PKB Dukung Kepala BRIN Dicopot Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKB, Syaikhul Islam Ali. Foto:Eko/iw.

MerahPutih.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rekomendasi Komisi VII DPR RI terkait pencopotan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.

Penggantian Laksana Tri Handoko dinilai menjadi pintu masuk dalam menyelematkan lembaga yang digadang-gadang sebagi pusat lahirnya berbagai inovasi dan pengembangan teknologi di tanah air tersebut.

Baca Juga

Komisi VII DPR Minta BPK Audit Investigasi Anggaran BRIN Tahun 2022

“Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” kata Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKB, Syaikhul Islam Ali, Rabu (1/2).

Untuk diketahui Komisi VII DPR merekomendasikan dua hal penting setelah melakukan rapat kerja dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Kompleks Parlemen, Selasa (31/1).

Rekomendasi tersebut meliputi pencopotan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022.

Syaikhu mengatakan sebagai lembaga baru BRIN harusnya fokus pada program konsolidasi kelembagaan. Apalagi BRIN merupakan lembaga yang terbentuk atas berbagai entitas riset dan inovasi yang jumlahnya belasan hingga puluhan.

"Nah harusnya ada prioritas program terkait konsolidasi kelembagaan ini. Tetapi fakta di lapangan masih ada kerancuan terkait otoritas kewenangan maupun skema pengabungan. Banyak pegawai BRIN yang mengeluh karena harus rebutan sekadar tempat duduk karena ketidaksiapan sarana prasarana dalam proses pengabungan ini,” katanya.

Baca Juga

BRIN Serukan Masyarakat Waspadai Potensi Peningkatan Kasus DBD saat Musim Hujan

Dia mengakui jika program konsolidasi BRIN ini merupakan masalah krusial dan tidak mudah untuk dilakukan. Di sinilah harusnya peran penting dari kepala BRIN sebagai leader untuk memastikan proses konsolidasi kelembagaan ini berjalan smooth dan bisa diterima oleh semua pihak.

"Namun hampir dua tahun terakhir tidak ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan sehingga BRIN masih belum menemukan pola terbaik dalam menghasilkan kebijakan di bidang riset dan inovasi,” katanya.

Legislator asal Jawa Timur I ini menegaskan jika perlu ada upaya cepat dalam menyelamatkan BRIN. Salah satunya dengan menganti sosok kepala BRIN Laksana Tri Handoko dengan yang lebih berkompeten. Dia pun menyarankan agar pertimbangan kapabilitas dan profesional harus ditonjolkan dalam memilih Kepala BRIN yang baru alih-alih pertimbangan politis.

"Sebagai seorang manajer bisa saja kepala BRIN tidak harus berlatar seorang peneliti tetapi seorang manajer profesional untuk memastikan konsolidasi kelembagaan bisa dilakukan dengan seksama. Kita tahu bersama misalnya menteri kesehatan meskipun tidak berlatar sebagai seorang dokter ternyata mampu memperbaiki kinerja dari Kementerian dalam menghadapi situasi pandemi kemarin,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Beda Prediksi Cuaca BRIN dan BMKG, DPR Minta Informasi dari Satu Pintu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Bagian Sales Sedayu City Terkait Kasus Suap Hakim Agung
Indonesia
KPK Periksa Bagian Sales Sedayu City Terkait Kasus Suap Hakim Agung

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sales Sedayu City Jong Lie Fung pada Kamis (9/3).

Samsat di Jakarta Buka Layanan pada Sabtu
Indonesia
Samsat di Jakarta Buka Layanan pada Sabtu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah jumlah hari layanan sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT).

Nusa Dua Bali akan Berlakukan Zona Kendaraan Listrik Mulai 11 November
Indonesia
Nusa Dua Bali akan Berlakukan Zona Kendaraan Listrik Mulai 11 November

Beberapa kawasan di Nusa Dua, Badung, Bali bakal menjadi Zona Khusus Kendaraan Listrik selama KTT G20 demi mendukung komitmen negara-negara anggota untuk transisi dari energi beremisi tinggi menuju energi rendah emisi.

KPK Kembali Sita Aset Lukas Enembe Senilai Rp 60,3 Miliar
Indonesia
KPK Kembali Sita Aset Lukas Enembe Senilai Rp 60,3 Miliar

KPK kembali menyita sejumlah aset milik Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe yang nilainya nencapai Rp 60,3 miliar.

Polri Prediksi Puncak Mudik 2023 Terjadi pada 19-21 April
Indonesia
Polri Prediksi Puncak Mudik 2023 Terjadi pada 19-21 April

Polri memprediksi, puncak arus mudik Lebaran 2023 terjadi dari 19 - 21 April.

Polri Bentuk Komisi Banding Kode Etik Terkait Putusan AKBP Brotoseno
Indonesia
Polri Bentuk Komisi Banding Kode Etik Terkait Putusan AKBP Brotoseno

Mabes Polri telah membentuk Komisi Banding untuk melakukan sidang ulang pelanggaran Kode Etik Profesi (KEP) AKBP Raden Brotoseno.

Ratusan PKL Solo Zoo Tolak Relokasi ke Pasar Tradisional
Indonesia
Ratusan PKL Solo Zoo Tolak Relokasi ke Pasar Tradisional

Kepala Paguyuban, Sarjuni mengatakan, pertemuan antara Pemkot Solo dan pedagang berakhir buntu. Pedagang tetap ngotot bertahan di TSTJ.

Anggota Komisi I DPR Kecam Serangan Udara Junta Militer Myanmar yang Tewaskan Warga Sipil
Indonesia
Anggota Komisi I DPR Kecam Serangan Udara Junta Militer Myanmar yang Tewaskan Warga Sipil

“Saya dikejutkan dengan laporan serangan udara yang dilakukan oleh jet tempur Myanmar yang menewaskan warga sipil yang sedang menghadiri upacara pembukaan balai komunitas di salah satu desa di wilayah utara Myanmar pada 11 April 2023,” kata Dave Laksono

[HOAKS atau FAKTA] Tjahjo Kumolo Meninggal karena Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Tjahjo Kumolo Meninggal karena Vaksin COVID-19

Setelah ditelusuri, beberapa media mengabarkan bahwa Alm Tjahjo Kumolo meninggal dikarenakan komplikasi organ dalam dan ada infeksi yang menjalar ke paru-paru.

Ombudsman Nilai PPDB di Jakarta Masih Bermasalah
Indonesia
Ombudsman Nilai PPDB di Jakarta Masih Bermasalah

Saat mengakses situsnya, para peserta tidak bisa mengakses selama satu jam dari pukul 08.00-09.20 WIB. Permasalahan ini sama seperti pelaksanaan PPDB 2021 lalu.