PKS Desak Hentikan Pelatihan Daring Kartu Pra Kerja Ilustrasi Kartu Pra Kerja. (prakerja.go.id).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyoroti program pelatihn daring Kartu Pra Kerja. Walaupun sudah ada aturan terbaru Nomor 76 Tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2020, tapi sinya masih sama dengan Perpres Kartu Prakerja sebelumnya Nomor 36 Ttahun 2020.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan daring ditiadakan karena banyak mendapat kritikan.

Masyarakat, kata ia, ingin skema kartu prakerja yang murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Skema ini akan lebih efisien dalam menghemat pengeluaran anggaran negara.

Baca Juga:

KPAI Minta Kemendibud Cari Terobosan Baru dalam Pembelajaran Jarak Jauh

"Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangatnya efisiensi anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak. Jika pelatihan secara daring ditiadakan, setidaknya negara bisa hemat Rp5,6 triliun. Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil," kata Sukamta.

Sukamta
Anggota DPR Fraksi PKS Sukamta. (Foto: dpr.go.id).

Ia meminta pemerintah membujuk perusahaan platform digital untuk memberikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu.

"Saya yakin perusahaan platform digital, yang saat ini sedang mereguk untung besar, mau untuk buat skema pelatihan gratis," katanya. (ARR)

Baca Juga:

Penderita Corona Kembali Bertambah, Anies Wanti-wanti Emergency Brake

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi: John Kei Perintahkan Anak Buah Bunuh Nus Kei karena Sengketa Lahan
Indonesia
Polisi: John Kei Perintahkan Anak Buah Bunuh Nus Kei karena Sengketa Lahan

Nana menjelaskan, motif John Kei melakukan penyerangan kepada Mus Key karena masalah pribadi yaitu pembagian hasil jual tanah.

Tanggulangi COVID-19, Pemprov DKI Permudah Perizinan Usaha Kesehatan
Indonesia
Tanggulangi COVID-19, Pemprov DKI Permudah Perizinan Usaha Kesehatan

Pihaknya memahami prioritas para Penanggung Jawab fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan.

Uang Kemerdekaan Rp75.000 Bukan Buat Kebutuhan Pembiayaan
Indonesia
Uang Kemerdekaan Rp75.000 Bukan Buat Kebutuhan Pembiayaan

Pengeluaran UPK 75 Tahun RI dalam bentuk lembaran kertas itu juga bukan pencetakan uang baru yang ditujukan untuk peredaran secara bebas dan tersedia di masyarakat.

Gempa 6,3 Guncang Sumbar
Indonesia
Gempa 6,3 Guncang Sumbar

Sampai saat ini, belum ada informasi kepanikan atau kerusakan akibat gempa ini atau informasi perkembangan lainnya. Situs BMKG sampai pukul 09.30 WIB masih menampilkan peringatan gempa.

MAKI Laporkan Jaksa yang Temui Djoko Tjandra ke Komjak
Indonesia
MAKI Laporkan Jaksa yang Temui Djoko Tjandra ke Komjak

Adapun bukti yang akan diserahkan Boyamin kepada Komisi Kejaksaan berupa foto-foto

[HOAKS atau FAKTA]: Hotel Terdampak COVID-19 di Bali Dikuasai Monyet
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hotel Terdampak COVID-19 di Bali Dikuasai Monyet

Perusahaan manajemen apartemen itu, Aparna Constructions, juga membagikan video yang sama

Pemprov DKI Dikritik Nekat Bawa Jenazah Saefullah ke Balai Kota
Indonesia
Pemprov DKI Dikritik Nekat Bawa Jenazah Saefullah ke Balai Kota

"Seseorang yang positif Corona seharusnya langsung dibawa dan dimakamkan segera sesuai protokol kesehatan masa pandemi COVID 19," kata Tigor

DPRD DKI tak Setuju Pengoperasian KRL Disetop Selama PSBB
Indonesia
DPRD DKI tak Setuju Pengoperasian KRL Disetop Selama PSBB

Sebab menurut dia, moda transportasi umum itu saat ini dibutuhkan oleh para pekerja yang kantornya masih buka saat aturan PSBB.

  Pusat Pembelanjaan yang Tidak Terapkan Sosial Distancing Terancam Ditutup
Indonesia
Pusat Pembelanjaan yang Tidak Terapkan Sosial Distancing Terancam Ditutup

"Sanksi terberat adalah kami tutup pusat perbelanjaan ini. Seperti yang pernah terjadi pada Indrogrosir di Kabupaten Sleman Yogyakarta," tegas Heroe

PSTKM Diperpanjang, Omset Pedagang di Malioboro Merosot 90 Persen
Indonesia
PSTKM Diperpanjang, Omset Pedagang di Malioboro Merosot 90 Persen

Salah seorang pedagang pakaian di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Lika (35) mengatakan omset penjualannya turun hingga 90 persen saat PSTKM berlangsung.