Pinangki Diduga Masih Berstatus PNS dan Terima Gaji Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Meskipun telah dijebloskan ke Lapas Wanita Tangerang, namun status jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS masih menempel alias belum dipecat.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menyebut, seharusnya Pinangki diberhentikan secara tidak hormat, sehingga negara tidak menggaji seorang koruptor.

"Sampai sekarang (Pinangki) juga belum dicopot dari PNS-nya. Mestinya dia karena melakukan tindak pidana korupsi harusnya segera diproses untuk diberhentikan dengan secara tidak hormat," ujar Boyamin.

Baca Juga:

Akhirnya, Jaksa Pinangki Dijebloskan ke Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Ia menyayangkan, sikap Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tak langsung memecat Pinangki. Padahal, sesuai ketentuan undang-undang bahwa orang yang melakukan korupsi itu jika sudah mendapatkan putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap) maka langsung diberhentikan dengan tidak hormat.

"Copot saja Jaksa Agung," ujar Boyamin saat dikonfirmasi wartawan, pada Kamis 5 Agustus 2021.

Menurutnya, jika Jaksa Agung berdalih masih dalam proses, yakinya hanyalah sekadar alasan saja. Mestinya, kata dia, pemecatan dengan tidak hormat bisa dilakukan dalam waktu atau hari secara administrasi.

"Saya pernah melihat ada Jaksa yang lain juga diberhentikan dengan tidak hormat itu karena melakukan tindak pidana yang hukumannya bahkan lebih tinggi, dan ini juga ada jaksa yang lain yang diberhentikan dengan tidak hormat karena diduga melakukan korupsi, putusan inkrah," katanya.

Ia menegaskan, dengan berbagai kondisi yang diberikan, Pinangki diyakininya mendapatkan keistimewaan. Karena apapun alasannya, belum diberhentikannya Pinangki berarti ia masih berhak untuk mendapatkan gaji, meskipun itu hanya gaji pokok.

Ia mengatakan, negara yang dirugikan karena tindakannya ini, masih harus menganggarkan gaji untuk Pinangki. Hal ini karena hal itu tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 40 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak PNS ditahan. Kemudian, dalam ayat (4) menyebut PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan penghasilan.

Tetapi, pada ayat (5) tertulis bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian tersebut tertuang dalam ayat (6) yang berbunyi "Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sementara pada ayat (7) menyebutkan bahwa, penghasilan jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan kemahalan umum apabila ada sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Lalu di ayat (8) dijelaskan, uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara. Kemudian, ayat (9) menyebut pemberhentian sementara ini berlaku sampai dengan (a) dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabatan yang berwenang, atau (b) ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa Pinangki masih diberhentikan sementara hingga putusannya Inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Ia menyebut bahwa jaksa Pinangki berstatus diberhentikan sementara sebagai ASN dan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung.

Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)
Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

"Yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan PNS, maka secara otomatis jabatan yang melekat pada PNS juga berhenti sementara," ujar Leonard, Rabu (16/6).

Dalam kasus tersebut Pinangki terbukti telah melakukan tiga tindak kejahatan seperti penerimaan suap dari Djoko Tjandra, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pemufakatan jahat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin 14 Juni 2021, memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun. Salah satu alasan hakim memangkas hukuman tersebut yaitu bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. (*)

Baca Juga:

Alasan Jaksa Belum Eksekusi Pinangki ke Rutan Pondok Bambu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Jateng dan Polresta Surakarta Sikat 9 Pelaku Premanisme
Indonesia
Polda Jateng dan Polresta Surakarta Sikat 9 Pelaku Premanisme

Polda Jawa Tengah bersama Polresta Surakarta menangkap kelompok premanisme bersenjata tajam di Solo yang kerap meresahkan warga Solo, Jawa Tengah.

Tak Ada Perayaan Meriah Saat Natal hingga Tahun Baru di Jakarta
Indonesia
Tak Ada Perayaan Meriah Saat Natal hingga Tahun Baru di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta tak akan menggelar kegiatan besar perayaan malam pergantian tahun yang menimbulkan kerumunan.

Garuda Indonesia Terlilit Hutang Rp70 Triliun dan Kas Negatif Rp41 Triliun
Indonesia
Garuda Indonesia Terlilit Hutang Rp70 Triliun dan Kas Negatif Rp41 Triliun

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, langkah penyelamatan Garuda adalah akan fokus pada bisnis penerbangan domestik dengan melayani perjalanan masyarakat antarpulau di Tanah Air.

Seorang Pria Ditangkap Setelah Nekat Merangsek Masuk Kedubes Rusia
Indonesia
Seorang Pria Ditangkap Setelah Nekat Merangsek Masuk Kedubes Rusia

Seorang pria berinisial G (34) diamankan petugas keamanan Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia, Kuningan, Jakarta Selatan.

[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Berbahaya Buat Perempuan Haid
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Berbahaya Buat Perempuan Haid

Sebuah akun Facebook yang berasal dari India membagikan postingan terkait imbauan untuk tidak vaksinasi bagi perempuan sebelum dan setelah 5 hari menstruasi.

Rizieq Bisa Ajukan Praperadilan Jika Tidak Terima Kasus Hukumnya Dibuka Kembali
Indonesia
Rizieq Bisa Ajukan Praperadilan Jika Tidak Terima Kasus Hukumnya Dibuka Kembali

Jika sudah di-SP3 atau dihentikan, bisa dibuka kembali asalkan ada bukti-bukti baru. Kalau Rizieq tidak terima kasus yang menjeratnya kembali dibuka, bisa mengajukan praperadilan.?

Uji Coba Road Bike di Sudirman-Thamrin, Pengguna Jalan Diminta Taati Aturan
Indonesia
Uji Coba Road Bike di Sudirman-Thamrin, Pengguna Jalan Diminta Taati Aturan

Mulai hari ini, Senin (7/6) hingga Jumat (11/6), Pemprov DKI melakukan pelaksanaan uji coba lintasan road bike di Jalan Raya Sudirman-Thamrin.

Menko Luhut Pastikan Vaksinasi Nasional COVID-19 Dimulai Rabu
Indonesia
Menko Luhut Pastikan Vaksinasi Nasional COVID-19 Dimulai Rabu

Dampak vaksinasi ini diprediksi akan mulai kelihatan dalam tiga bulan ke depan.

Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah dan Berawan
Indonesia
Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah dan Berawan

BMKG memprakirakan cuaca di berbagai wilayah di DKI Jakarta sepanjang Selasa, 2 Maret 2021 mayoritas cerah berawan dan berawan.

Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja
Indonesia
Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja

Dengan adanya kekeliruan itu menjadi catatan bagi Kemensesneg dalam memfinalisasi Undang-undang yang lain. Evaluasi ini penting agar tak lagi terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.