MerahPutih.com - Pemerintah tengah berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu adanya koordinasi antara semua pihak baik RT, RW, Pemprov DKI Jakarta, Polri, dan TNI.
"Sesuai arahan Presiden kepada pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan tingkat stunting berada di bawah 14 persen pada tahun 2024. Sinergi dibutuhkan dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai percontohan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting," kata Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono, Minggu (5/2).
Baca Juga:
Penanganan Kemiskinan di DKI Jakarta Terkendala Penambahan Pendatang
Heru mengatakan, Pemerintah DKI menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial. Dengan adanya layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.
Hanya saja, pengentasan kemiskinan ekstrem terkendala sejumlah hal, salah satunya karena adanya pertambahan pendatang baru ke ibu kota .
"Ini camat dan lurah perlu dibantu oleh RT dan RW dalam menangani pendatang baru," tutur Heru.
Baca Juga:
BPN DKI Targetkan Pasang Patok Batas 3.000 Bidang Tanah di 2023
Sementara itu, untuk pencapaian target penanganan stunting, Pj Heru menambahkan, pihaknya bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, dan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sinkronisasi data dan mengintervensi kasus stunting.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini pun mengimbau para pengurus RT dan RW dapat terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa balitanya ke posyandu agar gizi anak dapat terus terpantau.
"Oleh karena itu, ketua RW bersama ketua RT dan Dasa Wisma agar memonitoring kondisi anak terduga stunting untuk memastikan intervensi bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
DPD Demokrat DKI Matangkan Sejumlah Strategi Menangkan Anies