PKS Duga Pasal "Pesanan" Jadi Pemicu Pembahasan Kilat Omnibus Law Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya menolak Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) karena banyak aturan yang dibuat masih bertentangan dengan norma konsitusi.

“Fraksi PKS menolak RUU Omnibus Law sebagai UU yang menggunakan pendekatan singkronisasi dan harmonisasi seharusnya metanarasinya sesuai dengan norma dalam konsitusi UUD 1945. Sedangkan ini tidak. Masih banyak pasal-pasal yang masih bertentangan dengan norma itu,” kata Mardani, Senin (05/10).

RUU Ciptaker telah disetujui Badan Legislasi DPR dan pemerintah. Dari total 9 fraksi yang di DPR, hanya dua fraksi yang menolak, yaitu PKS dan Demokrat. Beleid Omnibus Law tersebut selanjutnya akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (8/10) pekan depan.

Baca Juga:

LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi

Legislator asal pemilihan Jakarta Timur itu mengatakan, seharusnya para anggota dewan dalam proses pembuatan aturan tidak boleh mengubah landasan filosofis undang-undang eksisting.

“Seharusnya substansi Omnibus Law harus memiliki koherensi dengan tujuan penciptaan lapangan kerja dan pemajuan UMKM, Omnibus Law tidak boleh bertentangan dengan norma Konstitusi. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang,” ujar Mardani.

Ilustrasi - Ratusan buruh melakukan aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Citakerja di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Hal lain yang dikritik Mardani, yaitu soal praktik "menyusupkan" pasal-pasal tidak populer atau pasal-pasal yang mengandung kepentingan tertentu.

Menurut dia, hal itu yang menyebabkan Omnibus Law dibahas secara kilat oleh DPR dan pemerintah.

“Dari awal proses pembahasan RUU ini secepat kilat, ada dugaan penyisipan pasal-pasal yang ‘pesanan’. Dan berharap publik tidak menyadari bahwa pasal tersebut ada, namun di saat bersamaan menyisipkan ketentuan yang justru merugikan rakyat,” tegasnya.

Baca Juga:

Omnibus Law Dikebut, Novel Baswedan Duga Ada Indikasi Korupsi

Secara umum, kata Mardani, pasal-pasal yang ada di RUU Omibus Law, masih banyak yang perlu ditinjau ulang. Sebab, terdiri dari banyak UU yang akan diubah sekaligus serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.

“Diperlukan kecermatan dalam pembahasannya dan pertimbangan yang mendalam dari aspek formil dan materiil agar sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama,” kata Mardani. (Pon)

Baca Juga:

Serikat Pekerja Sepakat, Omnibus Law Bak Mimpi Buruk Ditengah Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Desa di Gorontalo ini Dapat Penghargaan Karena Dianggap Paling Toleran dan Bebas Radikalisme
Indonesia
Desa di Gorontalo ini Dapat Penghargaan Karena Dianggap Paling Toleran dan Bebas Radikalisme

Sejak awal tahun 2020, Desa Banuroja telah dicanangkan sebagai desa praktek toleransi multi etnis

[HOAKS atau FAKTA]: Menag Yaqut Bagian dari Kelompok Kristen Radikal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menag Yaqut Bagian dari Kelompok Kristen Radikal

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merupakan bagian dari kelompok Kristen radikal dan berkedok mualaf agar diterima NU Jawa Timur.

Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Penculik Remaja Putri di Cengkareng
Indonesia
Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Penculik Remaja Putri di Cengkareng

Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng berhasil menemukan remaja putri berinisial F (14) yang dibawa kabur pria paruh baya atas nama Wawan Gunawan (41), di Sukabumi, Jawa Barat.

Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo
Indonesia
Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo

Pemkot Solo memastikan tidak ada anggaran dari APBD 2021 untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Libur Nataru, Penumpang Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo Diprediksi Anjlok
Indonesia
Libur Nataru, Penumpang Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo Diprediksi Anjlok

"Kami memperkirakan jumlah penumpang pada akhir tahun khususnya Natal dan Tahun Baru 2021 akan turun akibat pandemi COVID-19," ujar Riyaman

Pandemi COVID-19 Dorong Industri Inovatif Melatih SDM
Indonesia
Pandemi COVID-19 Dorong Industri Inovatif Melatih SDM

Pandemi, memberikan pembelajaran begitu besar kepada kita dalam merumuskan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

BMKG: Gempa Merusak di Majene Bukan Hal Aneh
Indonesia
BMKG: Gempa Merusak di Majene Bukan Hal Aneh

Sulawesi memiliki lebih dari 45 segmen sesar aktif

Menag Minta Ketua MUI Baru Perkuat Kerukunan Umat Beragama
Indonesia
Menag Minta Ketua MUI Baru Perkuat Kerukunan Umat Beragama

"Mari bersama bumikan Islam Wasathiyah dan perkuat moderasi beragama di bumi Nusantara," ajak Fachrul

[HOAKS atau FAKTA]: Shopee Bagikan Cashback Rp2 Juta bagi Pemilik Aplikasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Shopee Bagikan Cashback Rp2 Juta bagi Pemilik Aplikasi

Beredar pesan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Shopee terkait pemberian cashback kepada pengguna aplikasi senilai Rp2 juta

La Nina Menerjang, Hindari Berteduh di Bawah Pohon dan Reklame
Indonesia
La Nina Menerjang, Hindari Berteduh di Bawah Pohon dan Reklame

La Nina adalah kondisi penyimpangan (anomali) suhu permukaan laut Samudera Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin daripada kondisi normalnya, dan diikuti oleh penguatan aliran angin pasat timur.