PKS Dorong Pemerintah Gunakan Influencer Jelang Penerapan PSBB Jawa-Bali Politikus PKS Sukamta (Foto: Twitter/@DrSukamta)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah segera mengatasi disinformasi soal vaksin yang banyak beredar di tengah masyarakat.

Langkah cepat ini sangat penting dilakukan pemerintah terkait dengan efektivitas penanganan COVID-19 jelang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Jawa dan Bali.

"Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, saya lihat ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penangangan COVID-19. Maksimalkan, Kemenkominfo untuk berkomunikasi dengan rakyat," kata Politikus PKS Sukamta dalam keterangannya, Kamis (7/1).

Baca Juga:

Jawa-Bali Lakukan PSBB Ketat, Sri Mulyani: Pilihan Tidak Banyak

Pemerintah, perlu segera berkoordinasi dengan semua kanal informasi baik media eletronik, cetak, dan online. Pemerintah juga diminta menambah frekuensi komunikasi serta konten- konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi.

"Gunakan semua influencer dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal COVID. Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," ujarnya.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, hal tersebut diperlukan lantaran sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih-tatih dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

"Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan COVID. Alhasil, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit diantara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks," sesal dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta. Foto: dpr.go.id

Sukamta menegaskan, hal tersebut termasuk soal rencana vaksinasi COVID-19. Pasalnya, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya.

"Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," tegas dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyayangkan, langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal ini semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Tidak Tambah Defisit APBN

Pemerintah, kata dia, saat melakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM.

"Namun demikian hasil uji klinis belum keluar pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Cina dan bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah. Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal. Saya kira ini bukan lagi misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen," tutup Sukamta. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Parpol Bertanggung Jawab Terhadap Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pilkada 2020
Indonesia
Parpol Bertanggung Jawab Terhadap Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pilkada 2020

Untuk penerapan protokol kesehatan, partai politik juga seharusnya terlibat

Begini Prakiaraan Cuaca Jakarta Hari Ini
Indonesia
Begini Prakiaraan Cuaca Jakarta Hari Ini

Adapun Suhu di kawasan Jakarta sekitar 23 hingga 31 derajat celcius dan kelembapan berkisar 70 sampai 95 persen.

Panggil Politikus PPP, KPK Tindak Lanjuti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso
Indonesia
Panggil Politikus PPP, KPK Tindak Lanjuti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso

KPK menindaklanjuti dengan memanggil politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan yang menjadi pihak pelapor.

Cari Keadilan, Warga Mentawai ini Curhat Lahannya Dibabat Habis Belasan Tahun
Indonesia
Cari Keadilan, Warga Mentawai ini Curhat Lahannya Dibabat Habis Belasan Tahun

Perempuan 60 tahun itu curhat menyoal lahan warga Kepulauan Mentawai yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain.

DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Indonesia
DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

DPRA berencana merevisi Qanun (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Tak Boleh Asal-asalan
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Tak Boleh Asal-asalan

Pembelajaran tatap muka di sekolah perlu dipersiapkan matang.

Update COVID-19 Sabtu (5/9): 190.665 Positif, 136.401 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (5/9): 190.665 Positif, 136.401 Sembuh

Wiku menyebut tren peningkatan besar dalam kasus konfirmasi baru itu cukup mengkhawatirkan

Cakada Langgar Protokol Kesehatan, DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas
Indonesia
Cakada Langgar Protokol Kesehatan, DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Banyak calon kepala daerah Pilkada 2020 yang tidak memerhatikan protokol kesehatan saat melakukan proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

BMKG Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah
Indonesia
BMKG Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah

BMKG mewaspadai potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin (30/11).

Kejagung Periksa Aspri Imam Nahrawi Terkait Aliran Dana Suap KONI ke Eks Jampidsus
Indonesia
Kejagung Periksa Aspri Imam Nahrawi Terkait Aliran Dana Suap KONI ke Eks Jampidsus

Miftahul Ulum merupakan asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.