Pj DKI 1 Serahkan keputusan Penarikan Raperda ERP ke DPRD Jakarta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono buka suara soal pengemudi ojek online (ojol) yang dua kali menggelar aksi unjuk rasa perihal penolakan wacana jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di ibu kota.

Heru menuturkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke DPRD ihwal peninjauan kembali pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) di DPRD.

Baca Juga:

Pemprov DKI Belum Tarik Dokumen Raperda ERP di DPRD

Raperda PL2SE itu sendiri mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik.

"Ya kan sedang proses di dprd, itu tergantung arahan dari teman-teman dprd apa ya kita ikut," ujar Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu pun mengatakan, Pemprov DKI akan menampung saran dan masukan dari masyarakat terkait pemberlakuan ERP ini.

"Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo berjanji akan menarik peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini berada di DPRD.

Baca Juga:

Kadishub DKI Janji Tarik Raperda ERP di Hadapan Ratusan Pengemudi Ojol

Tujuan dari penarikan Raperda PL2SE ini, untuk dibahas kembali secara mendalam oleh Pemprov DKI.

"Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan dprd untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," ucap Syafrin saat menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar demo penolakan jalan berbayar atau ERP di depan Balai Kota DKI, Jakarta.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DKI, Pantas Nainggolang mengungkapkan, sampai saat ini belum ada surat dari Pemprov DKI Jakarta untuk menarik dokumen rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) di DPRD.

Sejauh ini, kata pantas, rencana penarikan Raperda ERP baru dirinya ketahui dari radio.

"Belum belum (ada komunikasi soal pencabutan Raperda PL2SE). Belum secara resmi. Tadi saya baru dengar di radio akan ditarik. Baru dengan di radio radio," Ketua Bapemperda DPRD DKI, Pantas Nainggolan di Jakarta, Kamis (9/2). (Asp)

Baca Juga:

Alasan Bapemperda DPRD DKI Belum Bahas Raperda ERP

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Para Mendag ASEAN Sepakat Perkuat Kolaborasi dan Hindari Rivalitas
Dunia
Para Mendag ASEAN Sepakat Perkuat Kolaborasi dan Hindari Rivalitas

Presiden Jokowi dalam KTT AS-ASEAN minggu lalu, memaparkan pentingnya menjadikan dokumen ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai acuan kerja sama ASEAN ke depan.

Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD Usul dari Wantimpres
Indonesia
Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD Usul dari Wantimpres

Yandri mengungkapkan dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Wantimpres membeberkan banyak persoalan di Pilkada yang harus diatasi.

Komisi VIII Beberkan Sejumlah Kekurangan dalam Penyelenggaraan Haji 2022
Indonesia
Komisi VIII Beberkan Sejumlah Kekurangan dalam Penyelenggaraan Haji 2022

Komisi VIII DPR RI memberikan catatan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 yang dilaksanakan Kemenag.

Harta Sandiaga Uno Meroket Rp 6,802 Triliun
Indonesia
Harta Sandiaga Uno Meroket Rp 6,802 Triliun

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat Merahputih.com pada Selasa (19/4), Sandiaga memiliki harta Rp 10,617 triliun.

Saksi Sebut Alokasi BLT Minyak Goreng Bukan Kerugian Negara
Indonesia
Saksi Sebut Alokasi BLT Minyak Goreng Bukan Kerugian Negara

alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bantuan langsung tunai minyak goreng (Migor) tidak bisa dikategorikan dalam kerugian negara.

Bank DKI Layani Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Jaringan Prima
Indonesia
Bank DKI Layani Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Jaringan Prima

Kini, nasabah Bank DKI dapat melakukan Cardless Cash Withdrawal atau tarik tunai tanpa kartu antar bank pada 16.138 jaringan ATM Bank BNI, dan 4.344 jaringan ATM CIMB Niaga berlogo PRIMA di mana pun, di seluruh Indonesia.

Masyarakat Sudah Bisa Berburu Tiket Kereta Libur Natal dan Tahun Baru 2023
Indonesia
Masyarakat Sudah Bisa Berburu Tiket Kereta Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Kabar gembira bagi masyarakat yang bakal berlibur atau pulang kampung saat liburan Natal dan Tahun Baru 2023.

PAM Jaya Sabet Penghargaan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2022
Indonesia
PAM Jaya Sabet Penghargaan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2022

PAM Jaya meraih kategori BUMD erbaik se-Provinsi DKI Jakarta dalam acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022.

Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD
Indonesia
Pemerintah Diminta Optimalkan Layanan Kesehatan Atasi DBD

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mengatasi tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam beberapa pekan terakhir.

Warga Jabar Bisa Gunakan Layanan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai Agustus
Indonesia
Warga Jabar Bisa Gunakan Layanan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai Agustus

Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang terlambat melakukan Proses Pembayaran.