Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (8/2). (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Vonis hakim lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). JPU hanya menuntut hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara terhadap Pinangki. Hakim menyatakan bahwa tuntutan yang dimohonkan oleh JPU terlalu rendah.

"Tuntutan yang dimohonkan penuntut umum terlalu rendah. Sedangkan, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dalam amar putusan dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kesalahan terdakwa," kata hakim Ignasius Eko Purwanto membacakan putusan, Senin (8/2).

Baca Juga:

Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara

Hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam menjatuhkan putusan. Untuk hal yang memberatkan, hakim menilai Pinangki adalah seorang aparat penegak hukum. Pinangki juga dinilai membantu Djoko Tjandra menghindari pelaksanaan PK terkait perkara cessie bank bali sebesar Rp94 Miliar yang saat itu belum dijalani.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (8/2). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (8/2). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Hakim menyebut Pinangki menyangkal dan menutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini. Perbuatan Pinangki dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahannya," ujar hakim.

Baca Juga:

ICW Desak Hakim Vonis Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara

Sementara itu untuk hal yang meringankan, Pinangki dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan merupakan tulang punggung keluarga.

"Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan punya anak berusia 4 tahun," kata hakim.

Dalam perkara ini, Pinangki terbukti melanggar pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pinangki juga terbukti melanggar pasal 15 jo pasal 13 UU Tipikor. Selain itu, Pinangki juga terbukti melanggar pasal pencucian uang, yaitu pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan TPPU. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AHY Jangan Mudah Baper
Indonesia
AHY Jangan Mudah Baper

Ini urusan saya

Anies Sebut Holywings Khianati Jutaan Warga Yang Tetap dan Bekerja di Rumah
Indonesia
Anies Sebut Holywings Khianati Jutaan Warga Yang Tetap dan Bekerja di Rumah

Orang nomor satu di DKI ini menilai, pengelola Kafe Holywings tak menunjukan sikat tanggung jawab dalam membantu pemerintah menekan penyebaran pandemi COVID-19.

Satu Lagi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Meninggal Dunia
Indonesia
Satu Lagi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Meninggal Dunia

H meninggal dunia lantaran trauma inhalasi dan luka bakar grade tiga

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Akui Pernah Bahas Anggaran untuk Sarana Jaya
Indonesia
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Akui Pernah Bahas Anggaran untuk Sarana Jaya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengakui pernah ikut membahas anggaran untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

BNI Tampung Duit Rp52,3 Miliar dari Eksportir Benur
Indonesia
BNI Tampung Duit Rp52,3 Miliar dari Eksportir Benur

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengumpulkan uang dari para eksportir benih lobster atau benur melalui bank garansi di Bank Negara Indonesia (BNI).

Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19
Indonesia
Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19

Termasuk juga terkait dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan Rizieq yang sampai saat ini prosesnya masih mandek di Kepolisian.

Kirim Surat ke PN Jaktim, Pendukung Minta Rizieq Shihab Divonis Bebas
Indonesia
Kirim Surat ke PN Jaktim, Pendukung Minta Rizieq Shihab Divonis Bebas

Pendukung Rizieq Shihab menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) mengirimkan surat terbuka kepada Majelis Hakim jelang sidang vonis kasus informasi bohong swab test di Rumah Sakit (RS) UMMI, Bogor

Karanganyar Berstatus PPKM Level 4, Bupati Buka Tempat Wisata
Indonesia
Karanganyar Berstatus PPKM Level 4, Bupati Buka Tempat Wisata

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Jawa Tengah memberikan kelonggaran dalam aturan PPKM level 4 COVID-19 dengan membuka tempat wisata.

Upah Perempuan dan Laki-laki Masih Sangat Timpang
Indonesia
Upah Perempuan dan Laki-laki Masih Sangat Timpang

Ketimpangan sebesar 19,42 persen antara rata-rata upah buruh atau pegawai laki-laki dengan perempuan.

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja
Indonesia
Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja

Program bantuan kepada pekerja maupun prakerja menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di ibu kota, khususnya di tengah pandemi COVID-19.