PKS: Jangan-Jangan Presiden Tak Sadar yang Diberi Grasi adalah Terpidana Korupsi Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan grasi atau pengurangan masa hukuman terhadap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun.

"Saya tidak mengerti alasan kemanusiaan yang disebutkan oleh presiden saat memberikan grasi kepada Annas Maamun," kata Nasir, kepada wartawan, Rabu (26/11).

Baca Juga:

Ditjen PAS Ungkap Alasan Presiden Jokowi Beri Grasi ke eks Gubernur Riau

Politikus Partai Dakwah ini mempertanyakan dasar Presiden memberikan grasi terhadap terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Riau tersebut.

"Kalau memang sakitnya parah, tentu bisa dialihkan pidana kurungan badannya di rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas dan tenaga dokter ahli," ujarnya.

Mantan Gubernur Riau Annas Maamun dapat grasi dari Presiden Jokowi
Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun mendapat grasi dari Presiden Jokowi (Foto: antaranews)

Nasir mengaku khawatir Jokowi tak mengerti maksud dan filosofi pemberian grasi. Dia berharap ada perbaikan dalam undang-undang pemberian grasi agar dapat lebih selektif.

"Jangan-jangan Presiden tidak sadar bahwa yang akan diberi grasi itu adalah terpidana korupsi. Saya berharap agar ada perbaikan terhadap UU grasi. Sehingga pemberian grasi lebih selektif dan objektif serta tidak obral grasi," kata Nasir.

Kendati demikian, anggota DPR dari Dapil Aceh ini tetap mendukung pemberian grasi kepada orang yang tepat. Namun, Nasir meminta pemberian grasi harus dengan pertimbangan matang.

"Dulu almarhum Syaukani (terpidana korupsi) yang pernah menjadi Bupati Kutai Kertanegara juga diberi grasi dengan alasan kemanusiaan. Kalau untuk beliau mungkin masih pantas karena sudah tidak mampu lagi menjalani hukuman akibat didera sakit yang sangat parah," ungkapnya.

"Pertanyaannya apakah Annas Maamun mengalami sakit yang parah sehingga tidak mampu lagi menjalani hukuman?" sambung Nasir.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan grasi satu tahun dari total tujuh tahun hukuman penjara kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Sehingga, Annas Maamun akan bebas pada 2020 mendatang.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto. Menurutnya, Annas akan bebas pada akhir 2020 mendatang.

Baca Juga:

Jokowi Beri Grasi ke Eks Gubernur Riau Terpidana Suap Alih Fungsi Lahan

"Menurut data pada sistem data base pemasyarakatan, bebas awal 3 oktober 2021, setelah mendapat grasi pengurangan hukuman selama 1 (satu) tahun diperhitungkan akan bebas 3 Oktober 2020, dan denda telah dibayar tanggal 11 Juli 2016," kata Ade dalam keterangannya, Selasa (26/11).

Annas Maamun divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015 karena terbukti melakukan korupsi alih fungsi lahan sawit. Namun, ditingkat kasasi, Mahkamah Agung menambah hukuman terhadap Annas Maamun jadi tujuh tahun penjara.(Pon)

Baca Juga:

ICW Minta Jokowi Cabut Grasi Eks Gubernur Riau

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Begini Suasana Natuna Pasca Kerusuhan Penolakan Karantina WNI dari Wuhan
Indonesia
Begini Suasana Natuna Pasca Kerusuhan Penolakan Karantina WNI dari Wuhan

"Situasi alhamdulillah kondusif, terjadi dialog dari masyarakat dan TNI-Polri," kata Asep Adi Saputra kepada wartawam di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/2).

Tak Tegas Dalam Pelarangan Natal di Sumbar, Menteri Agama dianggap Inkonsisten
Indonesia
Tak Tegas Dalam Pelarangan Natal di Sumbar, Menteri Agama dianggap Inkonsisten

Tapi, sekarang, Menteri Agama berbalik menunjukkan bahwa dia tunduk pada paksaan

Hakim Beberkan Lokasi Heru Hidayat Hamburkan Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi
Indonesia
Hakim Beberkan Lokasi Heru Hidayat Hamburkan Uang Nasabah Jiwasraya untuk Berjudi

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup

Yang Diperoleh Cucu Keempat Jokowi Usai Lahir ke Dunia
Indonesia
Yang Diperoleh Cucu Keempat Jokowi Usai Lahir ke Dunia

Cucu keempat Presiden Jokowi yang dilahirkan melalui proses cesar, dalam keadaan sehat

Soal Sengketa Laut dengan Tiongkok, Ini Kata Fadli Zon
Indonesia
Soal Sengketa Laut dengan Tiongkok, Ini Kata Fadli Zon

Fadli Zon menilai bahwa protes Indonesia melalui Kemenlu atas masuknya kapal Tiongkok ke wilayah perairan Natuna sudah tepat.

CFD Dibuka Lagi Pekan Depan, Anies: Pedagang Dilarang Jualan
Indonesia
CFD Dibuka Lagi Pekan Depan, Anies: Pedagang Dilarang Jualan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang keras masyarakat yang berjualan di CFD, karena berpotensi menimbulkan kerumunan.

Beda Dengan Pilkada, Seluruh Pilkades Ditunda
Indonesia
Beda Dengan Pilkada, Seluruh Pilkades Ditunda

Khusus untuk 19 kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkades, segera berkoordinasi dengan Forkopimda,

Mulai Hari Ini Transaksi GT Cibitung 1 dan 2 Dialihkan
Indonesia
Mulai Hari Ini Transaksi GT Cibitung 1 dan 2 Dialihkan

Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk tetap mengikuti arahan petugas

Di Tengah Pandemi Corona, KAI Angkut 62 Ribu Penumpang Per Hari
Indonesia
Di Tengah Pandemi Corona, KAI Angkut 62 Ribu Penumpang Per Hari

“Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terus tumbuh pada layanan KAI yang dapat diandalkan di tengah pandemi COVID-19,” ucap VP Humas KAI Joni Martinus