Merahputih.com - Pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan Buka Puasa Bersama bagi Menteri dan Kepala Daerah dengan alasan penanganan COVID-19.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal menganggap kebijakan ini tidak konsisten dan kontraproduktif.
Baca Juga:
Pemkot Bandung Sepakat Dengan Larangan Buka Bersama oleh Jokowi
"Sebab, buka puasa bersama adalah kegiatan yang positif dan bisa meningkatkan kebersamaan serta spiritualitas ASN dan pejabat Negara,"kata Iqbal di Jakarta, Senin (27/3).
Menurut Iqbal, buka puasa jangan hanya dimaknai makan bersama saja, namun memiliki nilai-nilai spiritualitas yang dalam bagi sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.
"Apalagi di daerah buka puasa bersama sangat penting membangun sinergi dengan para tokoh dan ulama," sebut Iqbal.
Ia juga mengingatkan, buka puasa bersama memberikan dampak yang positif kepada ASN dan pemerintah.
Saat buka puasa bersama akan terbangun silaturahim, kebersamaan, ceramah agama dan terbangun kepedulian dengan memberikan santunan.
Baca Juga:
Menpan RB Diminta Instruksikan ASN Patuhi Edaran Presiden Soal Larangan Buka Bersama
"Ceramah Ramadan bisa memberikan pencerahan kepada ASN dan pejabat pemerintahan, apalagi saat ini lagi ramai isu pamer kemewahan, Ramadhan saat yang tepat mereka mendapat wejangan dan tausiyah, " ucap Iqbal.
Ia berharap, jangan sampai kebijakan ini menjadi dianggap diskriminatif.
"Karena ummat beragama lain bebas melakukan kegiatan ibadah seperti acara buka bersama," sambungnya.
Iqbal berharap kebijakan ini segera di revisi agar Kementerian dan Lembaga serta kepala Daerah tetap bisa menyenggarakan buka puasa bersama sebagai sarana menyemarakan bulan Ramadan
"Ramadan ini bulan penuh rahmat dan ampunan sudah selayaknya diberikan kesempatan untuk membangun kebersamaan bagi ummat Islam, salah satunya dengan buka puasa bersama," tutup Iqbal. (Knu)
Baca Juga:
Anggota DPR Sebut Larangan Berbuka Bersama Pejabat Tak Relevan
