MerahPutih.com - Massa pengemudi ojek online (ojol) melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/1) dengan tuntutan menolak penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Menanggapi aksi tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP masih lama karena masih dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga
"Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan. Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. Masih jauh," kata Heru di Jakarta, Jumat (27/1).
Menurut orang nomor satu di Jakarta ini, masih banyak tahap yang harus dibahas Eksekutif dan Legislatif untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan diterapkan di Jakarta.
Artinya, kata dia, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP masih butuh waktu lama.
Baca Juga
Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan
Seperti diketahui, ratusan driver ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD. Dalam tuntutannya mereka menolak aturan jalan berbayar di Jakarta.
Pasalnya, aturan tersebut hanya memberatkan masyarakat, khususnya kaum ojek online.
Dalam aksinya, ada dua Anggota DPRD DKI Jakarta menemui pendemo dan menyatakan sikap di atas mobil komando.
Mereka yang naik adalah Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Ismail dan Wakil Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Wa Ode Herlina.
Pada kesempatannya, Ismail melalui mikrofon dengan tegas menolak sistem ERP. Sedangkan, Wa Ode dalam penyampaiannya, belum menyatakan sikap yang jelas atau masih ambigu dalam menyikapi ERP. (Asp)
Baca Juga
Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu
