PKS DKI Tegaskan Interpelasi Formula E Cuma Buang-Buang Waktu Pengerjaan Sirkuit Formula E Jakarta terus dikebut dengan capaian terakhir pada 25 Maret 2022 mencapai 87,9 persen di Ancol, Jakarta, Rabu (6/4). ANTARA/Instagram/@jakartaeprixofficial/dewa

MerahPutih.com - Rencana DPRD DKI Jakarta melanjutkan sidang paripurna hak interpelasi Formula E mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"PKS tidak setuju digelar interpelasi Formula E," ucap Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Achmad Yani saat dikonfirmasi, Jumat (22/4).

Baca Juga

Gerindra Minta PDIP dan PSI Akhiri Drama Interpelasi Formula E

Yani menilai, hanya buang-buang waktu bila agenda interpelasi Formula E digulirkan lagi. Sebabnya, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan penjelasan soal ajang balap mobil listrik itu sudah disampaikan seluruhnya.

"Interpelasi Formula E tidak perlu dilakukan karena semua yang berkaitan dengan Formula E sudah sangat jelas disampaikan oleh eksekutif kepada anggota DPRD dalam rapat komisi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, kelanjutan Interpelasi Formula E bakal diagendakan kembali setelah Hari Raya Lebaran 2022.

Rencana awal, agenda tersebut mestinya digelar minggu ini, karena mepet dengan Idul Fitri, akhirnya hal itu urung dilakukan.

"Habis lebaran ya. Kalau sekarang kan mepet waktunya," kata Prasetio saat dikonfirmasi awak media, Senin (18/4)

Baca Juga

Interpelasi Formula E Bakal Digelar Setelah Lebaran

Tapi, lanjut dia, bukan berarti interpelasi ini langsung diagendakan habis Lebaran. Hak bertanya kejelasan detail Formula E ke Anies itu, dilaksanakan setelah selesai masa libur mudik Lebaran.

"Pokoknya ngikutin jadwal libur aja. Setelah 9 Mei ya. Di atas tanggal 9 Mei," tuturnya.

Langkah ini bakal kembali ditempuh Prasetyo, setelah dirinya dinyatakan tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD DKI Jakarta terkait pelaksanaan rapat paripurna oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD.

Diketahui, rapat paripurna interpelasi Anies terkait Formula E yang digelar pada 28 September 2021 tersebut ditunda lantaran tak memenuhi kuorum 50 persen + 1 dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Tak lama dari penundaan rapat paripurna itu, tujuh fraksi yang menolak adanya interpelasi tersebut, yakni Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, NasDem, Golkar, dan PKB-PPP melaporkan Prasetyo ke BK karena dinilai menggelar rapat paripurna secara ilegal. (Asp)

Baca Juga

PSI Kukuh Pertanyakan Commitment Fee Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kukuhkan Panitia Dana PMI, Anies Targetkan Donasi Rp 25 Miliar Tahun 2021
Indonesia
Kukuhkan Panitia Dana PMI, Anies Targetkan Donasi Rp 25 Miliar Tahun 2021

Panitia Bulan Dana PMI DKI Jakarta Tahun 2021 akan menunaikan tugas mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2021 mendatang.

Surabaya Masuk PPKM Level 1
Indonesia
Surabaya Masuk PPKM Level 1

Kota Surabaya satu di antara lima daerah di Jawa Timur masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Jokowi Minta Pancasila Diimplementasikan dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan
Indonesia
Jokowi Minta Pancasila Diimplementasikan dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Inspektur dan memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar pada hari ini Rabu, 1 Juni 2022.

150 Warga Terima Vaksin Booster di Puskesmas Kramat Jati
Indonesia
150 Warga Terima Vaksin Booster di Puskesmas Kramat Jati

Puskesmas Kramat Jati menerjunkan 3 tim vaksinator

Berkaca pada Kebakaran Lapas Tangerang, Kondisi Kepadatan Penjara Jadi Sorotan
Indonesia
Berkaca pada Kebakaran Lapas Tangerang, Kondisi Kepadatan Penjara Jadi Sorotan

Sebanyak 44 orang narapidana tewas saat kebakaran yang melanda gedung Lapas Tangerang.

Vaksinasi Anak di Indonesia Belum Mencapai Target
Indonesia
Vaksinasi Anak di Indonesia Belum Mencapai Target

Percepatan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun dianggap jadi kunci beradaptasi dengan pademi.

Oknum Brimob Penembak Warga di Pulau Buru Terancam Dipecat
Indonesia
Oknum Brimob Penembak Warga di Pulau Buru Terancam Dipecat

Kemudian untuk kasus dugaan pelanggaran kode etik bagaimana dia menyalahgunakan kewenangan dan senjata api, dimana ancaman hukuman terberatnya adalah PTDH dari institusi kepolisian.

DPR Setujui Penjualan 2 Eks Kapal Perang
Indonesia
DPR Setujui Penjualan 2 Eks Kapal Perang

Rapat paripurna DPR hari ini menyetujui penjualan dua eks kapal perang, yakni KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513.

Ketua DPRD Sudah Kirim Surat Pemecatan Viani PSI ke KPUD DKI
Indonesia
Ketua DPRD Sudah Kirim Surat Pemecatan Viani PSI ke KPUD DKI

PSI) telah mengajukan surat pemberhentian Viani sebagai anggota DPRD DKI pada 14 Oktober 2021 lalu.

Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen
Indonesia
Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen

WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, memiliki jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40 persen.