PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren Ketua Fraksi PKB DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal (pkb.id)

Merahputih.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak pengaturan calon legislatif (caleg), calon wakil presiden (cawapres) dan calon presiden (capres) harus lulusan perguruan tinggi. Hal itu sebagaimana tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

"Wacana tersebut membuka potensi diskriminasi bagi lulusan pesantren yang ingin mengabdi melalui ruang-ruang politik," ujar Ketua Fraksi PKB DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal dikutip dari laman resmi PKB, Selasa (2/2).

Baca Juga:

Ketua MPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen

Menurut dia, dalam memilih caleg atau capres, ijazah akademis tidak selalu berkorelasi dengan sifat dari personal yang bersangkutan. Yang lebih dibutuhkan masyarakat dalam memilih pemimpin publik adalah mereka yang mempunyai sifat amanah, sidik, fathonah, dan tabligh.

"Berangkat dari hal itu maka menurut syarat tersebut justru gugur secara akademis," tandas dia.

Ilustrasi Pilkada serentak 2020. ANTARA/Ardika

Fraksi PKB merasa sisi teknis akademis hanyalah salah satu faktor dari banyak kapasitas yang dibutuhkan para wakil rakyat. Sehingga, untuk syarat minimal jenjang pendidikan akan lebih baik jika tetap mengikuti norma hukum di UU Pemilu sebelumnya.

Baca Juga:

YLBHI Pertanyakan Harta Miliaran Jaksa Penuntut Kasus Novel Baswedan

banyak lulusan pesantren saat ini sulit mendapatkan legitimasi pemerintah setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah tinggi agama Islam. Meski begitu, ijazah mereka tidak diakui.

"Karena lembaga pendidikan mereka dinilai belum memenuhi persyaratan administrasi dari Kemendikbud maupun Kemenag," tandas dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat
Indonesia
Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan memasukkan batas usia kendaraan yang diizinkan beroperasi.

Kuasa Hukum Dinar Candy Sebut Kliennya Menyesal Berbikini di Pinggir Jalan
Indonesia
Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum
Indonesia
Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Dewas juga perlu meneruskan hasil pemeriksaan ke KPK

Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes
Indonesia
Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta, pengelola bandara tegas menerapkan protokol kesehatan, apalagi kini tengah muncul strain virus Corona baru dari Inggris.

Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas
Indonesia
Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas

Komisi A DPRD DKI menyebut jika Pemprov belum memiliki anggaran untuk kelanjutan bantuan sosial tunai (BST) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga pencairan BST tahap 7 dan 8 masih belum dipastikan.

Prabowo Nyapres Lagi, PKS Pilih Usung Tokoh Sendiri
Indonesia
Prabowo Nyapres Lagi, PKS Pilih Usung Tokoh Sendiri

PKS buka suara menanggapi kabar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal maju kembali sebagai capres di Pilpres 2024.

Erick Perintahkan Bio Farma Tingkatkan Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Erick Perintahkan Bio Farma Tingkatkan Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19

Holding BUMN farmasi itu juga akan berperan penting dalam uji klinik dan produksi vaksin merah putih dan menyiapkan kapasitas untuk memproduksi 100 juta dosis vaksin COVID-19 multiplatform per tahun.

[HOAKS atau FAKTA]: Orang yang Rajin Berdoa Dijamin Aman dari COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orang yang Rajin Berdoa Dijamin Aman dari COVID-19

Sebuah akun Twitter bernama @SuremetO membalas cuitan yang membantah bahwa wudhu dapat mencegah dari COVID-19.

19 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Sumedang
Indonesia
19 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Sumedang

Sebanyak 19 orang tewas dalam kecelakaan di kawasan Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Ganjar Bikin Program 2 Hari di Rumah untuk Tekan Corona, FX Rudy Tolak Mentah-mentah
Indonesia
Ganjar Bikin Program 2 Hari di Rumah untuk Tekan Corona, FX Rudy Tolak Mentah-mentah

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memunculkan ide program dua hari di rumah untuk menekan angka penularan COVID-19 di wilayah Jawa Tengah.