandim 0508 Depok Klarifikasi Video Oknum Anggota TNI AD Memiting Warga

Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang oknum anggota TNI AD yang memiting dan membekap warga di Kecamatan Bojongsari Kota Depok, Minggu (6/2).

Cerita Wakil Ketua MPR Soal Jokowi Utus Prabowo Keliling Dunia Cegah Perang
Indonesia
Cerita Wakil Ketua MPR Soal Jokowi Utus Prabowo Keliling Dunia Cegah Perang

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan bersama Pengurus Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta di Hotel Acacia, Kamis (3/11).

Terganggu Suara Klub-Klub Malam, Warga Canggu Bali Kirim Petisi kepada Presiden
Indonesia
Terganggu Suara Klub-Klub Malam, Warga Canggu Bali Kirim Petisi kepada Presiden

Masyarakat dan warga asing di Canggu mengirim surat terbuka dan petisi bertajuk "End Extreme Noise in Canggu" kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh.

Mulai Besok, WNA dari 14 Negara Ini tak Boleh Masuk Indonesia Gegara Omicron
Indonesia
Mulai Besok, WNA dari 14 Negara Ini tak Boleh Masuk Indonesia Gegara Omicron

Pemerintah resmi menutup sementara pintu masuk untuk Warga Negara Asing (WNA) dari negara yang terinfeksi COVID-19 varian Omicron.

Obat Batuk Sebabkan Puluhan Anak Meninggal di Gambia, BPOM Awasi Peredaran
Indonesia
Obat Batuk Sebabkan Puluhan Anak Meninggal di Gambia, BPOM Awasi Peredaran

Keempat produk obat batuk sirup tersebut di antaranya Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup, dan Magrip N Cold Syrup.

 [HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron

Dalam video tersebut dapat terlihat jelas tidak ada logo dan penulisan spanduk salah menuliskan kata Omricon sebagai varian baru COVID-19, padahal seharusnya Omicron.

Sepanjang 2021, Dewas Terima 238 Aduan Terkait Kinerja KPK
Indonesia
Sepanjang 2021, Dewas Terima 238 Aduan Terkait Kinerja KPK

42 laporan diteruskan ke unit kerja terkait

Azyumardi Azra Disebut Sosok Cendekiawan Berintegritas
Indonesia
Azyumardi Azra Disebut Sosok Cendekiawan Berintegritas

Airlangga menyebut sosok almarhum Ketua Dewan Pers dan juga Guru Besar UIN Jakarta itu sebagai cendekiawan muslim dengan integritas yang luar biasa.

[HOAKS atau FAKTA]: Bill Gates Siapkan Miliaran Vaksin untuk Penyakit Cacar Monyet
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bill Gates Siapkan Miliaran Vaksin untuk Penyakit Cacar Monyet

Beredar informasi berupa postingan video di aplikasi TikTok dengan klaim tokoh bisnis Bill Gates telah menyiapkan miliaran vaksin untuk penyakit cacar monyet.

Komisi II Pastikan Pesan Berantai Nama Anggota KPU-Bawaslu Pilihan Parpol Koalisi Hoaks
Indonesia
Komisi II Pastikan Pesan Berantai Nama Anggota KPU-Bawaslu Pilihan Parpol Koalisi Hoaks

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim menegaskan, pesan tersebut hoaks. Ia memastikan bahwa Komisi II belum punya keputusan terkait anggota KPU dan Bawaslu terpilih.