PKS: Draf RUU dan NA Ciptaker Terkesan Dipaksakan Aktivis Greenpeace memasang poster pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).( ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ws

Merahputih.com - Langkah pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang tetap menggelar rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di masa reses mendapat sorotan.

Seharusnya pemerintah tetap fokus dalam menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 bukan malah membahas RUU Ciptaker.

Baca Juga:

Diserang Informasi Hoaks, Pemprov Pastikan PNS DKI Dapat Uang Tunjangan

RUU Ciptaker mengangkat persoalan klasik yang sering dituding sebagai penyebab lemahnya investasi yang masuk ke Indonesia yaitu lamanya proses perijinan yang menurut pemerintah adalah akibat banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh investor sebelum mereka dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebagai solusinya pemerintah menggadang-gadang RUU Ciptaker dapat menjawab persoalan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa sedikitpun memberikan bukti berapa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan dicapai jika RUU itu berhasil disetujui DPR.

"Selain itu draf RUU dan Naskah Akademik (NA) pun terkesan dipaksakan untuk segera masuk dan dibahas. Banyak sekali inkonsistensi dan ketidakjelasan konsep dalam draf dan NA RUU Cipta Kerja, RUU ini akan merevisi 78 UU namun argumentasi yang diberikan sangat sedikit," kata Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat, Rabu (22/7).

Salah satu UU yang akan direvisi melalui RUU Cipta Kerja ini adalah UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam RUU itu, 80 persen substansi UU No. 28 Tahun 2002 akan direvisi, 60 persen diantaranya merupakan penghapusan materi muatan UU.

Ilustrasi rapat DPR. (Foto: dpr,go.id).

Alasan yang paling banyak dikemukakan terkait revisi UU No. 28 Tahun 2002 adalah banyaknya tumpang tindih aturan, namun Pemerintah tidak dapat membuktikan satu ayat pun dari UU No. 28 Tahun 2002 ini yang tumpang tindih dengan UU lainnya.

"Selain itu Pemerintah tidak memberikan argumentasi yang cukup dalam Naskah Akademik karena hanya menyediakan penjelasan sebanyak 1,5 halaman. Padahal dapat dibayangkan, sebuah UU yang separuh isinya dihapuskan sudah pasti kehilangan ruh pengaturannya," ungkap dia.

Walaupun Pemerintah menjanjikan aturan yang dihapus akan dipindahkan ke dalam PP, tetapi akibat pelemahan itu justru dapat berakibat pada ketidakpastian berusaha bagi pengusaha sebab aturan-aturan ini dapat saja sewaktu-waktu diubah kembali karena tidak memiliki kekuatan seperti dalam UU.

Baca Juga:

Bakamla Terus Pantau Pencurian Ikan Oleh Kapal Vietnam

Baleg DPR RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja Bab III terkait Peningkatan Ekosistem investasi dan Kegiatan Berusaha.

Rapat tersebut, sebagaimana dikutip Antara, berlangsung secara fisik dan virtual, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Minta Pengumuman Penambahan COVID-19 Tetap Disiarkan Langsung
Indonesia
Ketua MPR Minta Pengumuman Penambahan COVID-19 Tetap Disiarkan Langsung

Sebaiknya pemerintah tetap mengumumkan perkembangan kasus lewat media televisi karena lebih tepat dibandingkan lewat media internet.

Dalam Hirarki Transportasi, Tingkat Pertama Adalah Pejalan Kaki
Indonesia
Dalam Hirarki Transportasi, Tingkat Pertama Adalah Pejalan Kaki

Selama ini Tomi Boi mengaku sudah sering bermain skateboard di sekitar Bundaran HI

Pemprov DKI Hanya Bantu 85 Ribu Siswa yang Bersekolah Swasta
Indonesia
Pemprov DKI Hanya Bantu 85 Ribu Siswa yang Bersekolah Swasta

Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos

PKS Anggap Sikap Presiden Prancis Bisa Ganggu Perdamaian Dunia
Indonesia
PKS Anggap Sikap Presiden Prancis Bisa Ganggu Perdamaian Dunia

Menurut Jazuli, pernyataan Presiden Perancis bisa mengganggu kedamaian dunia karena mencerminkan ekspresi kebebasan yang tidak bertanggung jawab.

Mungkinkah Gibran Punya Lawan di Pilwakot Solo?
Indonesia
Mungkinkah Gibran Punya Lawan di Pilwakot Solo?

Di luar eksistensi perpol pendukung Gibran-Teguh makin gemuk dan sulit untuk mencari lawan, justru muncul gebrakan dengan munculnya pasangan bakal cawali dan cawawali dari jalur independen, Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) yang selangkah lagi lolos verifikasi faktual.

Bisnis Menyusut Akibat Pandemi, UMKM Harus Berinovasi
Indonesia
Bisnis Menyusut Akibat Pandemi, UMKM Harus Berinovasi

Pemilik Ramli Collection, Muhammad Jefri mengatakan, masa pandemi COVID-19 berdampak pada pertumbuhan atau omset bisnisnya.

Kemensos Susun Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas
Indonesia
Kemensos Susun Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat

Sekitar 25 Juta Orang Indonesia Mengidap Penyakit Autoimun
Indonesia
Sekitar 25 Juta Orang Indonesia Mengidap Penyakit Autoimun

Penyakit Autoimun menduduki peringkat ketiga penyakit mematikan di dunia. Bahkan, di Indonesia penderita Autoimun antara 5 sampai 10 persen.

Integritas Calon Kapolri Dianggap Paling Utama Ketimbang Latarbelakang
Indonesia
Integritas Calon Kapolri Dianggap Paling Utama Ketimbang Latarbelakang

Setiap warga negara Indonesia dengan latar agama apapun bisa menjadi Kapolri

Moeldoko Berkilah Pemecatan 51 Pegawai Kebijakan Pimpinan KPK
Indonesia
Moeldoko Berkilah Pemecatan 51 Pegawai Kebijakan Pimpinan KPK

Kementerian PANRB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK