Pj DKI 1 Menggelar Rapat dengan Menteri Tito Membahas UMP Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Hari ini Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono (Pj DKI 1) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menggelar rapat terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

"Nanti ada rapat dengan mendagri (Tito Karnavian)," kata Heru Budi di Jakarta, Jumat (18/11).

Baca Juga:

Pj DKI 1 Manut Putusan PTTUN Terkait UMP 2022

Maka dari itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini belum mau mengomentari lebih jauh terkait kekalahan banding Pemprov DKI di PTTUN ihwal UMP DKI tahun 2022. Tegas dia, pihaknya akan menanggapi UMP DKI setelah mendapatkan hasil diskusi dengan Menteri Tito.

"Terkait nanti ump segala macam nanti," papar ASN Eselon 1 ini.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menolak permohonan banding yang diajukan eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

Baca Juga:

Presiden KSPI Minta Pj DKI 1 Banding UMP DKI 2022 ke Mahkamah Agung

Putusan PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

Majelis hakim diketuai oleh Hakim Achmad Hari Arwoko dengan dua hakim anggota, Eddy Nurjono dan Mohamad Husein Rozarius yang diputus pada Selasa (12/11) kemarin.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian putusan majelis hakim PTTUN DKI melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Rabu (16/11). (Asp)

Baca Juga:

PDIP Minta Pemprov DKI Jalankan Putusan PTTUN Terkait UMP 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MK Tolak Legalisasi Ganja untuk Medis
Indonesia
MK Tolak Legalisasi Ganja untuk Medis

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pengggunaan ganja untuk medis.

Bentengi Gelaran MotoGP Mandalika dari Klaster COVID-19, BNPB Genjot Vaksinasi
Indonesia
Bentengi Gelaran MotoGP Mandalika dari Klaster COVID-19, BNPB Genjot Vaksinasi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto menegaskan bahwa vaksinasi menjadi tameng dalam mencegah penularan COVID-19.

Presidensi G20 Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023
Indonesia
Presidensi G20 Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Hasil Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 Indonesia di Bali November kemarin menjadi solusi kolektif bagi berbagai tantangan global.

PSI Fokus Kampanyekan Ganjar-Yenny
Indonesia
PSI Fokus Kampanyekan Ganjar-Yenny

"Kita sudah satu tekad mengampanyekan pada kader Ganjar-Yenny sebagai capres dan cawapres 2024," kata Giring di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/10).

Ketua DPRD Telusuri Tender Halte TransJakarta Balai Kota yang Ambruk
Indonesia
Ketua DPRD Telusuri Tender Halte TransJakarta Balai Kota yang Ambruk

Halte TransJakarta Balai Kota yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dikabarkan ambruk.

Wagub Riza Sebut Helipad di Pulau Panjang Sudah Lama Ada
Indonesia
Wagub Riza Sebut Helipad di Pulau Panjang Sudah Lama Ada

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, helipad di Pulau Panjang sudah lama tidak difungsikan.

Ade Yasin Klaim Sebagai Korban, KPK Pastikan Punya Bukti Kuat
Indonesia
Ade Yasin Klaim Sebagai Korban, KPK Pastikan Punya Bukti Kuat

Menanggapi alasan Ade Yasin, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, bantahan yang disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin, atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap lumrah disampaikan tersangka korupsi.

PLN Diminta Tak Segmentif dan Eksklusif Atasi Krisis Listrik
Indonesia
PLN Diminta Tak Segmentif dan Eksklusif Atasi Krisis Listrik

Berbagai program PLN yang dicanangkan terkait dalam rangka mengatasi kondisi surplus listrik diharapkan jangan segmentif dan harus bersifat inklusif atau diterapkan kepada berbagai kalangan masyarakat dengan adil dan merata.

Netralitas Harga Mati di Pemilu 2024, Keberpihakan ASN Hanya Sebatas di Bilik Suara
Indonesia
Netralitas Harga Mati di Pemilu 2024, Keberpihakan ASN Hanya Sebatas di Bilik Suara

Bawaslu menginisiasi penandatanganan pakta integritas Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) seluruh Indonesia dalam menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemilu dan Pemilihan 2024.

1,7 Juta Kendaraan Pemudik Tinggalkan Jabodetabek, Terbanyak Menuju Tol Trans Jawa 
Indonesia
1,7 Juta Kendaraan Pemudik Tinggalkan Jabodetabek, Terbanyak Menuju Tol Trans Jawa 

Angka kumulatif arus lalu lintas sejak 22 April dari empat gerbang tol (GT) Barrier yang meninggalkan wilayah Jabodetabek.