Pinangki Bayar Sewa Apartemen Dharmawangsa Pakai Mata Uang Asing Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari disebut pernah membayar sewa apartemen menggunakan mata uang asing. Hal itu diungkap oleh Marketing Apartemen Dharmawangsa Essence, Sinta Goenawan.

Sinta dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Pinangki dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (2/12).

Awalnya, jaksa mencecar Sinta ihwal Pinangki menyewa apartemen di kawasan elite Jakarta tersebut. Sinta mengaku bahwa Pinangki pertama kali menghubunginya pada 2016.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Sinta bercerita bahwa mantan kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung itu rutin membayarkan sewa apartemen lewat asisten atau adiknya.

"Saya biasanya langsung terima uang dari Ibu atau perwakilan Ibu, lalu saya setor ke rekening pemilik apartemen. Kalau bukan Ibu kadang ke Bu Pungki, adiknya Ibu atau asisten rumah tangga Ibu," kata Shinta.

Menurut Sinta, biaya sewa apartemen Pinangki sebesar Rp520 juta per tahun. Jika dikonversi dalam bentuk mata uang asing sekitar 38 ribu dolar AS. Ia menyebut Pinangki melakukan pembayaran sewa apartemen dengan metode pembayaran tunai.

"Pernah dengan mata uang asing sekali selebihnya rupiah," ungkap Sinta.

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari meninggalkan ruangan usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21-10-2020). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi atau nota keberatan terdakwa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari meninggalkan ruangan usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21-10-2020). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi atau nota keberatan terdakwa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

Dalam surat dakwaan pencucian uang terhadap Pinangki disebutkan bahwa Pinangki tercatat melakukan pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar US$68.900 atau setara Rp940,2 juta.

Terakhir, Pinangki menggunakan uang dari Djoko Tjandra untuk membayar Sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai US$38.400 atau setara Rp525,2 juta.

Dalam perkara ini, Pinangki didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga

JPU Dinilai Hanya Menerka soal Waktu Pinangki Terima Uang 500 USD

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Demo Tuntut Pembebasan Rizieq, Polisi Lakukan Operasi Besar-besaran
Indonesia
Jelang Demo Tuntut Pembebasan Rizieq, Polisi Lakukan Operasi Besar-besaran

Polres Metro Jakarta Pusat memastikan siap mengamankan aksi Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya menggelar Aksi 1812.

Kasus Salah Tembak Petani di Poso, Ini Klarifikasi Mabes Polri
Indonesia
Kasus Salah Tembak Petani di Poso, Ini Klarifikasi Mabes Polri

Menurut Awi TKP penembakan yakni KM.09 , berdasarkan analisa Tim intelijen dan Tim IT, merupakan zona merah yang sering muncul gangguan seperti kontak senjata.

Polisi Mulai Imbau Protokol Kesehatan ke Buruh yang Padati Jalan Daan Mogot
Indonesia
Polisi Mulai Imbau Protokol Kesehatan ke Buruh yang Padati Jalan Daan Mogot

Ribuan orang mengendarai sepeda motor dan membawa bendera berhenti di lokasi tersebut

Politisi PAN Desak Anies Pasang Internet Gratis di Pemukiman Kumuh DKI
Indonesia
Politisi PAN Desak Anies Pasang Internet Gratis di Pemukiman Kumuh DKI

Tak semua orang tua mampu menyediakan paket internet untuk anaknya belajar.

Tanggung Jawab Negara, Warga Sebut Sudah Seharusnya Vaksin COVID-19 Gratis
Indonesia
Tanggung Jawab Negara, Warga Sebut Sudah Seharusnya Vaksin COVID-19 Gratis

Masyarakat gembira akhirnya vaksin COVID-19 digratiskan oleh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi Direncanakan Buka Puncak Hakordia yang Digelar KPK
Indonesia
Presiden Jokowi Direncanakan Buka Puncak Hakordia yang Digelar KPK

KPK ingin menyampaikan perkembangan seluruh kegiatan yang telah dilakukan

Jelang HUT RI, PDIP Umumkan 75 Paslon Pilkada
Indonesia
Jelang HUT RI, PDIP Umumkan 75 Paslon Pilkada

Jumlah pasangan calon yang diumumkan pun mengambil angka simbolik 75, setelah pengumuman sebelumnya mengambil angka simbolik 45.

Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Nakes COVID-19
Indonesia
Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Nakes COVID-19

Bahkan, dukungan anggaran untuk sektor kesehatan ditingkatkan

Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura
Indonesia
Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura

BPBD mencatat 50 warga Kampung Jepun terdampak

KPK Jebloskan Eks Anak Buah Hasto PDIP Saeful Bahri ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Anak Buah Hasto PDIP Saeful Bahri ke Lapas Sukamiskin

Eksekusi ini dilakukan lantaran perkara suap penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht