PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menilai pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, cacat formil.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengungkapkan tiga alasan mengapa permohonan PK buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu tidak memenuhi prosedur pengajuan permohonan.

Baca Juga

Reaksi BIN Ketika ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan karena Kasus Djoko Tjandra

Alasan pertama, kata Boyamin, berdasarkan bukti foto memori PK yang diajukan Djoko Tjandra tertulis pemberian kuasa kepada penasehat hukum tertanggal 5 Juni 2020.

Namun, dia menilai, bukti itu berbeda dengan keterangan penasihat hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking yang menyatakan yang bersangkutan baru tanggal 6 Juni 2020 masuk Pontianak, Kalimantan Barat untuk berangkat ke Jakarta.

“Artinya pada tanggal 5 Juni 2020, Djoko Tjandra belum masuk Jakarta sehingga jika dalam Memori PK surat kuasanya tertulis ditandatangani tanggal 5 Juni 2020 maka Memori Pengajuan PK adalah cacat dan menjadikan tidak sah,” kata Boyamin dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono)

Boyamin melanjutkan, alasan kedua, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Djoko Tjandra, secara hukum tidak pernah masuk ke Indonesia karena tidak tercatat dalam perlintasan pos imigrasi Indonesia.

“Sehingga Djoko Tjandra secara hukum haruslah dinyatakan tidak pernah masuk ke Indonesia untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Hal ini didukung tim penasehat hukum yang tidak pernah menunjukkan dan atau menyerahkan bukti paspor atas nama Djoko Tjandra yang terdapat bukti telah masuk ke Indonesia.

“Sehingga haruslah dinyatakan Djoko Tjandra tidak pernah mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika ada orang mengaku Djoko Tjandra datang ke PN Jaksel maka orang tersebut adalah Hantu Blau,” jelas dia.

Baca Juga

MAKI Tegaskan Berkas PK Djoko Tjandra Tidak Boleh Dikirim ke MA

Alasan ketiga, kata Boyamin, pada sat mengajukan permohonan PK, Djoko Tjandra diduga melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yaitu memasuki Indonesia secara menyelundup dan selama di Indonesia menggunakan surat jalan palsu dan surat bebas COVID-19 palsu.

“Sehingga proses hukum pengajuan PK haruslah diabaikan karena dilakukan dengan cara-cara melanggar dan tidak menghormati hukum,” tutup Boyamin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Tampik RS Rujukan COVID-19 di Jakarta Penuh
Indonesia
Wagub DKI Tampik RS Rujukan COVID-19 di Jakarta Penuh

Hingga saat ini pun tidak ada pasien COVID-19 yang terbengkalai

Blusukan di Jakarta, Cara Risma Naikkan Popularitas
Indonesia
Blusukan di Jakarta, Cara Risma Naikkan Popularitas

Pengamat politik, Ray Rangkuti menilai, apa yang dilakukan Risma bisa saja berhubungan dengan menaikan popularitas terutama di media sosial

Soal Ujian Sebut Nama Anies dan Mega, Begini Penjelasan Disdik DKI Jakarta
Indonesia
Soal Ujian Sebut Nama Anies dan Mega, Begini Penjelasan Disdik DKI Jakarta

Soal tersebut dibuat karena terdapat unsur kompetensi

PA 212 Cs Bakal Geruduk Istana, Kapolda Metro Pastikan Pengamanan Bakal Diperketat
Indonesia
PA 212 Cs Bakal Geruduk Istana, Kapolda Metro Pastikan Pengamanan Bakal Diperketat

Polda Metro Jaya siap mengamankan aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI pada Selasa (13/10).

KPK Buka Peluang Selidiki Keterlibatan Fahri Hamzah di Kasus Benur
Indonesia
KPK Buka Peluang Selidiki Keterlibatan Fahri Hamzah di Kasus Benur

Hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka isi pesan antara Edhy dengan stafsusnya

Varian Baru COVID-19 Masuk Indonesia, Screening Pelaku Perjalanan Diperketat
Indonesia
Varian Baru COVID-19 Masuk Indonesia, Screening Pelaku Perjalanan Diperketat

Sejumlah varian baru COVID-19 mulai dari B117 asal Inggris, B1351 dari Afrika Selatan dan B1617 asal India sudah masuk ke Indonesia.

Paslon yang Tidak Puas Hasil Rekapitulasi Silakan Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Paslon yang Tidak Puas Hasil Rekapitulasi Silakan Tempuh Jalur Hukum

"Paslon silakan gunakan jalur-jalur hukum. Jangan kerahkan massa untuk menyatakan kekecewaan karena kalah bersaing dengan paslon lain," kata Abhan

Akun Telegram Direktur KPK Masih Diretas
Indonesia
Akun Telegram Direktur KPK Masih Diretas

Sujanarko dan Novel kerap mewakili 75 pegawai KPK dibebastugaskan

Anies: 1,8 Juta Warga Jakarta Telah Disuntik Vaksin
Indonesia
Anies: 1,8 Juta Warga Jakarta Telah Disuntik Vaksin

Pemprov DKI Jakarta menyebut sudah ada jutaan warga ibu kota yang berpartisipasi dalam penerimaan vaksinasi COVID-19.