Pimpinan MPR Tegaskan Pajak Pendidikan Tak Sesuai Tujuan Dasar Bernegara Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau cak Imin saat menghadiri acara di Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan rencana pengenaan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan undang-undang dasar (UUD) 1945 dan bertentangan dengan tugas negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kalau pendidikan dikenai pajak tentu ini akan sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan tujuan dasar bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (16/6).

Baca Juga:

Sembako Kena PPN, PKS: Berhentilah Menguji Kesabaran Rakyat

Dalam alinea keempat UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, ia secara tegas mengatakan akan menolak rencana pengenaan pajak pendidikan dan sembako karena memberatkan masyarakat.

Wacana pajak pendidikan juga menjadi tidak relevan dengan amanat reformasi yang porsi anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen.

Setidaknya itu dinyatakan dalam amandemen keempat UUD 1945 pasal 31 ayat tiga. Hal tersebut dimaksudkan utamanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat, kata dia.

"Kok ini malah mau dikenai pajak, ya jelas tidak sesuai," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Wacana kebijakan pajak pendidikan dan sembako juga bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 100 persen yang ditanggung pemerintah.

Oleh sebab itu, Gus Muhaimin meminta pemerintah membatalkan rencana pajak pendidikan dan sembako serta memberikan penjelasan yang jelas kepada publik terkait rencana kebijakan tersebut.

Pemerintah harus melakukan evaluasi dan mengkaji kembali dampak penerapan insentif PPnBM pada perekonomian dan melakukan perbandingan dengan rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan.

Baca Juga:

Belum ada Pembahasan, Sri Mulyani Ogah Paparkan Detail Rencana Kenaikan PPN

Tujuannya untuk dapat mengambil keputusan yang memiliki dampak lebih besar pada perekonomian Indonesia, khususnya kesejahteraan rakyat kecil.

Wacana pengenaan PPN untuk jasa pendidikan dan komoditas sembako melalui revisi undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) menjadi polemik di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Agar tak Disalahgunakan, Pendistribusian 300 Ribu Paket Obat Isoman Dikawal TNI
Indonesia
Agar tak Disalahgunakan, Pendistribusian 300 Ribu Paket Obat Isoman Dikawal TNI

Pendistribusian ini akan dikawal ketat aparat TNI agar tak diselewengkan bahkan disalahgunakan.

65 Peserta PON Papua Positif COVID-19, Mayoritas Atlet Judo dan Sepatu Roda
Indonesia
65 Peserta PON Papua Positif COVID-19, Mayoritas Atlet Judo dan Sepatu Roda

Jumlah orang yang terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua terpapar COVID-19 terus bertambah.

Jokowi Jadikan Survei Rendahnya Kepuasan Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi
Indonesia
Jokowi Jadikan Survei Rendahnya Kepuasan Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi

Fadjroel mengetahui dari beberapa survei ada sejumlah kelebihan-kelebihan yang telah dicapai dalam pemerintahan era kepimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin selama 2 tahun.

[Hoaks atau Fakta]: Demokrat Keluarkan Paket Pilpres Duet Puan-Moeldoko dan JK-AHY
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Demokrat Keluarkan Paket Pilpres Duet Puan-Moeldoko dan JK-AHY

Poster deklarasi pasangan Capres-cawapres 2024 tersebut beredar di tengah ramainya perbincangan publik mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat

Pemerintah Bangun Strategi Ekonomi Digital
Indonesia
Pemerintah Bangun Strategi Ekonomi Digital

Strategi nasional ekonomi digital ini disusun dalam rangka mewujudkan visi utama yakni pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif

Tahun Depan, Sejumlah Kampus di Yogyakarta Masih Terapkan Kuliah Daring
Indonesia
Tahun Depan, Sejumlah Kampus di Yogyakarta Masih Terapkan Kuliah Daring

Sejumlah kampus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi masih menerapkan kuliah daring (online) di awal tahun 2021.

Peradi Jakarta Nyatakan Advokat Welfrud Kristian Bersalah
Indonesia
Peradi Jakarta Nyatakan Advokat Welfrud Kristian Bersalah

Alvin Lim menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Dewan Kehormatan dan segenap Majelis Dewan Kehormatan

Wabup Sintang Meninggal Dunia
Indonesia
Wabup Sintang Meninggal Dunia

Wakil Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Yosep Sudiyanto, meninggal dunia di RSCM Jakarta pada Sabtu (18/9) pukul 11.00 WIB.

Revitalisasi TIM Tahap Dua, Jakpro Pindahkan 12 Ribu Koleksi Buku
Indonesia
Revitalisasi TIM Tahap Dua, Jakpro Pindahkan 12 Ribu Koleksi Buku

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki (TIM).

Operasi Evakuasi Jenazah dan Objek Sriwijaya Air Hadapi Cuaca Buruk
Indonesia
Operasi Evakuasi Jenazah dan Objek Sriwijaya Air Hadapi Cuaca Buruk

Proses evakuasi Sriwijaya Air SJ182 memasuki hari kesebelas atau hari pertama perpanjangan kedua.