PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menilai pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, cacat formil.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengungkapkan tiga alasan mengapa permohonan PK buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu tidak memenuhi prosedur pengajuan permohonan.

Baca Juga

Reaksi BIN Ketika ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan karena Kasus Djoko Tjandra

Alasan pertama, kata Boyamin, berdasarkan bukti foto memori PK yang diajukan Djoko Tjandra tertulis pemberian kuasa kepada penasehat hukum tertanggal 5 Juni 2020.

Namun, dia menilai, bukti itu berbeda dengan keterangan penasihat hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking yang menyatakan yang bersangkutan baru tanggal 6 Juni 2020 masuk Pontianak, Kalimantan Barat untuk berangkat ke Jakarta.

“Artinya pada tanggal 5 Juni 2020, Djoko Tjandra belum masuk Jakarta sehingga jika dalam Memori PK surat kuasanya tertulis ditandatangani tanggal 5 Juni 2020 maka Memori Pengajuan PK adalah cacat dan menjadikan tidak sah,” kata Boyamin dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono)

Boyamin melanjutkan, alasan kedua, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Djoko Tjandra, secara hukum tidak pernah masuk ke Indonesia karena tidak tercatat dalam perlintasan pos imigrasi Indonesia.

“Sehingga Djoko Tjandra secara hukum haruslah dinyatakan tidak pernah masuk ke Indonesia untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Hal ini didukung tim penasehat hukum yang tidak pernah menunjukkan dan atau menyerahkan bukti paspor atas nama Djoko Tjandra yang terdapat bukti telah masuk ke Indonesia.

“Sehingga haruslah dinyatakan Djoko Tjandra tidak pernah mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika ada orang mengaku Djoko Tjandra datang ke PN Jaksel maka orang tersebut adalah Hantu Blau,” jelas dia.

Baca Juga

MAKI Tegaskan Berkas PK Djoko Tjandra Tidak Boleh Dikirim ke MA

Alasan ketiga, kata Boyamin, pada sat mengajukan permohonan PK, Djoko Tjandra diduga melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yaitu memasuki Indonesia secara menyelundup dan selama di Indonesia menggunakan surat jalan palsu dan surat bebas COVID-19 palsu.

“Sehingga proses hukum pengajuan PK haruslah diabaikan karena dilakukan dengan cara-cara melanggar dan tidak menghormati hukum,” tutup Boyamin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Masjid di Prancis Diserang Polisi dan Jamaahnya Ditangkap
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Masjid di Prancis Diserang Polisi dan Jamaahnya Ditangkap

Akun Facebook bernama Alam mengunggah sebuah video dengan narasi yang menyebut bila sebuah masjid di Paris, Francis diserang polisi dan jamaahnya ditangkap.

Startup Milik Putra Jokowi Dapat Kucuran Dana Rp29 Miliar dari Alpha JWC Ventures
Indonesia
Startup Milik Putra Jokowi Dapat Kucuran Dana Rp29 Miliar dari Alpha JWC Ventures

Startup Mangkokku ini didirikan Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep dengan mengandeng Masterchef Indonesia Arnold Poernomo dan pengusaha kawakan Randy Kartadinata

JK Wacanakan 'Lockdown', Pemerintah Merujuk Status Pandemi Corona WHO
Indonesia
JK Wacanakan 'Lockdown', Pemerintah Merujuk Status Pandemi Corona WHO

Kebijakan lockdown bisa diterapkan di Indonesia selama Pemerintah mempersiapkan dampaknya

Komjen Listyo Dikritik karena Temui AHY Jelang Fit and Proper Test
Indonesia
Komjen Listyo Dikritik karena Temui AHY Jelang Fit and Proper Test

Pertemuan calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuai kontroversi.

Makin Memprihatinkan, Jumlah Kasus COVID-19 Lampaui 600 Ribu
Indonesia
Makin Memprihatinkan, Jumlah Kasus COVID-19 Lampaui 600 Ribu

Satgas COVID-19 melaporkan bahwa penularan virus corona di masyarakat masih tinggi.

Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen
Indonesia
Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen

"Kita dibolehkan untuk melakukan transisi dalam standar dunia (WHO) bila angka positifnya 10 persen," ungkapnya.

Cirebon Berharap Punya Fakultas Kedokteran Berakreditasi A
Indonesia
Cirebon Berharap Punya Fakultas Kedokteran Berakreditasi A

Akreditasi untuk Fakultas Kedokteran UGJ yang sebelumnya B, bisa meningkat menjadi A agar meningkatkan kualitas dari sistem pengajaran.

Hadi Pranoto Ditantang Buktikan Keabsahan Obat 'Corona' di Depan Penyidik
Indonesia
Hadi Pranoto Ditantang Buktikan Keabsahan Obat 'Corona' di Depan Penyidik

Muanas menilai, langkah Hadi yang mengklaim obat herbalnya memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), akan ditentukan oleh proses penyidikan.

Presiden Jokowi Jalan Tes COVID-19 Sore Ini
Indonesia
Presiden Jokowi Jalan Tes COVID-19 Sore Ini

"Pagi ini telah dilakukan pengetesan untuk para menteri, hasilnya ditanyakan ke menteri kesehatan," lanjutnya

Biar Bunga Kredit Turun, BUMN BRI, Pegadaian dan PNM Segera Digabung
Indonesia
Biar Bunga Kredit Turun, BUMN BRI, Pegadaian dan PNM Segera Digabung

negara akan mengambil seluruh saham dengan mengalihkan saham seri B dari PNM dan Pegadaian kemudian diserahkan kepada BRI