Pimpinan PT Dharma Maju Sarana Minta Kepastian Hukum Kasus Pajak Ilustrasi pajak. ANTARA/HO

MerahPutih.com - Dua pimpinan PT Dharma Maju Sarana, Shafaat Andika Ramli dan Didit Abduracman mengajukan permohonan kepastian hukum terkait kasus dugaan tindak pidana perpajakan yang menjeratnya.

"Kasus ini bermula atas pemungutan PPn masa pajak November 2013, Mei 2014, dan Oktober 2014 yang belum disetorkan PT Dharma Maju Sarana serta PPh atas penjualan tower/menara telekomunikasi pada tahun 2013," kata kuasa hukum pemohon Arifin Umaternate melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/5)

Baca Juga

KPK Limpahkan Berkas Dua Konsultan Pajak Gunung Madu Plantations ke Pengadilan

Permohonan kepastian hukum terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perpajakan tersebut diajukan pemohon kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, PT Dharma Maju Sarana diduga melakukan pelanggaran perpajakan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Arifin menyebut tim penyidik telah melakukan pemeriksaan atas tindak pidana perpajakan tersebut sejak 2019 dan pemohon telah beberapa kali hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.

"Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana perpajakan tersebut," kata Arifin.

Berdasarkan pemeriksaan terakhir pada 2 Februari 2022, berkas pemeriksaan kliennya tersebut akan dilimpahkan oleh penyidik dalam waktu 14 hari kerja kepada pihak kejaksaan, namun sampai saat ini kliennya tak mengetahui kelanjutan dari proses tersebut.

Baca Juga

Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen

Di sisi lain, kata Arifin, PPn masa pajak November 2013, Mei 2014, dan Oktober 2014, PT Dharma Maju Sarana telak melaksanakan seluruh kewajiban serta sanksi denda yang timbur atas keterlambatan pembayaran PPn tersebut kepada negara.

Terkait dengan PPh atas penjualan tower/menara telekomunikasi PT Dharma Maju Sarana pada tahun 2013, Arifin mengatakan bahwa kliennya mendapat informasi dari sesama pengusaha persewaan tower yang menyebutkan tidak pernah ada pemungutan pajak PPh atas penjualan tower.

"Menimbulkan pertanyaan dan rasa ketidakadilan dari pemohon karena adanya perlakuan berbeda pada bidang usaha lain yang sejenis dengan PT Dharma Maju Sarana terkait dengan perpajakan," ujarnya.

Arifin pun mempertanyakan status hukum kliennya jika benar ada perbedaan perlakuan proses hukum yang dilakukan Ditjen Pajak. Terlebih ada informasi tak ada pungutan pajak PPh atas penjualan tower oleh perusahaan lain.

"Sehingga pemeriksaan dapat dihentikan dan penetapan tersangka kepada pemohon dapat dicabut sehingga pemohon dapat melakukan kegiatan lain sehubungan saat ini paspor pemohon dalam sita oleh penyidik," katanya. (Pon)

Baca Juga

Bekas Pejabat Pajak Akui Terima Duit Rp 2,5 Miliar dari PT Jhonlin Baratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Baik, 373 Desa di Cirebon Masuk Zona Hijau
Indonesia
Kabar Baik, 373 Desa di Cirebon Masuk Zona Hijau

Sebanyak 373 desa di Kabupaten Cirebon dinyatakan masuk dalam zona hijau. Hal tersebut terungkap dalam evaluasi PPKM Kabupaten Cirebon.

Harga Minyak Melonjak, Korsel Potong Pajak Produk Minyak 30 Persen
Dunia
Harga Minyak Melonjak, Korsel Potong Pajak Produk Minyak 30 Persen

Sejak invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina, sanksi dan penghindaran pembeli terhadap minyak Rusia telah mengurangi produksi dan meningkatkan kekhawatiran pasokan yang lebih ketat.

Gus Muhaimin Heran Harga Minyak Goreng Tinggi Padahal Nataru Sudah Lewat
Indonesia
Gus Muhaimin Heran Harga Minyak Goreng Tinggi Padahal Nataru Sudah Lewat

Mohon pemerintah segera mengambil tindakan nyata yang bisa menekan harga minyak goreng

Wagub Riza Bantah Anies Lakukan Malaadministrasi Ganti Rugi Rusun Petamburan
Indonesia
Wagub Riza Bantah Anies Lakukan Malaadministrasi Ganti Rugi Rusun Petamburan

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria membantah Anies melakukan malaadministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan terkait pembayaran ganti rugi kepada warga penggusuran rusunami Petamburan.

Polisi Tangkap Pengedar 20 kg Sabu Disimpan Dalam Sound System Mobil
Indonesia
Polisi Tangkap Pengedar 20 kg Sabu Disimpan Dalam Sound System Mobil

Aksi para bandar narkoba makin menjadi-jadi. Kali ini, sabu 20,9 kilogram bakal dikirim ke Jakarta dari Sumatera. Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap lima kurir narkoba ditangkap dalam operasi tersebut.

Pelapor Ogah Mediasi dengan Jerinx, Proses Hukum Jalan Terus
Indonesia
Pelapor Ogah Mediasi dengan Jerinx, Proses Hukum Jalan Terus

Intinya bukti-bukti terkait dengan adanya ancaman kekerasan melalui media elektronik

IMF Nilai Kinerja Ekonomi Indonesia Terus Menguat
Indonesia
IMF Nilai Kinerja Ekonomi Indonesia Terus Menguat

saat ini Bappenas sedang menyusun langkah transformasi perekonomian Indonesia pascaCOVID-19 yang tidak menggunakan skenario bisnis seperti biasa.

PPKM di Jabodetabek Dilonggarkan, Penumpang KRL Makin Membludak
Indonesia
PPKM di Jabodetabek Dilonggarkan, Penumpang KRL Makin Membludak

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat masyarakat yang menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) mengalami peningkatan sejak beberapa pekan terakhir

5 Kota Izinkan Anak 12 Tahun ke Bawah Masuk Mal, Termasuk Jakarta
Indonesia
5 Kota Izinkan Anak 12 Tahun ke Bawah Masuk Mal, Termasuk Jakarta

Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal bagi anak-anak di bawah usia kurang dari usia 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua

Penyelidikan Satu Pekan Kemenkumham di Lapas Narkotika Yogya Berujung Pengakuan Sipir
Indonesia
Penyelidikan Satu Pekan Kemenkumham di Lapas Narkotika Yogya Berujung Pengakuan Sipir

Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Kabupaten Sleman, Yogyakarta sipir akhirnya mengakui ada yang tidak beres di dalam.