PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Maret 2021
PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas
PKS. (Foto: PKS

MerahPutih.com - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS menggelar rapat koordinasi bidang sebagai Rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PKS 2021. Rakornas virtual ini dihadiri lebih dari 200 partisipan dari 34 propinsi.

"BPKK PKS pada periode 2020-2025 mengukuhkan peran Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang selama ini sudah melakukan aksi pelayanan dan pembelaan kepada masyarakat," papar Ketua BPKK DPP PKS Kurniasih Mufidayati dalam keteranganya, Miggu (15/3).

Baca Juga:

PKS: Industri Miras Jelas Buruk untuk Kesehatan dan Haram

RKI bakal menjadi prioritas program PKS dalam menciptakan Ketahanan Keluarga yang dituangkan dalam kebijakan nasional Indonesia untuk Pembangunan Keluarga Berkualitas. Saat ini RKI BPKK PKS sudah tersebar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Keluarga Berkualitas akan menjadi tujuan penguatan Ketahanan Keluarga Indonesia dari BPKK PKS. Hal ini sejalan dengan Visi BKKBN yaitu membangun keluarga berkualitas yang didalamnya mencakup ketahanan keluarga," jelasnya.

Mufida, harapkan kerja-kerja BPKK PKS bisa menjadi bagian solusi dari persoalan-persoalan pembangunan nasional di bidang Pembangunan Keluarga.

Selain pembinaan keluarga sejahtera, RKI PKS akan mengembangkan pembinaan Ekonomi Keluarga. Terlebih pada saat pandemi seperti ini, Ekonomi Keluarga termasuk yang paling terdampak.

"Peran ibu menjadi sangat penting dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga saat pandemi. Beberapa ibu harus mampu mengatur keuangan keluarga lebih ketat dan membantu kepala keluarga mendapatkan tambahan sumber kehidupan keluarga," tutur Mufida.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (Foto: Antara)
PKS. (Foto: Antara)

RKI juga, kata dia, akan memperkuat layanan sosial kepada keluarga Indonesia. Pada saat situasi pandemi, berbagai bencana terus melanda Tanah Air. Jaring pengaman sosial selama Pandemi juga mesti didukung semua pihak.

"Meski secara politik PKS di luar pemerintahan, tapi fungsi pelayanan sosial kepada warga terus lakukan karena pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri," papar dia.

Fokus kerja ketiga yakni konsultasi keluarga, mencakup kegiatan pranikah, konsultasi dinamika pasutri dan kegiatan lainnya. (Asp)

Baca Juga:

PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko

#PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Bagikan