Pinangki dan Djoko Tjandra Dijerat Pasal TPPU, Kejagung Gandeng PPATK Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). (ANTARA/RENO ESNIR)

Merahputih.com - Kejaksaan Agung baka berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan pencucian uang tersangka gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Soegiarto Tjandra.

"Ketika pengenaan TPPU tentu akan diusut semua dibantu rekan-rekan PPATK dan lain-lain," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta, Selasa (1/9).

Baca Juga:

Tak Perlu Ekstrem Hilangkan Barbuk Djoko Tjandra Maupun Jaksa Pinangki

Di samping itu, Kejagun juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri mengingat Pinangki juga menjadi saksi dalam perkara Djoko Tjandra di Bareskrim.

"Kami juga koordinasi dengan penyidik Bareskrim," tutur dia.

Untuk menyelidiki dugaan pencucian uang, jaksa penyidik telah meminta keterangan pihak pemasaran PT Astra International BMW Sales Operation Branch Cilandak yang berinisial YP dan Manager Station Automation System Garuda Indonesia inisial MOZ.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Selain itu, jaksa penyidik pun telah menggeledah beberapa lokasi. Salah satu barang bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut adalah sebuah mobil mewah BMW milik Pinangki.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi lantaran Pinangki sebagai pegawai negeri diduga menerima hadiah dari Djoko Tjandra.

Baca Juga:

Dua Anak Buah Idham Azis Akui Terima Duit dari Djoko Tjandra, Nominalnya Rahasia

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana dikutip Antara, Pinangki langsung ditahan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kejaksaan Agung juga menetapkan Djoko Soegiarto Tjandra sebagai tersangka dalam kasus ini. Pemberian hadiah diduga berkaitan dengan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aksi Buruh Mogok Kerja Usai Penetapan RUU Cipta Kerja
Foto
Aksi Buruh Mogok Kerja Usai Penetapan RUU Cipta Kerja

Ratusan buruh wanita melakukan aksi mogok kerja usai penetapan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di depan Pabrik Panarub Industry, Kota Tangerang, Banten

DPR Wanti-Wanti Pemerintah Ancaman Badai di Balik Ambisi New Normal
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Pemerintah Ancaman Badai di Balik Ambisi New Normal

Pemerintah harus juga melibatkan akademisi dan ahli dalam kebijakan new normal.

Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik Rem Darurat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memikirkan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB ketat dalam meredam kasus COVID-19 yang semakin mengkhwatirkan.

Sejumlah Daerah di Indonesia Bakal Alami Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang
Indonesia
Sejumlah Daerah di Indonesia Bakal Alami Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

Dwikorita juga berpesa kepada masyarakat untuk selalu waspada COVID-19

Ketua DPC PDIP Kendal Diduga Terima Uang Korupsi Bansos dari Bekas Mensos Juliari
Indonesia
Ketua DPC PDIP Kendal Diduga Terima Uang Korupsi Bansos dari Bekas Mensos Juliari

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Kendal, Akhmat Suyuti diduga menerima uang dari bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Pengamat Pertanyakan Urgensi RUU HIP
Indonesia
Pengamat Pertanyakan Urgensi RUU HIP

“Saya mendesak kepada DPR untuk menjelaskan tentang RUU HIP agar tidak ada pro dan kontra,” kata Jerry

KPK Sita Dokumen Bank Garansi Ekportir Benur Rp52,3 M
Indonesia
KPK Sita Dokumen Bank Garansi Ekportir Benur Rp52,3 M

Bank garansi dari pemegang izin ekspor benur dari KKP tahun 2020.

Tak Semua Pegawai AGD Dinkes DKI Satu Suara Terkait Pelaporan Pejabat ke Anies
Indonesia
Tak Semua Pegawai AGD Dinkes DKI Satu Suara Terkait Pelaporan Pejabat ke Anies

Pelaporan 5 pejabat DKI itu, kata Dedi, mempengaruhi kestabilan, yang berimbas pelayanan AGD Dinkes DKI menjadi terganggu.

Bamsoet Kritik Respon Lamban Kemenlu Terkait Kematian ABK WNI di Kapal Tiongkok
Indonesia
Bamsoet Kritik Respon Lamban Kemenlu Terkait Kematian ABK WNI di Kapal Tiongkok

"Akibat kelambanan dan sikap minimalis itu, para almarhum dan keluarganya tidak mendapatkan perlakuan yang layak," kata Bamsoet

Pandemi COVID-19, PUPR Tunda Rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor
Indonesia
Pandemi COVID-19, PUPR Tunda Rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor

Kementerian PUPR, pada tahun 2020 ini bakal melaksanakan 22 program dengan alokasi anggaran Rp508,56 miliar yang antara lain terdiri dari lanjutan pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembangunan jalan tol, preservasi jalan).