PKS Ingatkan Kemenlu Taat Konstitusi soal Normalisasi Hubungan dengan Israel Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat. Foto: Runi/Man/DPR

MerahPutih.com - Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel kembali menyeruak. Hal tersebut kembali mengemuka pasca pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat dan Indonesia di Jakarta pekan lalu.

Menlu Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Menlu Indonesia, Retno Marsudi, disebut membahas kemungkinan normalisasi hubungan RI dengan Israel.

Baca Juga

Luhut Bahas Enam Kerja Sama Strategis dalam Pertemuan dengan Menlu AS

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat sekaligus sebagai Ketua Delegasi Grup Kerja sama Bilateral (GKSB) DPR untuk Palestina menanggapi isu yang beredar tersebut.

Dia menganggap akan jadi polemik dalam negeri ketika Palestina masih dijajah oleh Israel, sementara pemerintah ingin membuka wacana normalisasi hubungan dengan Israel.

"Pemerintah, khususnya Kemenlu jangan membuka celah untuk menambah polemik dalam negeri dengan cara memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel," kata Syahrul Aidi dalam keterangannya, Minggu (26/12).

Baca Juga

Lima Poin Pembicaraan Jokowi dan Menlu Prancis

Syahrul menegaskan, sikap Indonesia sejak merdeka sudah jelas, selagi Palestina masih dijajah Israel, maka tak ada pengakuan kedaulatan Israel.

Dia pun mengingatkan amanah pendiri bangsa yang dibunyikan dalam Alinea pertama UUD 1945 yang menyebut "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

"Maka, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Jika dipaksa sudah jelas pemerintah melanggar konstitusi." tegasnya. (Pon)

Baca Juga

Pertemuan dengan Menlu AS, Presiden Jokowi Sampaikan Agenda Prioritas G20

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rusia Balas Usir Diplomat Amerika Serikat
Dunia
Rusia Balas Usir Diplomat Amerika Serikat

Amerika Serikat dilaporkan melakukan pengusiran terhadap staf perutusan Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

DKI Kurang 4 Juta Orang untuk Capai 'Herd Immunity'
Indonesia
DKI Kurang 4 Juta Orang untuk Capai 'Herd Immunity'

Setidaknya ada 4 kriteria kelompok sasaran vaksinasi oleh Pemprov DKI

Persis Promosi Liga 1 Setelah 14 Tahun Menanti, Ribuan Suporter Langsung Konvoi
Indonesia
Persis Promosi Liga 1 Setelah 14 Tahun Menanti, Ribuan Suporter Langsung Konvoi

Persis Solo dipastikan mendapatkan tiket promosi Liga 1 musim depan.

Indonesia Kembali Kedatangan Jutaan Dosis Vaksin Pfizer Hibah Amerika
Indonesia
Indonesia Kembali Kedatangan Jutaan Dosis Vaksin Pfizer Hibah Amerika

Indonesia kembali kedatangan jutaan dosis vaksin jadi COVID-19 buatan Pfizer.

Angka Penambahan COVID-19 Konsisten Turun, Jokowi Curi Perhatian Biden
Indonesia
Angka Penambahan COVID-19 Konsisten Turun, Jokowi Curi Perhatian Biden

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah.

Indonesia Dorong Optimalisasi Ekonomi Digital Berbasis Data
Indonesia
Indonesia Dorong Optimalisasi Ekonomi Digital Berbasis Data

Ia menambahkan, sebagai tuan rumah Presidensi G20, Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi potensi lanskap ekonomi digital global berbasis data. Forum itu dapat menjadi acuan dalam memitigasi risiko dan menuai manfaat bagi perekonomian Indonesia.

Soal Kasus Dugaan Penipuan, David Noah Tempuh Jalur Mediasi
Indonesia
Soal Kasus Dugaan Penipuan, David Noah Tempuh Jalur Mediasi

Terkait dengan kasus yang menjerat kliennya ini, Hendra berupaya menempuh jalur mediasi dengan pelapor.

KPK Gelar Orientasi Pegawai ASN
Indonesia
KPK Gelar Orientasi Pegawai ASN

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, melalui orientasi ini, diharapkan dapat menguatkan profesionalisme, akuntable dan independensi pegawai KPK.

Kasus Aktif COVID-19 di DKI Jakarta Melorot Tajam
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di DKI Jakarta Melorot Tajam

Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut, kasus aktif COVID-19 per 12 Oktober berkurang 207 kasus.

Ini Syarat Belajar Tatap Muka di Bulan Juli Mendatang Versi Menkes
Indonesia
Ini Syarat Belajar Tatap Muka di Bulan Juli Mendatang Versi Menkes

"Bapak presiden tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati," ujar Menkes.