PKS Desak Pemerintah Tambah Kuota BBM Bersubsidi SPBU. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyepakati bahwa pemerintah akan menambah kuota BBM bersubsidi.

Menteri ESDM diminta fokus mewujudkan keputusan raker tersebut ketimbang berwacana penyesuaian harga pertalite, solar dan gas LPG 3 kilogram.

Baca Juga

Terus Bertambah, Kapolri Ungkap 117 Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Dalam raker tersebut, Komisi VII menanggapi secara datar strategi jangka menengah dan jangka panjang Kementerian ESDM terkait dengan penyesuaian harga pertalite, solar dan gas LPG 3 kilogram.

"Dan terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut tidak masuk dalam kesimpulan rapat," kata Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, dalam keterangannya, Kamis (14/4).

Menurut Mulyanto, yang penting diperjuangkan oleh Menteri ESDM adalah bagaimana membuat tenang masyarakat dengan menjalankan kesimpulan raker tersebut. Salah satunya adalah kesepakatan untuk menambah kuota solar, pertalite dan minyak tanah melalui revisi APBN 2022.

Mulyanto menjelaskan, khusus untuk perubahan kuota solar dan minyak tanah, yang merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah maka perlu pembahasan lanjut antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR.

"Penambahan kuota BBM bersubsidi ini adalah langkah penting agar kita dapat mengantisipasi geliat pertumbuhan ekonomi di ujung pandemi COVID-19 dan gejolak harga migas pasca perang Rusia-Ukraina," ujarnya.

Baca Juga

Kapolri Yakinkan Stok BBM Jenis Solar Terpenuhi

Politikus partai Dakwah ini berharap perubahan tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat, karena ketersediaan BBM dalam keadaan cukup, aman dan terkendali.

Oleh karena itu Mulyanto mendesak Menteri ESDM, BPH Migas dan Pertamina untuk meningkatan pengawasan dan pengendalian solar bersubsidi agar terdistribusi tepat sasaran.

"Berbagai langkah efektif harus betul-betul digencarkan, agar BBM solar ini tidak menyimpang, terutama kepada kendaraan pertambangan, perkebunan sawit, termasuk juga untuk mobil mewah," imbuhnya.

Menurut Mulyanto, uang negara yang terbatas, termasuk untuk penambahan kuota BBM harus diimbangi dengan pengawasan yang baik oleh pemerintah agar BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.

"Tentunya kuota BBM bersubsidi ini tidak dapat ditambah-tambah lagi. Bisa jebol keuangan negara, kalau kuota BBM bersubsidi ini bertambah lagi. Karena pengendalian yang baik harus dilakukan," pungkasnya.

Untuk diketahui dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, disepakati untuk menambah kuota pertalite sebesar 5.45 juta kiloliter, sehingga menjadi 28,50 juta kilo liter.

Kuota solar ditambah sebanyak 2,29 juta kiloliter, sehingga menjadi 17,39 juta kiloliter. Kuota minyak tanah ditambah sebanyak 0,10 juta kilo liter, sehingga menjadi 0,58 juta kiloliter. (Pon)

Baca Juga

Jelang Mudik, Kementerian ESDM Klaim Antrean Kendaraan Isi BBM Sudah Terurai

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Ingatkan Pembelian Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi Jangan Sulitkan Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Ingatkan Pembelian Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi Jangan Sulitkan Rakyat

Pembeli BBM jenis Pertalite dan solar subsidi mulai 1 Juni 2022 harus mendaftar ke website MyPertamina atau aplikasi MyPertamina.

Janji Tak Kesampaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tanpa APBN
Indonesia
Janji Tak Kesampaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tanpa APBN

Jokowi kala itu berjanji uang APBN tidak bakal digunakan buat kereta cepat panjang jalur mencapai 140,9 km dan uang dari pajak masyarakat lebih difokuskan untuk menggarap infastruktur di luar Jawa.

Arus Balik di Stasiun Malang Didominasi Penumpang Tujuan Jakarta
Indonesia
Arus Balik di Stasiun Malang Didominasi Penumpang Tujuan Jakarta

"Mayoritas penumpang, didominasi tujuan Jakarta. Dan ada 4 KA Jarak Jauh yang berangkat dari Stasiun Malang menuju tujuan Jakarta," tutur Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Sabtu (7/5).

Kemenag Usahakan Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen
Indonesia
Kemenag Usahakan Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Hilman Latief terus mengusahakan kuota haji 2022 sebanyak 100.052 orang terserap seluruhnya.

Densus 88 Tangkap 16 Terduga Teroris di Sumbar
Indonesia
Densus 88 Tangkap 16 Terduga Teroris di Sumbar

Jumat (25/3) kemarin, Densus berhasil menangkap belasan terduga terorisme di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Periksa Saksi, KPK Dalami Proses Lelang di Kabupaten Musi Banyuasin
Indonesia
Periksa Saksi, KPK Dalami Proses Lelang di Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp 2,6 miliar.

Penurunan COVID-19 Jadi Senjata Negosiasi Indonesia Berangkatkan Umrah
Indonesia
Penurunan COVID-19 Jadi Senjata Negosiasi Indonesia Berangkatkan Umrah

pemberangkatan pertama umrah bisa dilakukan kalau Pemerintah Saudi sudah mengeluarkan panduan teknisnya. Termasuk juga panduan teknis dari Pemerintah Indonesia.

Chairul Tanjung Ingatkan Media Daerah Tak Andalkan Jakarta untuk Bisa Bertahan
Indonesia
Chairul Tanjung Ingatkan Media Daerah Tak Andalkan Jakarta untuk Bisa Bertahan

Chairman CT Corp Chairul Tanjung memberi wejangan kepada media daerah dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 di Sulawesi Tenggara, Selasa (8/2).

KPK Dalami Sumber Duit Rp 1 Miliar yang Dibawa Bupati PPU Saat Terjaring OTT
Indonesia
KPK Dalami Sumber Duit Rp 1 Miliar yang Dibawa Bupati PPU Saat Terjaring OTT

Dalam mengusut kasus itu, tim penyidik KPK tengah mendalami aliran uang suap yang diterima Abdul Gafur. Salah satunya sumber uang Rp 1 miliar yang dibawa Abdul Gafur ke Jakarta sebelum terjaring OTT KPK.

Instruksi Mendagri Teranyar, Mal Buka Sampai Jam 22.00 Tapi Larang Perayaan Nataru
Indonesia
Instruksi Mendagri Teranyar, Mal Buka Sampai Jam 22.00 Tapi Larang Perayaan Nataru

Aturan ini merupakan Inmendagri yang baru setelah penerapan PPKM Level 3 saat Nataru bagi seluruh daerah dibatalkan.