PKS Jatim Siap 'All Out' Dukung Khofifah-Emil Dardak

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juli 2024
PKS Jatim Siap 'All Out' Dukung Khofifah-Emil Dardak

PKS resmi mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim) 2024. MP/Ponco Sulaksono

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan menyatakan DPD se-Jatim siap all out dalam memenangkan pasangan bakal calon gubernur Khofifah Indar Parawansa dan wakil gubernur Emil Elestianto Dardak pada Pilkada 2024.

Kesiapan tersebut disampaikan setelah PKS Jatim mengadakan rapat pimpinan wilayah (Rapimwil) pascaturunnya Surat Keputusan (SK) DPP terkait dukungan kepada Khofifah dan Emil.

"Seluruh struktur, anggota, dan anggota legislatif PKS siap all out untuk memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dalam Pilkada Jatim 2024," kata Kang Irwan dikutip Antara, Selasa (23/7).

Baca juga:

Duet Tri Rismaharini dan Kiai Marzuki Mustamar Bakal Ubah Politik Jatim

PKS Jawa Timur memiliki kekuatan militansi yang tinggi dalam struktur dan anggotanya yang berkomitmen penuh untuk mendukung kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dalam Pilkada Jatim 2024.

"Seluruh kader harus menjadi pejuang sejati yang siap memikul beban perjuangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kang Irwan menyampaikan bahwa Rapimwil ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengonsolidasikan DPD PKS se-Jatim terkait dukungan kepada bakal calon kepala daerah yang akan diusung di berbagai wilayah.

"Sebagian besar DPD PKS di Jawa Timur sudah melaporkan peta dan dinamika politik di daerahnya masing-masing. Sudah 29 DPD menuntaskan pembahasan di level kabupaten/kota. Rapimwil ini termasuk membahas upaya penuntasan dukungan di semua kabupaten/kota," katanya.

Baca juga:

PDIP Ogah Bobby dan Khofifah Lawan Kotak Kosong di Pilkada Sumut dan Jatim

PKS Jatim siap mendukung tokoh-tokoh yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan elektabilitas tinggi untuk maju dalam Pilkada 2024.

"PKS membuka peluang kolaborasi dengan semua partai politik untuk membangun daerah," kata pria 48 tahun ini.

Selain itu, PKS Jawa Timur juga telah memulai komunikasi politik dengan berbagai tokoh potensial di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta menerima usulan calon dari anggota partai dan masyarakat.

#PKS #Khofifah-Emil Dardak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan