PKB: Penghentian Revisi UU Pemilu Bukan Buat Mudahkan Jalan Gibran di 2024

MerahPutih.com - Adanya dugaan agenda terselubung Presiden Jokowi dan partai koalisi pemerintah untuk menjadikan Gibran Rakabungming Raka sebagai Gubernur DKI Jakarta 2024 dibalik keputusan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada dinilai mengada-ada.

"Tapi, namanya spekulasi atau menduga, siapa pun dan apa pun boleh saja. Ini negeri bebas, tidak ada larangan siapa pun untuk menduga-duga," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Tolak RUU Pemilu, Pemerintah Dinilai Rasional

Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB itu menilai, apabila benar Gibran akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, adalah hak politik yang bersangkutan dan dilindungki konstitusi.

"Dan tentu hanya Gibran serta Presiden Jokowi yang bisa menjawab kebenaran tersebut," katanya.

PKB sebagai salah satu partai koalisi pemerintah, tegas ia, tidak pada posisi kepentingan menjawab kebenaran kabar tersebut karena partai-nya punya agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk Pilkada DKI Jakarta.

"PKB belum terlalu serius berpikir ke sana, saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024. Tetapi, di internal PKB sudah ada langkah persiapan menghadapi Pilkada Jakarta yaitu menyiapkan kader-kader potensial untuk maju dalam kontestasi tersebut," katanya.

Gibran saat daftar Pilkada Solo. (Foto: MP/Ismail)
Gibran saat daftar Pilkada Solo. (Foto: MP/Ismail)

Ia menegaskan, bagi PKB, keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada karena pertimbangan situasi nasional yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk menangani pandemik COVID-19 dan dampak ekonomi yang mengalami masalah serius.

"Keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Gerindra Soroti Sikap PKS dan Demokrat Terkait RUU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bekas Markas FPI Diduga Jadi Gudang Penyimpanan Bahan Pembuat Bom
Indonesia
Bekas Markas FPI Diduga Jadi Gudang Penyimpanan Bahan Pembuat Bom

Tim Densus 88 Antiteror Polri menyita beberapa botol yang berisi nitrat jenis aseton dari penggeledahan itu

Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port
Indonesia
Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak KPK mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Respon Positif DPR soal Pembangunan Kampung Tangguh Narkoba
Indonesia
Respon Positif DPR soal Pembangunan Kampung Tangguh Narkoba

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon positif pembentukan Kampung Tangguh Narkoba yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait maraknya peredaran narkoba di Indonesia.

Berikut Prakiraan Cuaca di Jakarta dan Sekitarnya pada Senin
Indonesia
Berikut Prakiraan Cuaca di Jakarta dan Sekitarnya pada Senin

BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin di DKI Jakarta dan sejumlah wilayah sekitarnya, Senin (29/11).

26 Terduga Teroris yang Pernah Berbaiat ke ISIS Dibawa dari Makassar ke Jakarta
Indonesia
26 Terduga Teroris yang Pernah Berbaiat ke ISIS Dibawa dari Makassar ke Jakarta

Kelompok ini memiliki rencana kegiatan yang akan mengganggu Kamtibmas

Jelang Larangan Mudik, Bandara Adi Soemarmo Belum Terima Permintaan Extra Flight
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, Bandara Adi Soemarmo Belum Terima Permintaan Extra Flight

Jika ada maskapai yang mengajukan permohonan extra flight akan dilayani dengan sebaik mungkin.

Sejoli Bomber Gereja Katedral Belum Setahun Jadi Suami Istri
Indonesia
Sejoli Bomber Gereja Katedral Belum Setahun Jadi Suami Istri

Identitas laki-laki tersebut diketahui L sementara yang wanita YSF

Puan Pimpin Rapat Paripurna Penetapan Komjen Listyo Jadi Kapolri
Indonesia
Puan Pimpin Rapat Paripurna Penetapan Komjen Listyo Jadi Kapolri

DPR menggelar rapat paripurna tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Nurdin Abdullah Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 13 Miliar
Indonesia
Nurdin Abdullah Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 13 Miliar

Nurdin juga didakwa menerima gratifikasi berupa pemenerimaan uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 6.587.600.000,00 dan SGD200.000

KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Firli: Peralihan Status Jangan Jadi Hambatan
Indonesia
KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Firli: Peralihan Status Jangan Jadi Hambatan

Peralihan status Pegawai KPK menjadi ASN jangan menjadi hambatan untuk melakukan pemberantasan korupsi