PKS Duga Pasal "Pesanan" Jadi Pemicu Pembahasan Kilat Omnibus Law Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya menolak Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) karena banyak aturan yang dibuat masih bertentangan dengan norma konsitusi.

“Fraksi PKS menolak RUU Omnibus Law sebagai UU yang menggunakan pendekatan singkronisasi dan harmonisasi seharusnya metanarasinya sesuai dengan norma dalam konsitusi UUD 1945. Sedangkan ini tidak. Masih banyak pasal-pasal yang masih bertentangan dengan norma itu,” kata Mardani, Senin (05/10).

RUU Ciptaker telah disetujui Badan Legislasi DPR dan pemerintah. Dari total 9 fraksi yang di DPR, hanya dua fraksi yang menolak, yaitu PKS dan Demokrat. Beleid Omnibus Law tersebut selanjutnya akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (8/10) pekan depan.

Baca Juga:

LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi

Legislator asal pemilihan Jakarta Timur itu mengatakan, seharusnya para anggota dewan dalam proses pembuatan aturan tidak boleh mengubah landasan filosofis undang-undang eksisting.

“Seharusnya substansi Omnibus Law harus memiliki koherensi dengan tujuan penciptaan lapangan kerja dan pemajuan UMKM, Omnibus Law tidak boleh bertentangan dengan norma Konstitusi. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang,” ujar Mardani.

Ilustrasi - Ratusan buruh melakukan aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Citakerja di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Hal lain yang dikritik Mardani, yaitu soal praktik "menyusupkan" pasal-pasal tidak populer atau pasal-pasal yang mengandung kepentingan tertentu.

Menurut dia, hal itu yang menyebabkan Omnibus Law dibahas secara kilat oleh DPR dan pemerintah.

“Dari awal proses pembahasan RUU ini secepat kilat, ada dugaan penyisipan pasal-pasal yang ‘pesanan’. Dan berharap publik tidak menyadari bahwa pasal tersebut ada, namun di saat bersamaan menyisipkan ketentuan yang justru merugikan rakyat,” tegasnya.

Baca Juga:

Omnibus Law Dikebut, Novel Baswedan Duga Ada Indikasi Korupsi

Secara umum, kata Mardani, pasal-pasal yang ada di RUU Omibus Law, masih banyak yang perlu ditinjau ulang. Sebab, terdiri dari banyak UU yang akan diubah sekaligus serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.

“Diperlukan kecermatan dalam pembahasannya dan pertimbangan yang mendalam dari aspek formil dan materiil agar sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama,” kata Mardani. (Pon)

Baca Juga:

Serikat Pekerja Sepakat, Omnibus Law Bak Mimpi Buruk Ditengah Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disnakertrans DKI Tindak 453 Perusahaan Langgar PSBB Transisi
Indonesia
Disnakertrans DKI Tindak 453 Perusahaan Langgar PSBB Transisi

Disnakertrans telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 1.142 perusahaan di ibu kota.

 Satu Keluarga Terpapar COVID-19, 90 KK Sekampung Jalani Karantina Wilayah
Indonesia
Satu Keluarga Terpapar COVID-19, 90 KK Sekampung Jalani Karantina Wilayah

Karantina wilayah diberlakulan setelah ditemukan kasus satu keluarga berjumlah tujuh orang terpapar COVID-19 hasil rapid test usai salat tarawih di masjid setempat.

Gerindra: Kubu Sebelah, Tolong Jangan 'Bully' Anies Baswedan
Indonesia
Gerindra: Kubu Sebelah, Tolong Jangan 'Bully' Anies Baswedan

Ingub itu diteken Anies pada Kamis (25/2)

Polisi Periksa Panitia Penyelenggara Acara Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Periksa Panitia Penyelenggara Acara Rizieq Shihab

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan memeriksa beberapa saksi-saksi terkait dalam acara itu.

Sekolah di Zona Kuning Dipertimbangkan Dibuka, Peserta Didik Dibatasi Hanya 30 Persen
Indonesia
Sekolah di Zona Kuning Dipertimbangkan Dibuka, Peserta Didik Dibatasi Hanya 30 Persen

Doni yang juga jenderal bintang ini pun sudah menguraikan ketentuan jika sekolah di zona kuning dibuka.

Menhub Terbitkan Peraturan Keselamatan Naik Sepeda
Indonesia
Menhub Terbitkan Peraturan Keselamatan Naik Sepeda

Ada tujuh jenis persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi pesepeda saat di jalan

Kemenperin Bikin Tim Pemantau Protokol Kesehatan Pabrik
Indonesia
Kemenperin Bikin Tim Pemantau Protokol Kesehatan Pabrik

Industri berinisiatif mengambil langkah apabila terdapat kasus COVID-19 di lingkungannya, antara lain dengan melakukan penutupan fasilitas produksi, isolasi, hingga karantina.

Update Kasus Corona DKI Per Jumat (24/7) Bertambah 279 Kasus
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Per Jumat (24/7) Bertambah 279 Kasus

Jumlah kumulatif kasus Konfirmasi di wilayah DKI Jakarta pada hari ini sebanyak 18.230 kasus.

Kejagung Pasang Plang di 87 Aset Milik Para Tersangka Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Pasang Plang di 87 Aset Milik Para Tersangka Korupsi Jiwasraya

Hari tidak merinci lokasi puluhan aset tersebut

 Tiga Bakal Calon Independen Maju di Pilwakot Solo, Satu Orang Eks Relawan Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Tiga Bakal Calon Independen Maju di Pilwakot Solo, Satu Orang Eks Relawan Jokowi-Ma'ruf

Isa Ansori berasal dari relawan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) yang tak lain adalah kelompok relawan pendukung Jokowi- Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 lalu.