MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta akan berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait cuaca ekstrem akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Koordinasi tersebut dimaksudkan agar Jakarta mendapat masukan apa saja yang mesti dilakukan dalam upaya penanganan cuaca ekstrem.
"Ya kita lihat situasinya jadi dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan BNPB aksi apa saja yang harus kita lakukan," papar Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono di Jakarta, Rabu (7/12).
Baca Juga:
M Taufik Sebut Pj DKI 1 Langgar UU ASN Copot Marullah Matali dari Sekda DKI
Menurut dia, pihaknya belum berpikir untuk membuat aturan terkait pegawai Jakarta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH). WFH tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing.
Aparatur sipil negara (ASN) Eselon 1 ini berharap, cuaca ekstrem pada akhir tahun dan awal tahun depan tidak menimbulkan bencana serius.
"Walaupun itu WFH sifatnya adalah lokal saja, tergantung masing-masing perusahaan. Kita lihat situasi ke depan mudah mudahan bisa aman dan cuaca bisa bersahabat," urainya.
Baca Juga:
Dishub DKI Sebut Parkir Liar Bisa Raup Miliaran Rupiah Pertahun
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya dan kepala daerah untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana.
BMKG memprakirakan pada akhir tahun 2022 dan awal tahun depan Indonesia masuk cuaca ekstrem.
"Di penghujung tahun 2022, memasuki tahun 2023, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (6/12), di Istana Negara, Jakarta.
"Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan," kata Jokowi.
Dengan beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Presiden ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak. (Asp)
Baca Juga:
Pj DKI 1 Perintahkan Dishub Tindak Parkir Liar
