Pj DKI 1 Minta Percepatan Vaksinasi Booster Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Masyarakat Jakarta diminta untuk melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster seiring dengan melonjaknya kembali kasus COVID-19 di ibu kota.

"Semua harus booster," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (10/11).

Baca Juga:

Pemprov DKI Perketat Izin Konser Cegah Peningkatan COVID-19

Maka dari itu, Heru yang kerap disapa Pj DKI 1 ini mengatakan, pihaknya akan melakukan percepatan vaksin booster dengan menyediakan sentra layanan vaksin di sejumlah titik wilayah Jakarta.

Lanjut Heru, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI juga akan menjamin ketersediaan stok vaksin, yang sebelumnya sempat alami keterbatasan.

"Ya harus dipercepat boosternya dan bu kadis menjamin vaksin bersama kemenkes," paparnya.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Persilakan Formula E Jakarta 2023 dan 2024 Dilanjutkan

Heru menuturkan, dengan digalakannya vaksin booster kasus COVID-19 bisa melandai kembali dan Pemerintah DKI terus melakukan penanganan virus corona ini.

"Mudah-mudahan bisa menurun lah," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kasus konfirmasi COVID-19 di Jakarta sudah memasuki level 3.

Kasus konfirmasi mingguan di DKI kini mencapai 106,63 per 100.000 orang. Sementara itu, tren kasus perawatan mingguan di DKI Jakarta mencapai 6,59. (Asp)

Baca Juga:

KSPI akan Demo ke Balai Kota DKI Besok, Tuntut Kenaikan UMP 2023 dan Tolak PHK

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi II Sebut Mundurnya Pembahasan Anggaran Bukan karena Isu Penundaan Pemilu
Indonesia
Komisi II Sebut Mundurnya Pembahasan Anggaran Bukan karena Isu Penundaan Pemilu

"Nggak ada (kaitan dengan wacana penundaan pemilu)," ujar Rifqi

Tim Kecil NasDem-Demokrat-PKS Matangkan Kriteria Cawapres Anies Baswedan
Indonesia
Tim Kecil NasDem-Demokrat-PKS Matangkan Kriteria Cawapres Anies Baswedan

"Dalam suasana santai diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda pembahasan terkait cawapres termasuk pendalaman kriteria dan mekanismenya," terang Willy

Tertekan Kondisi Ekonomi AS, Rupiah Melemah
Indonesia
Tertekan Kondisi Ekonomi AS, Rupiah Melemah

Dolar AS menguat setelah rilis laporan inflasi. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, melonjak 1,37 persen.

Harapan Baru Budaya Berlalu Lintas dengan ETLE
Indonesia
Harapan Baru Budaya Berlalu Lintas dengan ETLE

ETLE lebih jauh bisa membawa budaya berlalu lintas masyarakat lebih maju.

PPKM 12 Sampai 25 April: Tidak Ada Zona Merah di Luar Jawa Bali
Indonesia
PPKM 12 Sampai 25 April: Tidak Ada Zona Merah di Luar Jawa Bali

Untuk level 1 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 26 daerah menjadi 84 daerah.

Nyepi di Bali, Bandara I Gusti Ngurah Rai Tutup 24 Jam
Indonesia
Nyepi di Bali, Bandara I Gusti Ngurah Rai Tutup 24 Jam

Operasional bandara internasional I Gusti Ngurah Rai akan berhenti sementara selama 24 jam saat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944 pada Kamis (3/3) mulai pukul 06.00 Wita dan dibuka kembali Jumat (4/3) di jam yang sama.

LRT Jakarta Tambah Jam Operasional saat Malam Pergantian Tahun
Indonesia
LRT Jakarta Tambah Jam Operasional saat Malam Pergantian Tahun

PT LRT Jakarta menambah jam operasional pada malam perayaan Tahun Baru 2023, Sabtu (31/12) hingga pukul 02.00 WIB, Minggu (1/1) dini hari.

Gempa NTB Berlokasi di Darat akibat Subduksi
Indonesia
Gempa NTB Berlokasi di Darat akibat Subduksi

Gempa dengan magnitudo (M) 5 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Senin sekitar pukul 10.44 WIB.

Pemerintah Dorong Pemanfaatan Potensi Energi Surya di Masa Depan
Indonesia
Pemerintah Dorong Pemanfaatan Potensi Energi Surya di Masa Depan

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mampu menjadi andalan sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus bisa menggerakkan ekonomi hijau.

Pemeriksaan Anies di KPK Tak Berpengaruh pada Elektabilitas Jadi Capres
Indonesia
Pemeriksaan Anies di KPK Tak Berpengaruh pada Elektabilitas Jadi Capres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (7/9).