Pinangki Diduga Masih di Rutan Kejagung, MAKI Sebut Ada Perlakuan Spesial Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari dikabarkan masih mendekam di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Padahal Terpidana suap Djoko Tjandra ini seharusnya, sudah dipindahkan ke Rutan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, karena jaksa tidak mengajukan kasasi atas vonis 4 tahun Pengadilan Tinggi Jakarta.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut, jika Pinangki belum dipindahkan, maka ada perlakuan spesial atas penahanan. Hal ini merupakan bentuk disparitas penegakan hukum yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan anak buahnya.

Baca Juga:

Korting Vonis Djoko Tjandra, Hakim Dinilai Tersandera Putusan Pinangki

Benyami menegaskan, segera melaporkan informasi tersebut ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak).

"Jelas kejaksaan melakukan disparitas penegakan hukum. Kami akan lapor Jamwas dan Komjak atas perkara ini," ujar Boyamin kepada wartawan, Jumat (30/6)

Ia mendesak, agar Pinangki sebagai terpidana harus segera di eksekusi ke Rutan Pondok Bambu. Agar publik tidak menduga jika ada hal yang sengaja ditutupin dalam kasus suap ini. Sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin 14 Juni 2021, memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun. Salah satu alasan hakim memangkas hukuman tersebut yaitu bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Kejagung)
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Kejagung)

Ia menegaskan, imbas dari putusan tersebut, hukuman Djoko Tjandra selaku pihak yang melakukan penyuapan pun dipangkas menjadi 3,5 tahun penjara.

"Sumber masalahnya kalau kita runut sebenarnya ini adalah keengganan Jaksa Agung memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi dan terkesan menurut saya bahkan ini tidak disuruh. Ini berarti bisa jadi malah dilarang untuk mengajukan kasasi," ujar Boyamin.

Menurutnya, selama ini Jaksa Agung diam seribu bahasa, padahal banyak desakan dan bahkan sudah ia laporkan kepada presiden. Yaitu untuk memerintahkan Jaksa Agung mengajukan kasasi.

"Tapi nyatanya tidak kasasi dan yang memberikan jawaban hanya Kajari Jakarta Pusat, yang mengatakan tidak ada alasan untuk mengajukan kasasi. padahal banyak alasan untuk mengajukan kasasi kan," katanya. (*)

Baca Juga:

Enggan Kasasi Kasus Pinangki, Reformasi Birokrasi Kejagung Dinilai Gagal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksin Nusantara Dinilai Berhasil Karena Terawan "Keras Kepala"
Indonesia
Vaksin Nusantara Dinilai Berhasil Karena Terawan "Keras Kepala"

"Dari awal kita sangat mendukung pengembangan vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Apalagi saat ini saya mendengar vaksin Nusantara telah melewati uji klinis tahap dua tanpa adanya kendala dan segera memasuki tahapan selanjutnya," ujar Sultan

Polri Resmi Tahan Munarman Terkait Kasus Dugaan Terorisme
Indonesia
Polri Resmi Tahan Munarman Terkait Kasus Dugaan Terorisme

Polri resmi menahan mantan sekretaris umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme.

KPK Dalami Kedekatan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dengan Tersangka Rudi Hartono
Indonesia
KPK Dalami Kedekatan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dengan Tersangka Rudi Hartono

"Tim Penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur," ujar Ali.

Pemkab Cirebon Beberkan Delapan Prioritas Pembangunan Tahun 2022
Indonesia
Pemkab Cirebon Beberkan Delapan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Ayu menjelaskan, berdasarkan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 8 prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon untuk Tahun 2022.

PKS DKI Mengaku Punya Kader Mumpuni untuk Cagub DKI
Indonesia
PKS DKI Mengaku Punya Kader Mumpuni untuk Cagub DKI

Pelaksanaan Pilkada DKI akan dilaksanakan pada 2024 mendatang.

Tujuh Korban Luka Berat Kebakaran Kilang Balongan Dibawa ke Rumah Sakit
Indonesia
Tujuh Korban Luka Berat Kebakaran Kilang Balongan Dibawa ke Rumah Sakit

Kebakaran tangki di kilang Pertamina di Balongan, Indramayu, menimbulkan korban luka. Saat ini, tujuh orang yang mendapatkan luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP).

Merasa Dimanfaatkan Juliari, Eks Pejabat Kemensos Ajukan JC
Indonesia
Merasa Dimanfaatkan Juliari, Eks Pejabat Kemensos Ajukan JC

Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) akan menanggapi pengajuan JC

Vaksin AstraZeneca Dihentikan, Wagub DKI: Kita Ikuti Aturan Pempus
Indonesia
Vaksin AstraZeneca Dihentikan, Wagub DKI: Kita Ikuti Aturan Pempus

Pemprov DKI Jakarta mengaku mengikuti keputusan pemerintah pusat (pempus) yang menghentikan vaksin COVID-19 AstraZeneca batch (kumpulan produksi) CTMAV547.

Soal TWK Pegawai KPK, Jokowi Bisa Ambil Solusi Tanpa Melanggar Hukum
Indonesia
Soal TWK Pegawai KPK, Jokowi Bisa Ambil Solusi Tanpa Melanggar Hukum

Didik juga tak lupa mengapresiasi sikap dan 'political will' Presiden Joko Widodo

Jalur Sepeda Wisata Sejarah Bandung akan Lintasi Jejak Bung Karno dan Bu Inggit
Indonesia
Jalur Sepeda Wisata Sejarah Bandung akan Lintasi Jejak Bung Karno dan Bu Inggit

Minggu depan, kata Yana, pihaknya akan mencari destinasi wisata lain yang punya nilai sejarah. Misalkan perjalanan ke jejak-jejak Bung Karno, Penjara Banceuy, Gedung Indonesia Menggugat (GIM), dan rumah ibu Inggit Ganarsih.