PKS Beberkan Tiga Alasan Kereta Cepat 'Haram' Pakai APBN Sejumlah pekerja menyelesaikan lintasan pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/10). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

MerahPutih.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai penolakan

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini membeberkan tiga alasan fraksinya menolak pengunaan uang rakyat untuk proyek ambisius Jokowi. Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan COVID-19 dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil.

Baca Juga

Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS Sebut Pemerintah Inkonsisten

"Beban penanganan COVID-19 sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” ungkap Jazuli dalam keterangan persnya, Kamis (14/10).

Kedua, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, peralihan pembiayaan ini merupakan bentuk inkonsistensi Presiden sendiri. Karena, lanjut Jazuli, Jokowi pernah mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini

Konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat.

"Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?,” tanya Jazuli.

Ketiga, Jazuli menduga ada kesalahan kalkulasi investasi. Ia menyebut, APBN sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini.

"Jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main,” teranf Jazuli.

Dengan berkaca dari pengelolaan proyek kereta cepat ini wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur, apalagi proyek-proyek yang mangkrak.

"Kami makin khawatir proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran," imbuh dia.

Jazuli meminta anggota Fraksi di Komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat.

"Karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan,” pungkas Jazuli.

Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung pada 6 Oktober 2015.

Proyek Kereta Cepat. (Foto: setkab.go.id)
Proyek Kereta Cepat. (Foto: setkab.go.id)

Lewat aturan itu, Jokowi memperbolehkan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Kini, Luhut Binsar Pandjaitan juga ditunjuk sebagai ketua komite. Pembiayaan itu berkenaan dengan laporan KAI ihwal pembengkakan kebutuhan dana di proyek tersebut.

Semula, kebutuhan dana diasumsikan senilai US$6,07 miliar atau sekitar Rp 86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS), tapi kemudian naik menjadi US$8 miliar atau Rp 114,24 triliun per September 2021. (Knu)

Baca Juga

Demokrat Peringatkan Jokowi soal Pembiayaan Kereta Cepat Pakai APBN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bulan Ini Kuburan Rorotan Bisa Digunakan bagi Jenazah COVID-19
Indonesia
Bulan Ini Kuburan Rorotan Bisa Digunakan bagi Jenazah COVID-19

Lahan pemakaman di Rorotan sudah bisa dimanfaatkan untuk liang lahat jenazah pasien COVID-19 pada Januari ini

Ratusan Pengungsi Merapi Kembali ke Rumah
Indonesia
Ratusan Pengungsi Merapi Kembali ke Rumah

Pemerintah sudah menyiagakan seluruh posko pengungsian

Mangkunegaran dan Keraton Surakarta Tiadakan Kirab Pusaka Malam 1 Suro
Indonesia
Mangkunegaran dan Keraton Surakarta Tiadakan Kirab Pusaka Malam 1 Suro

Event kalender budaya terdampak di Solo adalah Kirab Pusaka Dalem Mangkunegaran dan Kirab Pusaka Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Acara tersebut rencananya akan diadakan guna memperingati malam 1 Suro pada Senin (9/8) malam.

KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda
Indonesia
KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda

KPK telah menetapkan Hadinoto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada 7 Agustus 2019 lalu.

Ketidaksinkronan Perpres BRIN Bisa Digugat ke MK atau MA
Indonesia
Ketidaksinkronan Perpres BRIN Bisa Digugat ke MK atau MA

Saran Pakar Hukum Tata Negara Jentera Bivitri Susanti.

Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Militer Tumpas KKB
Indonesia
Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Militer Tumpas KKB

"Kepada kombatannya memang tegas, military approach (pendekatan militer) dibutuhkan," katany

Warga Keracunan Nasi Kotak, PSI Siap Tanggung Jawab
Indonesia
Warga Keracunan Nasi Kotak, PSI Siap Tanggung Jawab

Pelaksana Tugas Ketum PSI Giring Ganesha, meminta kader PSI DKI Jakarta 24 jam terus mendampingi korban di Rumah Sakit Koja.

Vaksin AstraZeneca Dihentikan, Wagub DKI: Kita Ikuti Aturan Pempus
Indonesia
Vaksin AstraZeneca Dihentikan, Wagub DKI: Kita Ikuti Aturan Pempus

Pemprov DKI Jakarta mengaku mengikuti keputusan pemerintah pusat (pempus) yang menghentikan vaksin COVID-19 AstraZeneca batch (kumpulan produksi) CTMAV547.

Polisi Ganti Nama Operasi Pencarian Anggota MIT Pimpinan Ali Kolera
Indonesia
Polisi Ganti Nama Operasi Pencarian Anggota MIT Pimpinan Ali Kolera

Polri menargetkan 11 daftar pencarian orang (DPO) dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.

MUI Bogor Diminta Turun Tangan Tangani Demo FPI
Indonesia
MUI Bogor Diminta Turun Tangan Tangani Demo FPI

MUI juga diminta melakukan langkah persuasif kepada massa