PKB Tak Masalahkan Ambang Batas 'Parlementary Treshold' Ditingkatkan Yaqut Cholil Qoumas. (MP/Fadli)

Merahputih.com - Fraksi PKB di DPR tak mempermasalahkan jika ambang batas parlemen atau parlementary treshold ditingkatkan. PKB yakin, hal itu akan membuat sistem kepartaian lebih efektif.

"PKB tidak masalah (ambang batas parlemen ditingkatkan), apalagi ini adalah perdebatan lama setiap ada isu revisi UU Pemilu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (14/1).

Baca Juga

Pimpinan KPK Benarkan OTT Bupati Sidoarjo

PKB juga setuju peningkatan jumlah PT karena asumsi dasarnya, alokasi kursi yang semakin kecil pada setiap daerah pemilihan akan membentuk sistem kepartaian yang lebih efektif.

Karena itu menurut dia, hanya partai politik yang memiliki basis dukungan yang besar pada daerah pemilihan yang akan mendapatkan kursi.

"Semakin sedikit jumlah partai peserta pemilu, maka angka ambang batas alamiah juga semakin tinggi. Dan ini yang mau dituju kan?," beber dia.

Dia menilai semangat parlementary treshold adalah penyederhanaan jumlah parpol peserta pemilu dan terkait besarannya, masih sangat fleksibel.

Menurut dia bisa saja besaran PT menjadi 5 persen, bisa saja masih tetap 4 persen seperti sekarang.

"Karena 5 persen pun jika semangatnya tidak didapat, jika ada partai yg kurang dari 5 persen, bisa saja dalam perhitungannya disulap, sehingga bisa lolos dari PT," ungkap Yaqut.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Quomas memberikan keterangan pers di sela-sela acara Harlah FPKB Ke-20 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis malam. (ANTARA/Imam B)

Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan telah menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas 5 persen DPR RI.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di sela Rakernas, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (11/1) mengatakan, Rakernas I PDI Perjuangan 2020 merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangkan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

PDIP ingin meningkatkan ambang batas parlemen parliamentary threshold DPR dari saat ini 4 persen menjadi 5 persen dan PDIP ingin ada PT di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Baca Juga

KPK Amankan Belasan Orang Terkait OTT Bupati Sidoarjo

"Peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5 persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota)," katanya.

Selain itu, kata Hasto, perubahan district magnitude (3-10 kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 3-8 Kursi untuk DPR RI) serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan Presidensialisme dan Pemerintahan efektif, penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menhub Cek Kesiapan KRL Solo-Yogyakarta Pengganti KA Prameks
Indonesia
Menhub Cek Kesiapan KRL Solo-Yogyakarta Pengganti KA Prameks

Sesuai rencana KRL akan dioperasikan pada Oktober tahun ini.

  Pusat Pembelanjaan yang Tidak Terapkan Sosial Distancing Terancam Ditutup
Indonesia
Pusat Pembelanjaan yang Tidak Terapkan Sosial Distancing Terancam Ditutup

"Sanksi terberat adalah kami tutup pusat perbelanjaan ini. Seperti yang pernah terjadi pada Indrogrosir di Kabupaten Sleman Yogyakarta," tegas Heroe

  Sri Sultan Perintahkan Banbinkamtibmas Mendata Para Pemudik
Indonesia
Sri Sultan Perintahkan Banbinkamtibmas Mendata Para Pemudik

"Kami sudah minta babinsa dan pak RT mendata warga yang kembali ke Yogyakarta. Agar mudah kita pantau," tegas Sri Sultan

Gerindra Perkenalkan Riza Patria ke DPRD DKI sebagai Cawagub Pekan Depan
Indonesia
Gerindra Perkenalkan Riza Patria ke DPRD DKI sebagai Cawagub Pekan Depan

"Mungkin minggu depan sudah mulai keliling-keliling lah (memperkenalkan Riza Patria ke DPRD)," kata Taufik

Ratusan Sopir dan Kernet Bus di Terminal Tirtonadi Alami Penyakit Gula dan Hipertensi
Indonesia
Ratusan Sopir dan Kernet Bus di Terminal Tirtonadi Alami Penyakit Gula dan Hipertensi

Dinas Kesehatan Kota Solo bersama tim gabungan melakukan pemeriksaan kesehatan ratusan sopir bus dan kernet bus di Terminal Tipe A Tirtonadi.

 Ajukan RUU Ketahanan Keluarga, Pengamat Nilai Anggota DPR Hobi Pamer Keanehan
Indonesia
Ajukan RUU Ketahanan Keluarga, Pengamat Nilai Anggota DPR Hobi Pamer Keanehan

"DPR sedang hobby pamer keanehan. Belum mau mensahkan RUU PKS, malah usul RUU Ketahanan Keluarga (KK) yang isinya penuh 'keanehan" tulis Hikam

Sekda Minta Warga Nikmati Banjir, PDIP: Dia tidak Paham Penderitaan Rakyat
Indonesia
Sekda Minta Warga Nikmati Banjir, PDIP: Dia tidak Paham Penderitaan Rakyat

Menurut Gembong, kediaman Saefullah harus diterjang banjir terlebih dahulu agar mengerti penderitaan rakyat.

Sri Mulyani Ditantang Jagoan Tiga Partai Koalisi di Pilkada Klaten
Indonesia
Sri Mulyani Ditantang Jagoan Tiga Partai Koalisi di Pilkada Klaten

Ia mengatakan fenomena politik yang ada di Klaten sangat dinamis.

Update COVID-19 di DKI: 816 Kasus, 90 Meninggal Dunia dan 51 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 di DKI: 816 Kasus, 90 Meninggal Dunia dan 51 Pasien Sembuh

Penyebaran orang positif corona di ada 543 titik kelurahan yang telah diketahui

Cara Koordinasi Luhut ke Sembilan Kepala Daerah Tangani COVID-19 Dipertanyakan
Indonesia
Cara Koordinasi Luhut ke Sembilan Kepala Daerah Tangani COVID-19 Dipertanyakan

Luhut dinilai tak bersinggungan langsung dengan pemerintah daerah