PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas PKS. (Foto: PKS

MerahPutih.com - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS menggelar rapat koordinasi bidang sebagai Rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PKS 2021. Rakornas virtual ini dihadiri lebih dari 200 partisipan dari 34 propinsi.

"BPKK PKS pada periode 2020-2025 mengukuhkan peran Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang selama ini sudah melakukan aksi pelayanan dan pembelaan kepada masyarakat," papar Ketua BPKK DPP PKS Kurniasih Mufidayati dalam keteranganya, Miggu (15/3).

Baca Juga:

PKS: Industri Miras Jelas Buruk untuk Kesehatan dan Haram

RKI bakal menjadi prioritas program PKS dalam menciptakan Ketahanan Keluarga yang dituangkan dalam kebijakan nasional Indonesia untuk Pembangunan Keluarga Berkualitas. Saat ini RKI BPKK PKS sudah tersebar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Keluarga Berkualitas akan menjadi tujuan penguatan Ketahanan Keluarga Indonesia dari BPKK PKS. Hal ini sejalan dengan Visi BKKBN yaitu membangun keluarga berkualitas yang didalamnya mencakup ketahanan keluarga," jelasnya.

Mufida, harapkan kerja-kerja BPKK PKS bisa menjadi bagian solusi dari persoalan-persoalan pembangunan nasional di bidang Pembangunan Keluarga.

Selain pembinaan keluarga sejahtera, RKI PKS akan mengembangkan pembinaan Ekonomi Keluarga. Terlebih pada saat pandemi seperti ini, Ekonomi Keluarga termasuk yang paling terdampak.

"Peran ibu menjadi sangat penting dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga saat pandemi. Beberapa ibu harus mampu mengatur keuangan keluarga lebih ketat dan membantu kepala keluarga mendapatkan tambahan sumber kehidupan keluarga," tutur Mufida.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (Foto: Antara)
PKS. (Foto: Antara)

RKI juga, kata dia, akan memperkuat layanan sosial kepada keluarga Indonesia. Pada saat situasi pandemi, berbagai bencana terus melanda Tanah Air. Jaring pengaman sosial selama Pandemi juga mesti didukung semua pihak.

"Meski secara politik PKS di luar pemerintahan, tapi fungsi pelayanan sosial kepada warga terus lakukan karena pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri," papar dia.

Fokus kerja ketiga yakni konsultasi keluarga, mencakup kegiatan pranikah, konsultasi dinamika pasutri dan kegiatan lainnya. (Asp)

Baca Juga:

PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Suap Benur, KPK Periksa Dirjen Perikanan Budidaya KKP
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Periksa Dirjen Perikanan Budidaya KKP

Slamet Soebjakto (Dirjen Perikanan Budidaya KKP) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito).

Inpres 6/2020 yang Dikeluarkan Jokowi Bisa Beri Sanksi Sesuai dengan Kearifan Lokal
Indonesia
Inpres 6/2020 yang Dikeluarkan Jokowi Bisa Beri Sanksi Sesuai dengan Kearifan Lokal

Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar protokoler kesehatan

Inspeksi Stadion Manahan, Komisi X DPR: Solo Siap Sambut Piala Dunia U-20
Indonesia
Inspeksi Stadion Manahan, Komisi X DPR: Solo Siap Sambut Piala Dunia U-20

Komisi X DPR melakukan inspeksi di Stadion Manahan untuk memastikan kesiapan stadion menjadi venue Piala Dunia U-20 pada 2021.

BNPB Catat Lebih dari 1.000 Bencana Terjadi Sejak Awal Tahun
Indonesia
DPR Diminta Segera Normalisasi Pilkada Tahun 2022 dan 2023
Indonesia
DPR Diminta Segera Normalisasi Pilkada Tahun 2022 dan 2023

"Di mana periode yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023 harusnya segera untuk dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu pada tahun ini," kata Susanto

Polisi Ungkap Peran 13 Terduga Teroris JI yang Ditangkap di Riau
Indonesia
Polisi Ungkap Peran 13 Terduga Teroris JI yang Ditangkap di Riau

Ada DPO-DPO lain yang tentunya melakukan hal yang sama

Dewas KPK Sebut Penyidik Robin Terima Duit Rp 1,6 Miliar
Indonesia
Dewas KPK Sebut Penyidik Robin Terima Duit Rp 1,6 Miliar

Dewas KPK telah memberhantikan penyidik Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju dengan tidak hormat melalui sidang etik.

Kerja di Klinik Aborsi, Cleaning Service Ini Punya Rekening Rp881 Juta
Indonesia
Kerja di Klinik Aborsi, Cleaning Service Ini Punya Rekening Rp881 Juta

Berdasarkan hasil pendalaman terhadap Jainatun (51), klinik tersebut telah meraup untung Rp 800 juta lebih selama beroperasi.

Guru Besar Ilmu Hukum Bandingkan Kerumunan Jokowi dengan Rizieq
Indonesia
Guru Besar Ilmu Hukum Bandingkan Kerumunan Jokowi dengan Rizieq

Polemik soal kerumunan Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bergulir.

Tak Ada Lawan Gibran Gegara Partai Gagal Lakukan Kaderisasi
Indonesia
Tak Ada Lawan Gibran Gegara Partai Gagal Lakukan Kaderisasi

Munculnya calon tunggal melawan kotak kosong mengindikasikan gagalnya kaderisasi di tubuh partai politik.