PKB: Penghentian Revisi UU Pemilu Bukan Buat Mudahkan Jalan Gibran di 2024

MerahPutih.com - Adanya dugaan agenda terselubung Presiden Jokowi dan partai koalisi pemerintah untuk menjadikan Gibran Rakabungming Raka sebagai Gubernur DKI Jakarta 2024 dibalik keputusan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada dinilai mengada-ada.

"Tapi, namanya spekulasi atau menduga, siapa pun dan apa pun boleh saja. Ini negeri bebas, tidak ada larangan siapa pun untuk menduga-duga," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Tolak RUU Pemilu, Pemerintah Dinilai Rasional

Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB itu menilai, apabila benar Gibran akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, adalah hak politik yang bersangkutan dan dilindungki konstitusi.

"Dan tentu hanya Gibran serta Presiden Jokowi yang bisa menjawab kebenaran tersebut," katanya.

PKB sebagai salah satu partai koalisi pemerintah, tegas ia, tidak pada posisi kepentingan menjawab kebenaran kabar tersebut karena partai-nya punya agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk Pilkada DKI Jakarta.

"PKB belum terlalu serius berpikir ke sana, saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024. Tetapi, di internal PKB sudah ada langkah persiapan menghadapi Pilkada Jakarta yaitu menyiapkan kader-kader potensial untuk maju dalam kontestasi tersebut," katanya.

Gibran saat daftar Pilkada Solo. (Foto: MP/Ismail)
Gibran saat daftar Pilkada Solo. (Foto: MP/Ismail)

Ia menegaskan, bagi PKB, keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada karena pertimbangan situasi nasional yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk menangani pandemik COVID-19 dan dampak ekonomi yang mengalami masalah serius.

"Keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Gerindra Soroti Sikap PKS dan Demokrat Terkait RUU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wartawan Hati-Hati Dikadali, Pelajari Trik-Trik Ngeles Narasumber Ini
Indonesia
Wartawan Hati-Hati Dikadali, Pelajari Trik-Trik Ngeles Narasumber Ini

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terlihat menghindari awak media ketika dimintai komentar terkait sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.

ICW Sebut Sepanjang 2020 KPK Hanya Tunjukkan Kontroversi
Indonesia
ICW Sebut Sepanjang 2020 KPK Hanya Tunjukkan Kontroversi

Indonesia Corruption Watch menilai masa depan pemberantasan korupsi semakin terancam dengan berlakunya revisi UU KPK.

Mahasiswa Kedokteran UNS Terpapar COVID-19 Bertambah, Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta
Indonesia
Mahasiswa Kedokteran UNS Terpapar COVID-19 Bertambah, Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta

Mahasiswa UNS tertular saat itu sedang menjalani pembelajaran program pendidikan dokter spesilis (PPDS) bedah otopedi RSPAD Gatot Soebroto.

HUT Bhayangkara, Polisi Musnahkan 8,5 Kg Narkoba
Indonesia
HUT Bhayangkara, Polisi Musnahkan 8,5 Kg Narkoba

Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti tersebut lebih dahulu dicek keasliannya

Tanpa 'Surat Sakti' 26 Ribu Kendaraan Dilarang Masuk Jakarta
Indonesia
Tanpa 'Surat Sakti' 26 Ribu Kendaraan Dilarang Masuk Jakarta

21.077 kendaraan lainnya diputar balik di luar wilayah DKI

Rusia Mulai Vaksinasi COVID-19 ke Kosmonaut
Dunia
Rusia Mulai Vaksinasi COVID-19 ke Kosmonaut

Rusia mulai memvaksinasi kosmonaut dan juga stafnya pada Jumat (18/12), di Star City.

KPK Idealnya Tangani Kasus Korupsi Aparat Hukum
Indonesia
KPK Idealnya Tangani Kasus Korupsi Aparat Hukum

Saat ini Polisi dan Kejaksaan tengah mengusut kasus suap dan korupsi pejabatnya.

Ma'ruf Amin Tegaskan Keselaman Jiwa Harus Didahulukan di Masa Pandemi
Indonesia
Ma'ruf Amin Tegaskan Keselaman Jiwa Harus Didahulukan di Masa Pandemi

Ma'ruf Amin mengapresiasi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menunda pelaksanaan Muktamar ke-34 NU

Dinkes DKI Dalami Kasus Vaksinasi COVID-19 Selebgram Helena Lim
Indonesia
Dinkes DKI Dalami Kasus Vaksinasi COVID-19 Selebgram Helena Lim

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tengah mendalami kasus selebgram Helena Lim yang menerima vaksinasi COVID-19.

APBD Solo Cekak karena COVID-19, Bukti Perencanaan Keuangan yang Buruk
Indonesia
APBD Solo Cekak karena COVID-19, Bukti Perencanaan Keuangan yang Buruk

"Mereka gak menganggarkan untuk penyakit. Tak ada prioritas untuk pandemi. Adanya anggaran tak terduga untuk pembayaran honorer dan lainnya," kata Trubus