PKS Beberkan Tiga Alasan Kereta Cepat 'Haram' Pakai APBN Sejumlah pekerja menyelesaikan lintasan pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/10). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

MerahPutih.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai penolakan

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini membeberkan tiga alasan fraksinya menolak pengunaan uang rakyat untuk proyek ambisius Jokowi. Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan COVID-19 dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil.

Baca Juga

Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS Sebut Pemerintah Inkonsisten

"Beban penanganan COVID-19 sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” ungkap Jazuli dalam keterangan persnya, Kamis (14/10).

Kedua, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, peralihan pembiayaan ini merupakan bentuk inkonsistensi Presiden sendiri. Karena, lanjut Jazuli, Jokowi pernah mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini

Konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat.

"Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?,” tanya Jazuli.

Ketiga, Jazuli menduga ada kesalahan kalkulasi investasi. Ia menyebut, APBN sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini.

"Jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main,” teranf Jazuli.

Dengan berkaca dari pengelolaan proyek kereta cepat ini wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur, apalagi proyek-proyek yang mangkrak.

"Kami makin khawatir proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran," imbuh dia.

Jazuli meminta anggota Fraksi di Komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat.

"Karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan,” pungkas Jazuli.

Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung pada 6 Oktober 2015.

Proyek Kereta Cepat. (Foto: setkab.go.id)
Proyek Kereta Cepat. (Foto: setkab.go.id)

Lewat aturan itu, Jokowi memperbolehkan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Kini, Luhut Binsar Pandjaitan juga ditunjuk sebagai ketua komite. Pembiayaan itu berkenaan dengan laporan KAI ihwal pembengkakan kebutuhan dana di proyek tersebut.

Semula, kebutuhan dana diasumsikan senilai US$6,07 miliar atau sekitar Rp 86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS), tapi kemudian naik menjadi US$8 miliar atau Rp 114,24 triliun per September 2021. (Knu)

Baca Juga

Demokrat Peringatkan Jokowi soal Pembiayaan Kereta Cepat Pakai APBN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Minta Tommy Sumardi yang Mengaku Diancam Irjen Napoleon untuk Bikin Laporan
Indonesia
Mabes Polri Minta Tommy Sumardi yang Mengaku Diancam Irjen Napoleon untuk Bikin Laporan

Mabes Polri meminta kepada terdakwa Tommy Sumardi dan semua pihak yang merasa haknya dilanggar agar membuat laporan polisi.

Bank DKI Gaet DMI Fasilitasi Vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah
Indonesia
Bank DKI Gaet DMI Fasilitasi Vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah

Unit Usaha Syariah Bank DKI berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta menggelar vaksinasi massal menggunakan mobil vaksin keliling di sejumlah tempat ibadah di DKI Jakarta.

Jawa Timur Keluar dari Zona Merah COVID-19, Khofifah: Alhamdulillah!
Indonesia
Jawa Timur Keluar dari Zona Merah COVID-19, Khofifah: Alhamdulillah!

"Alhamdulillah Jatim hari ini dinyatakan Satgas Covid-19 Nasional bebas zona merah. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang bekerja keras dan berjuang, mari terus patuhi protokol kesehatan dan percepat vaksinasi untuk menunju Jatim Bangkit," ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Indonesia Bagian Timur Alami Gangguan Internet
Indonesia
Indonesia Bagian Timur Alami Gangguan Internet

Ganguan teknis dirasakan masyarakat di sejumlah titik di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Natuna, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Hindari Kerumunan, Bank DKI Imbau Penerima BST Pakai JakOne Mobile
Indonesia
Hindari Kerumunan, Bank DKI Imbau Penerima BST Pakai JakOne Mobile

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini menghimbau agar penerima BST dapat memanfaatkan layanan transaksi non tunai melalui JakOne Mobile yang disediakan oleh Bank DKI.

Komika Fico Fachriza Mengaku Konsumsi Tembakau Gorila karena Susah Tidur
Indonesia
Komika Fico Fachriza Mengaku Konsumsi Tembakau Gorila karena Susah Tidur

Komika Fico Fachriza ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Puan Klaim Tak Terganggu Manuver NasDem Dukung Ganjar jadi Capres
Indonesia
Puan Klaim Tak Terganggu Manuver NasDem Dukung Ganjar jadi Capres

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati rumah tangga partai politik lain, termasuk NasDem yang baru saja mengumumkan nama bakal calon presiden untuk diusung di Pilpres 2024.

ICW Sebut Logika Berpikir Arteria Dahlan Bengkok
Indonesia
ICW Sebut Logika Berpikir Arteria Dahlan Bengkok

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai ada yang bengkok dalam logika berpikir Arteria Dahlan terkait dengan OTT aparat penegak hukum.

Perusahaan Pembiayaan Dorong Debt Collector Ilegal Dilaporkan ke Polisi
Indonesia
Perusahaan Pembiayaan Dorong Debt Collector Ilegal Dilaporkan ke Polisi

Dengan Non Performing Financing (NPF) gross pada Juli 2021 yang sebesar 3,95 persen, jumlah penarikan unit produk yang debiturnya gagal bayar kredit sebetulnya sangat sedikit.

Ini Besaran Tilang Bagi Kendaraan yang Tak Lolos Uji Emisi
Indonesia
Ini Besaran Tilang Bagi Kendaraan yang Tak Lolos Uji Emisi

Aturan ini mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009