PKB Sebut Kewajiban Tes PCR Bagi Penumpang Pesawat Langkah Mundur Tenaga kesehatan memeriksa masyarakat dengan tes cepat antigen guna mengetahui apakah positif COVID-19 atau negatif. (ANTARA/Dian Hadiyatna)

MerahPutih.com - Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan merupakan langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi di tanah air.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfah, merespons kebijakan pemerintah sebagai syarat untuk penerbangan.

“Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus COVID-19 di tanah air,” kata Neng Eem, Jumat (22/10).

Baca Juga:

Biaya Tes PCR dan Antigen di Kimia Farma Turun Pasca-permintaan Jokowi

Neng Eem mengingatkan pembatasan ketat selama pandemi COVID-19 dalam satu setengah tahun terakhir telah memukul industri penerbangan global termasuk di tanah air. Persyaratan tes PCR bagi penumpang pesawat terbang berpotensi kembali menurunkan minat masyarakat untuk memilih moda tranportasi udara.

“Situasi ini pada level berikutnya akan menganggu konektivitas sebagai syarat meningkatnya mobilitas ekonomi. Padahal kita sangat membutuhkan peningkatan mobilitas ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4-5% bisa tercapai,” ujarnya.

Menurut Eem, melandainya pandemi COVID-19, seharusnya menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan di tanah air. Seiring masifnya vaksinasi serta adanya aplikasi Peduli Lindungi harusnya tidak perlu lagi ada persyaratan tes PCR bagi calon penumpang pesawat terbang.

Pengambilan sample tes usap (swab test) milik warga ke dalam mobil tes polymerase chain reaction (PCR). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
Pengambilan sample tes usap (swab test) milik warga ke dalam mobil tes polymerase chain reaction (PCR). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

“Harus diakui jika tes PCR salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi ini. Bahkan kami mendapatkan banyak informasi jika penumpang terpaksa hangus tiketnya karena harus menunggu hasil tes PCR,” imbuhnya.

Meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, lanjut Eem, tetapi bagi kebanyakan masyarakat masih tergolong besar. Bahkan harga tes PCR ini bisa 50% dari harga tiket pesawat. Kondisi ini membuat banyak calon penumpang yang memilih moda transportasi lain.

“Situasi ini tentu kian menyulitkan industri penerbangan di saat pandemi ini karena meskipun tidak ada persyaratan tes PCR jumlah penumpang pun sudah pasti turun,” tuturnya.

Baca Juga:

Kimia Farma Pastikan Tarif Test Swab PCR Turun Jadi Rp 495 Ribu

Eem mempertanyakan munculnya persyaratan tes PCR dalam Inmendagri 53/2021. Sebab di Inmedagri 47/2021, persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama. Tapi di Inmendagri yang baru, poin tersebut dihilangkan.

“Kami tidak ingin aturan baru wajib tes PCR ini dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakkan pemerintah kepada penyelenggara tes-tes PCR yang saat ini memang tumbuh di lapangan. Jangan sampai unsur kepentingan bisnis mengemuka dalam urusan PCR untuk penumpang pesawat ini,” tandasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar
Indonesia
Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar

"Target Juliari Batubara saat itu, adalah, saya (Adi Wahyono) dan Joko bisa memungut fee sebesar kurang lebih Rp 30 miliar pada tahap 1, 3, dan 6. Saya sampaikan bahwa pemintaan itu sedang diproses oleh Matheus Joko Santoso," kata tim kuasa hukum Harry membacakan BAP Adi Wahyono

Ridwan Kamil Perintahkan Rumah Dinas Bupati Wali Kota Jadi Tempat Vaksinasi
Indonesia
Ridwan Kamil Perintahkan Rumah Dinas Bupati Wali Kota Jadi Tempat Vaksinasi

"Kalau Gedung Pakuan dipakai untuk tempat vaksinasi, maka wali kota dan bupati di Jabar dapat melakukan hal yang sama," ucap RK,

Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Priyatna Divonis 2 Tahun Penjara
Indonesia
Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Priyatna Divonis 2 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna.

Satwa Langka Diobral di Medsos, Polisi Harus Turun Tangan
Indonesia
Satwa Langka Diobral di Medsos, Polisi Harus Turun Tangan

Aksi ilegal tersebut memantik amarah Ketua Animal Defenders Indonesia (ADI), Doni Herdaru. Bahkan dirinya mengaku sudah mencoba melaporkan kasus ini via Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).

Ratusan Anggota Polda DIY Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Ratusan Anggota Polda DIY Terima Vaksin COVID-19

Ratusan anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengikuti vaksinasi COVID-19.

KPK Hadirkan Edhy di Sidang Penyuap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Hadirkan Edhy di Sidang Penyuap Ekspor Benur

Edhy yang saat ini ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih tidak hadir secara langsung di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tapi memberikan kesaksian melalui fasiltas daring atau video conference.

Stres Divonis Positif COVID-19, Wanita di Tambora Lompat dari Apartemen
Indonesia
Stres Divonis Positif COVID-19, Wanita di Tambora Lompat dari Apartemen

Wanita berinisial A (23) ditemukan tergeletak di Jalan Pekapuran, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat.

Survey SMRC: 10 Persen Masyarakat Berpendapat Pancasila Buatan Manusia
Indonesia
Survey SMRC: 10 Persen Masyarakat Berpendapat Pancasila Buatan Manusia

2 persen responden yang menilai sebagian besar sila dalam Pancasila perlu diubah

6 RT di Jakarta Selatan Masuk Zona Merah COVID-19
Indonesia
6 RT di Jakarta Selatan Masuk Zona Merah COVID-19

"Seluruh RT zona merah ada di Jakarta Selatan," ucap Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali melalui Youtube Pusdalops BNPB pada Senin (8/3).

4 Kubu KNPI Jakarta Sepakat Bikin Musda Bareng
Indonesia
4 Kubu KNPI Jakarta Sepakat Bikin Musda Bareng

Ronny Bara Pratama mendaftarkan diri sebagai calon ketua di kantor DPP KNPI DKI pada Selasa (23/3) siang