PKS: Bansos Uang Kes Lebih Banyak Mudaratnya Pencairan bantuan sosial tunai Program Keluarga Harapan tahap II oleh Kementerian Sosial RI, Minggu (18/4/2021) (ANTARA/HO-Kemensos RI)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) COVID-19 melalui uang kes lebih banyak mudaratnya ketimbang transfer ke rekening langsung penerima dan bentuk barang.

"Jadi, kalau pemberian kesnya itu adalah cash money ya itu tentu jauh lebih mudarat. Tapi ketika pemberian kesnya berupa transfer kes ke rekening penerima, maka itu saya kira cara yang paling aman," kata anggota DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf kepada wartawan, Senin (19/4).

Meskipun, kata Bukhori, masih tetap saja ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan terkait penyaluran bansos COVID-19 sebagaimana belakangan marak oknum penjabat desa korupsi.

Baca Juga:

Besok Bansos COVID-19 Pempus Cair, Turun Dobel Rp600 Ribu

"Jadi kalau sepanjang diberikan cash money ini bahaya. Tapi ketika ditransfer kemudian ada untuk 'itunya' harus melalui izin desa misalnya, kelurahan, itu bahaya," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR ini menilai, yang terpenting dalam hal penyaluran bansos adalah sistem yang harus akuntabel dan transparan.

Penyaluran bansos tunai di Jakarta. (Foto: Asropih).
Penyaluran bansos tunai di Jakarta. (Foto: Asropih)

"Perbaikan dalam sistemnya, data, kontrol dan pengawasan. Selama ini formula pengawasannya sangat lemah juga," kata Bukhori.

Penyaluran bansos COVID19 dalam bentuk uang menjadi sorotan publik. Pasalnya, di beberapa daerah terjadi praktik rasuah yang melibatkan oknum pejabat tingkat bawah dalam hal ini desa.

Baca Juga:

Perpanjang Bansos Tunai, Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat

Salah satunya, oknum staf di Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terancam hukuman maksimal lima tahun karena menjadi tersangka penilapan dana bantuan sosial (bansos) pandemi COVID-19.

Selain itu, oknum Kepala Desa Sukowarno di Sumatera Selatan Askari (43) dituntut oleh jaksa dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta karena menyelewengkan dana bansos COVID-19. (Pon)

Baca Juga:

Kemensos Akui Ada Data Penerima Bansos Tunai Miliki NIK dan Alamat Tidak Valid

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPIP Minta Persoalan Hukum Diselesaikan Secara Konstitusional
Indonesia
BPIP Minta Persoalan Hukum Diselesaikan Secara Konstitusional

"Kalau ada persoalan perselisihan, persoalan hukum, hendaknya itu bisa diselesaikan secara hukum dan konstitusi. Negara ini kan negara konstitusi yang melindungi setiap orang," ujar Benny

KPK Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Korupsi Lahan Rumah DP O Rupiah
Indonesia
KPK Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Korupsi Lahan Rumah DP O Rupiah

KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019

Tim Dokter Mabes Polri Bungkam Usai Dimintai Keterangan Oleh Komnas HAM
Indonesia
Tim Dokter Mabes Polri Bungkam Usai Dimintai Keterangan Oleh Komnas HAM

Komnas HAM juga tengah mendalami rekaman CCTV di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50

Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong
Indonesia
Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong

Pengerukan sendimen lumpur di Kali Sentiong itu sudah dikerjakan sepanjang 150 meter

Gibran: Lebaran Tahun Ini Bapak Enggak Mudik, Halal Bihalal Daring Saja
Indonesia
Bareskrim Polri Usut Kasus Akun Twitter Fadli Zon Like Konten Porno
Indonesia
Bareskrim Polri Usut Kasus Akun Twitter Fadli Zon Like Konten Porno

Bareskrim Polri menyelidiki kasus Twitter anggota DPR Fadli Zon yang diviralkan menekan tombol like konten pornografi.

Fenomena Aneh, Belasan Sumur Milik Warga Klaten Tiba-tiba Amblas
Indonesia
Fenomena Aneh, Belasan Sumur Milik Warga Klaten Tiba-tiba Amblas

Belasan sumur milik warga Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tiba-tiba amblas dalam waktu berdekatan.

Ini Agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2020
Indonesia
Ini Agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2020

Pukul 08.58-09.00 WIB, Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPD, dan Ketua DPD, memasuki Ruang Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Besok Buruh Bakal Geruduk Kantor Airlangga dan Gedung DPR/MPR
Indonesia
Besok Buruh Bakal Geruduk Kantor Airlangga dan Gedung DPR/MPR

Omnibus law juga akan mempermudah masuknya TKA buruh kasar di Indonesia

Polisi Pastikan Jakarta Bakal Dikunci Bagi Pemudik
Indonesia
Polisi Pastikan Jakarta Bakal Dikunci Bagi Pemudik

Pihaknya akan menurunkan 1.313 personel di seluruh titik agar memastikan masyarakat yang nekat mudik tidak akan bisa lolos. Pasalnya, anggota di pos pam akan berjaga selama 24 jam selama 14 hari.