PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menilai pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, cacat formil.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengungkapkan tiga alasan mengapa permohonan PK buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu tidak memenuhi prosedur pengajuan permohonan.

Baca Juga

Reaksi BIN Ketika ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan karena Kasus Djoko Tjandra

Alasan pertama, kata Boyamin, berdasarkan bukti foto memori PK yang diajukan Djoko Tjandra tertulis pemberian kuasa kepada penasehat hukum tertanggal 5 Juni 2020.

Namun, dia menilai, bukti itu berbeda dengan keterangan penasihat hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking yang menyatakan yang bersangkutan baru tanggal 6 Juni 2020 masuk Pontianak, Kalimantan Barat untuk berangkat ke Jakarta.

“Artinya pada tanggal 5 Juni 2020, Djoko Tjandra belum masuk Jakarta sehingga jika dalam Memori PK surat kuasanya tertulis ditandatangani tanggal 5 Juni 2020 maka Memori Pengajuan PK adalah cacat dan menjadikan tidak sah,” kata Boyamin dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono)

Boyamin melanjutkan, alasan kedua, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Djoko Tjandra, secara hukum tidak pernah masuk ke Indonesia karena tidak tercatat dalam perlintasan pos imigrasi Indonesia.

“Sehingga Djoko Tjandra secara hukum haruslah dinyatakan tidak pernah masuk ke Indonesia untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Hal ini didukung tim penasehat hukum yang tidak pernah menunjukkan dan atau menyerahkan bukti paspor atas nama Djoko Tjandra yang terdapat bukti telah masuk ke Indonesia.

“Sehingga haruslah dinyatakan Djoko Tjandra tidak pernah mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika ada orang mengaku Djoko Tjandra datang ke PN Jaksel maka orang tersebut adalah Hantu Blau,” jelas dia.

Baca Juga

MAKI Tegaskan Berkas PK Djoko Tjandra Tidak Boleh Dikirim ke MA

Alasan ketiga, kata Boyamin, pada sat mengajukan permohonan PK, Djoko Tjandra diduga melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yaitu memasuki Indonesia secara menyelundup dan selama di Indonesia menggunakan surat jalan palsu dan surat bebas COVID-19 palsu.

“Sehingga proses hukum pengajuan PK haruslah diabaikan karena dilakukan dengan cara-cara melanggar dan tidak menghormati hukum,” tutup Boyamin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dituntut 6 Tahun Penjara
Indonesia
Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa meyakini Amril menerima suap dari Ichsan Suaidi

Tak Kunjung Reshuffle, Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Drama Politik
Indonesia
Tak Kunjung Reshuffle, Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Drama Politik

"Masak iya, hanya dalam hitungan hari kinerja menteri sudah membaik?" ucap Ujang.

 Tanggapan Kemenlu Soal Nasib Miris 30 Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi
Indonesia
Tanggapan Kemenlu Soal Nasib Miris 30 Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

"Saya juga baru diinfokan dan Kemlu sudah memintakan KBRI di Riyadh untuk mencari informasi yang lebih lengkap," kata Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah

Soal Enam Jenazah Pengawal Rizieq, RS Polri Koordinasi dengan Bareskrim
Indonesia
Soal Enam Jenazah Pengawal Rizieq, RS Polri Koordinasi dengan Bareskrim

Namun Arif belum memberikan keterangan di ruang mana jenazah saat ini berada

Pencarian Jatuhnya Sriwijaya Air Diperpanjang hingga Pekan Depan
Indonesia
Pencarian Jatuhnya Sriwijaya Air Diperpanjang hingga Pekan Depan

Tim SAR gabungan memutuskan untuk memperpanjang pencarian atau pertolongan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu.

Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus
Indonesia
Sambangi KPK, Ketua Komjak Periksa Ulum Soal Aliran Duit ke Eks Jampidsus

Barita mengaku telah mendapat izin dari penetapan pengadilan mengenai pemeriksaan tersebut

Pengunjung Sidang Jiwasraya Berdempetan, Abaikan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengunjung Sidang Jiwasraya Berdempetan, Abaikan Protokol Kesehatan

Rencananya JPU hanya membaca satu dakwaan yang mewakili keenam dakwaan

Dapat Rp5 Triliun Dari Negara, Ini Program Indonesia Eximbank
Indonesia
Dapat Rp5 Triliun Dari Negara, Ini Program Indonesia Eximbank

Per Oktober 2020 LPEI telah menyalurkan pembiayaan ekspor senilai Rp92 triliun dari PMN sebesar Rp18,7 triliun yang telah diberikan pemerintah.

Pengungsi Merapi Keluhkan Kekurangan Air Bersih dan Ruangan Panas
Indonesia
Pengungsi Merapi Keluhkan Kekurangan Air Bersih dan Ruangan Panas

Salah seorang pengungsi lansia Arjo Dinomo (67) mengatakan, air di barak pengungsian terkadang tidak menyala.

Anak Buah Anies Diselidiki Atas Dugaan Korupsi Alat Berat
Indonesia
Anak Buah Anies Diselidiki Atas Dugaan Korupsi Alat Berat

Ashari ogah membocorkan hasil pemeriksaannya karena ia beralasan itu merupakan substansi dari para penyidik.