PKS Beberkan Tiga Alasan Kereta Cepat 'Haram' Pakai APBN Sejumlah pekerja menyelesaikan lintasan pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/10). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

MerahPutih.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai penolakan

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini membeberkan tiga alasan fraksinya menolak pengunaan uang rakyat untuk proyek ambisius Jokowi. Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan COVID-19 dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil.

Baca Juga

Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS Sebut Pemerintah Inkonsisten

"Beban penanganan COVID-19 sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” ungkap Jazuli dalam keterangan persnya, Kamis (14/10).

Kedua, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, peralihan pembiayaan ini merupakan bentuk inkonsistensi Presiden sendiri. Karena, lanjut Jazuli, Jokowi pernah mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini

Konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat.

"Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?,” tanya Jazuli.

Ketiga, Jazuli menduga ada kesalahan kalkulasi investasi. Ia menyebut, APBN sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini.

"Jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main,” teranf Jazuli.

Dengan berkaca dari pengelolaan proyek kereta cepat ini wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur, apalagi proyek-proyek yang mangkrak.

"Kami makin khawatir proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran," imbuh dia.

Jazuli meminta anggota Fraksi di Komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat.

"Karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan,” pungkas Jazuli.

Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung pada 6 Oktober 2015.

Proyek Kereta Cepat. (Foto: setkab.go.id)
Proyek Kereta Cepat. (Foto: setkab.go.id)

Lewat aturan itu, Jokowi memperbolehkan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Kini, Luhut Binsar Pandjaitan juga ditunjuk sebagai ketua komite. Pembiayaan itu berkenaan dengan laporan KAI ihwal pembengkakan kebutuhan dana di proyek tersebut.

Semula, kebutuhan dana diasumsikan senilai US$6,07 miliar atau sekitar Rp 86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS), tapi kemudian naik menjadi US$8 miliar atau Rp 114,24 triliun per September 2021. (Knu)

Baca Juga

Demokrat Peringatkan Jokowi soal Pembiayaan Kereta Cepat Pakai APBN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Transisi Energi Masuk 3 Fokus Utama Presidensi G20 Indonesia
Indonesia
Transisi Energi Masuk 3 Fokus Utama Presidensi G20 Indonesia

Transisi energi juga menjadi salah satu fondasi dalam menjaga ketahanan energi berkelanjutan.

Jepang-Australia Bakal Keluarkan Deklarasi Baru Kerja Sama Keamanan
Dunia
Jepang-Australia Bakal Keluarkan Deklarasi Baru Kerja Sama Keamanan

Pengumuman baru kerja sama keamanan itu dilakukan di tengah meningkatnya kekuatan militer maritim Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Roman Abramovich Alami Gejala Keracunan, Diduga Akibat Serangan Kimia
Dunia
Roman Abramovich Alami Gejala Keracunan, Diduga Akibat Serangan Kimia

Kondisi Abramovich telah pulih dan melanjutkan negosiasi guna mencoba dan mengakhiri perang di Ukraina.

Alasan Ferdy Sambo Gunakan Tangan Richard Eliezer Tembak Brigadir J
Indonesia
Alasan Ferdy Sambo Gunakan Tangan Richard Eliezer Tembak Brigadir J

Richard Eliezer Pudihang Lumiu memberikan kesaksiannya di persidangan dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Sinta Aulia Gadis Penderita Tumor Kaki Dioperasi di RS Polri, Kondisi Membaik
Indonesia
Sinta Aulia Gadis Penderita Tumor Kaki Dioperasi di RS Polri, Kondisi Membaik

Sekarang, kondisi Sinta Aulia telah membaik pasca operasi dan kembali ke ruang perawatan.

21 Sekolah di Solo Laporkan Kasus COVID-19
Indonesia
21 Sekolah di Solo Laporkan Kasus COVID-19

Temuan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah di Kota Solo semakin meluas. Pada hari ini total ada 21 sekolah di Solo yang dilaporkan ada temukan kasus COVID-19

Anies Cabut Pengajuan Banding Putusan PTUN soal Keruk Kali Mampang
Indonesia
Anies Cabut Pengajuan Banding Putusan PTUN soal Keruk Kali Mampang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk mencabut upaya hukum banding atas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 205/G/TF/2021/PTUN-JKT terkait pengerukan Kali Mampang, Kamis (10/3).

Di Sumut Harga Elpiji Nonsubsidi 12 Kilogram Rp 215.000
Indonesia
Di Sumut Harga Elpiji Nonsubsidi 12 Kilogram Rp 215.000

Di Sumatera, elpiji non subsidi (bright gas) akan disesuaikan dari sebelumnya Rp 91.000, sekarang jadi Rp 104.000. Untuk bright gas 12 kg sebelumnya Rp 189.000, sekarang jadi Rp 215.000.

[HOAKS atau FAKTA]: Biaya Tilang Terbaru
Dunia
[HOAKS atau FAKTA]: Biaya Tilang Terbaru

Beredar kembali informasi mengenai biaya tilang terbaru yang dikeluarkan oleh Mabes Polri.

PKS Sebut Penggunaan PeduliLindungi untuk Beli Migor akan Timbulkan Masalah Baru
Indonesia
PKS Sebut Penggunaan PeduliLindungi untuk Beli Migor akan Timbulkan Masalah Baru

Ia meminta pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah. Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru.