Pj DKI 1 Minta JakPro Mediasi Warga Korban Penggusuran JIS Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) diwawancarai awak media soal warga Kampung Bayam di Balai Kota Jakarta, Kamis (1/12/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - warga Kampung Bayam, Jakarta Utara hingga saat ini belum menempati rumah susun sebagai ganti atas penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta, BUMD DKI PT Jakarta Propertindo (JakPro) untuk memediasi warga Kampung Bayam.

"Wali kota kan sudah menetapkan surat keputusan orang-orang yang ditampung di sana, tinggal JakPro berdiskusi bagaimana dengan keinginan masyarakat itu," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Kamis (1/12).

Baca Juga:

Pj DKI 1 Minta Pemkot Jakut Prioritaskan Pengendalian Banjir dan Pembinaan UMKM

Ia pun meminta JakPro untuk melaporkan perkembangan tersebut kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Di sisi lain, Heru juga meminta agar warga terdampak itu membicarakan terkait besaran tarif sewa dengan JakPro.

"Itu harus dibicarakan dengan Jakpro nilainya," ucap Heru, dikutip Antara.

Sementara itu, di depan Balai Kota Jakarta sekitar 25 orang perwakilan warga Kampung Bayam mendirikan tenda sembari berunjuk rasa meminta kejelasan terkait hunian di Kampung Susun Bayam (KSB).

"Kami kan sudah diverifikasi, sudah mendapatkan nomor hunian, sudah ada Surat Keputusan (SK)," kata Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda.

Puluhan warga tersebut kompak mengenakan seragam berwarna biru dan duduk tanpa alas di trotoar, beratapkan tenda berwarna biru dan oranye.

"KSB huniannya masih kosong, sudah bisa dihuni dan kami sudah terverifikasi. Daftar nama dan daftar hunian sudah ada gedung sudah bisa dimasuki, kenapa kami tidak bisa masuk?" imbuhnya.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Sebut Cianjur Punya Andil Besar Pasok Beras Berkualitas Bagi Jakarta

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan, pihaknya sedang membahas rencana pengalihan pengelolaan rumah susun tersebut bersama BUMD DKI, Jakarta Propertindo (JakPro), Badan Pembina BUMD DKI, dan para asisten Gubernur DKI.

Pemprov DKI, kata dia, juga mempertimbangkan untuk menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan untuk menentukan besaran sewa Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara.

Berdasarkan data Pergub Nomor 55 tahun 2018, tarif untuk rumah susun sewa dengan bangunan blok maksimal lima lantai, untuk kategori terprogram tarifnya paling tinggi mencapai Rp 372 ribu per bulan untuk tipe 30.

Sedangkan untuk tipe 36 tarif sewa paling tinggi mencapai Rp 394 ribu per bulan untuk kategori terprogram.

Warga calon penghuni KSB berjumlah 123 Kepala Keluarga (KK) merupakan warga eks Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS.

Hunian itu memiliki tiga tower dengan empat lantai yang terdiri dari 138 unit hunian yang hingga saat ini masih belum bisa ditempati warga yang berhak. (*)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gegara Sistem Zonasi, SD Negeri Sriwedari 197 hanya Miliki Satu Siswa Baru
Indonesia
Gegara Sistem Zonasi, SD Negeri Sriwedari 197 hanya Miliki Satu Siswa Baru

Di ruang tersebut hanya dihuni satu siswa bernama Azzam dan seorang guru Diyan Alfian.

Terowongan Stasiun MRT Monas dan Thamrin Telah Tersambung
Indonesia
Terowongan Stasiun MRT Monas dan Thamrin Telah Tersambung

Pembangunan terowongan koneksi Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Monas dan Thamrin telah mencapai kemajuan.

Pemudik Bakal Naik 3 Kali Lipat, Polrestabes Bandung Siapkan 33 Pos Pam
Indonesia
Pemudik Bakal Naik 3 Kali Lipat, Polrestabes Bandung Siapkan 33 Pos Pam

Para personil Operasi Ketupat nantinya akan diterjunkan ke sejumlah titik ramai, seperti bandara, stasiun, dan terminal untuk menjaga keamanan para pemudik.

BPS: Kondisi Ketenagakerjaan Belum Pulih
Indonesia
BPS: Kondisi Ketenagakerjaan Belum Pulih

BPS mencatat, terdapat 11,53 juta orang (5,53 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19.

Komnas HAM Menunggu Hasil Autopsi Ulang Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Menunggu Hasil Autopsi Ulang Brigadir J

Komnas HAM RI mengatakan hingga saat ini lembaga tersebut masih menunggu hasil autopsi ulang Brigadir J usai dilakukan ekshumasi pada Rabu (27/7).

JICA Jadi Pengawas Pembangunan IKN Nusantara
Indonesia
JICA Jadi Pengawas Pembangunan IKN Nusantara

Kementerian PUPR belum berpengalaman dalam membangun sebuah kota. Maka itu, peran JICA dibutuhkan sebagai quality assurance dalam pembangunan IKN.

Polda Metro Jaya Bantah Mutasi 62 Anggota Terkait Kasus Ferdy Sambo
Indonesia
Polda Metro Jaya Bantah Mutasi 62 Anggota Terkait Kasus Ferdy Sambo

Zulpan menegaskan rotasi jabatan tersebut tak ada kaitan dengan kasus Duren Tiga atau kasus pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.

Badai PHK Startup Masih Berpotensi Terjadi di 2023
Indonesia
Badai PHK Startup Masih Berpotensi Terjadi di 2023

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Adrian Gunadi mengatakan faktor utamanya adalah risiko inflasi maupun resesi global yang mungkin dapat terjadi tahun ini.

Tujuh Pelanggar Lalu Lintas Bakal Jadi Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2022
Indonesia
Tujuh Pelanggar Lalu Lintas Bakal Jadi Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2022

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2022.

Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Airlangga Perbolehkan Ekspor CPO dan RPO
Indonesia
Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Airlangga Perbolehkan Ekspor CPO dan RPO

Pelarangan ekspor sementara hanya berlaku pada minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein)