PKS: Industri Miras Jelas Buruk untuk Kesehatan dan Haram Ilustrasi: Miras hasil sitaan dimusnahkan (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Netty Prasetiyani menegaskan sudah seharusnya pemerintah mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS ini mengutip laporan WHO yang menyebut 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol selama tahun 2016. Angka ini setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi alkohol. Oleh karena itu, jika ingin rakyat selamat, aturan tersebut memang harus dicabut.

Baca Juga:

Perpres Yang Buka Investasi Miras Dinilai Bermasalah

"Apa jadinya jika pemerintah justru melegalkan investasi industri miras yang jelas buruk untuk kesehatan dan haram pula buat umat Islam yang mayoritas di negeri ini,” kata istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini dalam keterangannya, Rabu (3/3).

Ia menegaskan kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat.

Ilustrasi - Minuman keras di Garut. ANTARA/Feri Purnama
Ilustrasi - Minuman keras di Garut. ANTARA/Feri Purnama

Menurut Netty, aturan tersebut tidak layak diberlakukan karena bertentangan juga dengan kampanye gerakan masyarakat sehat yang dilakukan Kemenkes.

“Jadi aneh kan jika malah dilegalkan dan didorong investasi industrinya,” kata Anggota Komisi IX DPR RI ini yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Kesehatan.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara

Netty meminta Pemerintah agar melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari pihak terkait sebelum membuat kebijakan agar tidak kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan publik.

"Jika pola komunikasi publik semacam ini terus dilakukan pemerintah, jangan salahkan masyarakat jika mengabaikan pemerintah,” tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Terima 1.500 Laporan Masalah Penyaluran Bansos, Wagub DKI: Kita Lakukan Perbaikan
Indonesia
KPK Terima 1.500 Laporan Masalah Penyaluran Bansos, Wagub DKI: Kita Lakukan Perbaikan

KPK menerima 1.500 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Papua Barat Catatkan Tambahan 210 Kasus Positif COVID-19
Indonesia
Papua Barat Catatkan Tambahan 210 Kasus Positif COVID-19

Provinsi Papua Barat mencatat tambahan 210 kasus konfirmasi positif COVID-19. Saat ini total kasus mencapai 2.754 orang.

Jaksa Agung Berkantor di Badiklat Kejaksaan
Indonesia
Jaksa Agung Berkantor di Badiklat Kejaksaan

Burhanuddin berkantor di gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan.

Rizieq Shihab Disarankan Ajukan Praperadilan
Indonesia
Rizieq Shihab Disarankan Ajukan Praperadilan

"Lebih baik mengajukan praperadilan, unjuk rasa dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif," jelasnya.

Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja

"Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," jelasnya.

Longsor Tambang Ilegal di Buranga Sulteng, Tiga Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Longsor Tambang Ilegal di Buranga Sulteng, Tiga Orang Meninggal Dunia

Tiga warga meninggal dunia akibat tanah longsor tambang ilegal yang berlokasi di Desa Burangga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pemprov DKI Klaim Lebih dari 3 Juta Warga Jakarta Telah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Lebih dari 3 Juta Warga Jakarta Telah Disuntik Vaksin COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim, telah memberikan vaksinasi COVID-19 kepada lebih dari 3 juta orang di ibu kota. Sasaran vaksin itu bagi tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik.

Artis Jadi Rebutan Parpol Duduki Wagub di Pilkada DKI
Indonesia
Artis Jadi Rebutan Parpol Duduki Wagub di Pilkada DKI

Selebritis akan menjadi rebutan partai politik (parpol) untuk dipertarungkan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI sebagai wakil gubernur (wagub).

Ketua DPRD DKI Bilang AC Bisa Jadi Sarana Penyebaran COVID-19
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bilang AC Bisa Jadi Sarana Penyebaran COVID-19

Hal itu dikatakan Prasetyo mengingat tingginya angka COVID-19 di DKI Jakarta

Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Yogyakarta, Ini Kronologinya
Indonesia
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Yogyakarta, Ini Kronologinya

Sebuah pesawat latih TNI AU KT-1B Wong Bee Nomor Registrasi LL-0111 terjatuh di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Senin (07/12).