PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid (DPP PKB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - menyatakan dukungan penuh terhadap aksi para alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Aksi ini dilakukan dengan mendatangi kantor Trans7 sebagai bentuk protes terhadap tayangan Xpose Uncensored yang dianggap melecehkan martabat pesantren dan mencederai kehormatan KH. Anwar Manshur, Pengasuh Ponpes Lirboyo.

Meski mendukung protes tersebut, politikus yang akrab disapa Cak Udin ini juga mendesak redaksi Trans7 untuk segera datang langsung (sowan) kepada KH. Anwar Manshur di Lirboyo, Kediri, guna menyampaikan permohonan maaf yang terbuka dan tulus.

"Ya sikap teman-teman alumni santri Lirboyo (sambangi kantor Trans7) sudah tepat, tapi jauh lebih tepat Trans7 yang ke Lirboyo. Mintalah maaf kepada Kiai Anwar Mashur, karena bagaimanapun beliau tokoh panutan kami, para santri, dan bangsa Indonesia," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid atau akrab disapa Cak Udin di Jakarta, Selasa (14/10).

Baca juga:

Konten Lecehkan Kiai, DPR Desak KPI Audit dan Setop Siaran Xpose Trans7

Menurut Cak Udin, permintaan maaf ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai adab dan etika yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa, terutama dalam interaksi antara media dan masyarakat pesantren.

Ia menilai, apa yang ditayangkan Trans7 bukan hanya merusak citra Lirboyo sebagai salah satu pesantren besar, tetapi juga melukai perasaan seluruh santri, kiai, dan umat Islam di Tanah Air. Pesantren adalah institusi yang berperan vital dalam membentuk karakter dan moral bangsa. Oleh karena itu, framing negatif terhadap pesantren dianggap sama saja merusak nilai-nilai kebangsaan.

Cak Udin juga membantah tegas tuduhan adanya "perbudakan" atau "eksploitasi" di lingkungan pesantren. Tuduhan tersebut dinilai sebagai fitnah yang didasarkan pada ketidaktahuan terhadap tradisi pendidikan Islam.

“Tidak ada yang namanya perbudakan di pondok pesantren. Tidak ada yang namanya eksploitasi di ponpes. Semua itu adalah bagian dari pendidikan akhlakul karimah yang menjunjung tinggi adab dan etika,” jelasnya.

Baca juga:

DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan

Ia menambahkan, santri di pesantren dididik untuk menghormati guru, berdisiplin, dan berkhidmat sebagai bagian dari pembentukan karakter, dan hal ini tidak bisa disamakan dengan praktik eksploitasi. Cak Udin menekankan agar semua insan media menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Kebebasan pers harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab moral dan kesadaran budaya.

“Pers boleh bebas, tapi tidak boleh liar. Kebebasan tanpa adab hanya akan melahirkan kekacauan. Karena itu, mari kita jaga kehormatan profesi jurnalis dengan menempatkan etika dan akal sehat di atas segala kepentingan sensasi,” tutupnya. (Pon)

#Pesantren #Pondok Pesantren #PKB #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PCNU Sukoharjo Buka Suara soal Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran, Minta Warga tak Terprovokasi
PCNU Sukoharjo buka suara terkait penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran. Masyarakat diminta tak terprovokasi informasi tak benar.
Soffi Amira - 1 jam, 16 menit lalu
PCNU Sukoharjo Buka Suara soal Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran, Minta Warga tak Terprovokasi
Indonesia
Polres Sukoharjo Kembalikan Barang Ponpes, tak Terkait Perkara Perusakan Warung Mi Babi
Barang-barang tersebut yakni telepon genggam, CPU, kendaraan, dan drone.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Polres Sukoharjo Kembalikan Barang Ponpes, tak Terkait Perkara Perusakan Warung Mi Babi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Sukoharjo Sesalkan Intimidasi saat Penggeledahan, Polres Pastikan Sesuai SOP
Sebanyak 12 santriwati dan 4 ustazah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perusakan dan pembakaran warung Mi dan Babi Tepi Sawah Parangjoro, Sukoharjo.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pengasuh Ponpes di Sukoharjo Sesalkan Intimidasi saat Penggeledahan, Polres Pastikan Sesuai SOP
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
15 Santri di Sukoharjo Dibawa ke Kantor Polisi, Diduga Terkait Pembakaran Mi Babi
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah Desa Parangjoro, Desa Grogol, September lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
15 Santri di Sukoharjo Dibawa ke Kantor Polisi, Diduga Terkait Pembakaran Mi Babi
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Bagikan